Gus Dur Tak Mesti Jadi Pahlawan

Gus Dur Tak Mesti Jadi Pahlawan
Indra J. Piliang DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUTE

Kalau ada orang yang bisa bertemu dengan Gus Dur sejak 31 Desember 2009, saya titipkan satu pertanyaan, "Gus, bersediakah menjadi pahlawan nasional?" Saya ingin tahu apa jawaban Gus Dur atas pertanyaan itu. Saya yakin Gus Dur akan berkelit dan berputar. Dalam satu tayangan Kick Andy menyangkut kesediaannya menjadi calon presiden pada 1999, Gus Dur hanya menjawab, "Saya disuruh oleh lima orang tokoh. Saya tidak perlulah katakan siapa saja mereka."

Karena itu, saya berani mengatakan, "Pahlawan saja kok repot...?" Mengapa?
Pahlawan nasional (selanjutnya: pahlawan), yang ditetapkan oleh keputusan presiden, hanyalah bagian dari kebijakan politik pemerintah. Sekalipun melibatkan sejumlah ahli, antara lain sejarawan, pengangkatan sebagai pahlawan tetap berujung pada legalisasi oleh presiden. Sementara itu, soal legalitas ini sampai kini memicu kontroversi. Beberapa nama yang sudah diputuskan sebagai pahlawan malah tetap memicu kontroversi sampai sekarang. Petisi pencabutan status sebagai pahlawan juga dilakukan.

Penetapan nama-nama pahlawan bagi mereka yang meninggal sebelum kemerdekaan dikaitkan dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Perlawanan itu bisa berupa apa saja, seperti angkat senjata, menulis pamflet, ataupun melukis. Hampir semua tokoh yang melakukan perlawanan itu dimasukkan dalam kategori pahlawan.
Bagi para tokoh yang masih hidup setelah 1945, kepahlawanan pun memunculkan perbedaan pendapat. Tan Malaka, misalnya, sekalipun mendapat status sebagai pahlawan, buku-bukunya sulit didapatkan dan masuk kategori buku yang disembunyikan dari publik.

Sebagaimana kemerdekaan, kepahlawanan bukanlah hadiah atau pemberian.
Kepahlawanan adalah semangat yang mengalir dari kisah hidup manusia-manusia dalam sejarah untuk kepentingan manusia-manusia yang masih hidup. Kepahlawanan juga bukan kebanggaan yang layak dijajakan untuk meraih berkah dalam setiap upacara 17 Agustus di Istana Negara. Kepahlawanan jelas tidak ada gunanya kalau hanya menjadi selembar kertas yang dibaca dalam naskah pidato atau dimasukkan dalam soal ujian.

Karena itu, saya yakin Gus Dur dengan sadar akan menolak gelar pahlawan untuknya. Kalau tidak percaya, tanyakan langsung kepada Gus Dur andai berjumpa lewat mimpi. Yuddy Chrisnandi pernah bertanya kepada Gus Dur tentang kontroversi pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. "Gus Dur langsung menjawab bahwa hal itu adalah urusan mudah, asal didahului dengan proses hukum," kata Yuddy (http://www.menkokesra.go.id/content/view/7087/39/). Jawaban Gus Dur tentu akan senada bila dikaitkan dengan kontroversi gelar pahlawan untuk dirinya sendiri. Gus Dur tidak pernah mengakui proses pelengserannya dari jabatan Presiden RI.

Urusan mempahlawankan Gus Dur sangat mudah. Hanya memerlukan beberapa lembar surat. Justru yang paling penting adalah bagaimana setelah itu. Di mancanegara, beberapa museum dibangun untuk memuat patung lilin sejumlah artis. Cap telapak kaki dan telapak tangan juga ditorehkan. Di Indonesia--mungkin saya menjadi nyinyir--nama-nama jalan dan patung-patung juga dihibahkan kepada para pahlawan. Bahkan Obama, yang belum meninggal, dibuatkan patung. Untunglah, para aktivis Gerakan Pro-SBY dan Gerakan Nasional Kepedulian Sosial dalam pemilihan presiden lalu tidak jadi membuat patung untuk Susilo Bambang Yudhoyono setinggi sepuluh meter, yang akan diletakkan di Lapangan Kapten Apa, Padanggalak, Denpasar, Bali (Antara News, 30 Juni 2009).

Namun sebuah museum yang berisi karya dan riwayat para pahlawan itu tidak tampak dibangun sampai kini. Bahkan kerja keras para pahlawan itu pun tidak lagi mendapat perhatian negara setelah mereka tiada. Koleksi buku-buku yang mereka punyai hilang tanpa bekas karena ketiadaan biaya keluarga untuk mempertahankan. Paling banter, makam mereka tidak ikut-ikutan kena gusur. Manuskripmanuskrip perlawanan mereka atau catatan-catatan tangan mereka kini tidak tentu lagi rimbanya. Mereka hanya menjadi pusara, tanpa bisa diketahui lagi hasil-hasil karya yang menyumbang bagi berdiri dan tegaknya Republik Indonesia. Sekadar gelar pahlawan untuk Gus Dur tidak cukup, sebagaimana juga untuk pahlawan-pahlawan yang lain. Kunjungan ke taman-taman makam pahlawan dari setiap Hari Pahlawan juga kurang. Bangsa ini membutuhkan lebih dari itu, yakni setitik jejak yang melekat dalam ingatan yang dihadirkan secara fisik. Sketsa masa lalu yang dikemas ulang dalam bentuk film, buku, museum, diorama, dan beragam bentuk lain yang bisa dilihat oleh anakanak sekolahan. Pahlawan yang benar-benar ada, bukan hanya nama.

Siapa yang tahu kisah-kisah hidup Jenderal Soedirman, Rasuna Said, dan Muhammad Husni Thamrin di masa sekarang? Ya, barangkali sejarawan dan para sanak famili mereka atau generasi lama yang mengenalnya. Di luar itu, SudirmanRasuna-Thamrin dikenal sebagai kawasan segitiga emas untuk pusat-pusat pertumbuhan industri perbankan, korporasi multinasional, dan gedung-gedung menjangkau langit. Di mana tandu yang digunakan menggotong Soedirman ketika memilih perang gerilya dalam menghadapi Belanda?

Yang lebih ironis adalah pemusnahan buku-buku yang berkaitan dengan kisahkisah di masa lalu yang ditulis oleh pahlawan-pahlawan itu. Atau buku-buku yang pernah dibaca oleh pahlawan-pahlawan itu. Sebut saja buku John Roosa, yang baru dilarang untuk diedarkan oleh Kejaksaan Agung. Saya yakin Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang membaca buku itu. Bagaimana bisa menilai sosok kepahlawanan Gus Dur apabila buku-buku yang pernah dibacanya dilarang beredar, misalnya? Kisah seorang manusia terhubung dengan kisah-kisah lain yang hidup di zamannya.

Untuk Indonesia yang lebih demokratis dan pluralistik, Gus Dur tidak mesti menjadi pahlawan. Yang perlu diperjuangkan adalah demokrasi dan pluralisme itu tetap menjadi bagian dari agenda nasional. Begitu pula julukan terhadap Gus Dur sebagai sosok multikultural. Selama multikulturalisme diakui sebagai bagian penting dari keindonesiaan, nilai-nilai kepahlawanan Gus Dur sudah menjadi aktual dengan sendirinya. Akan sangat mengingkari nilai-nilai kepahlawanan itu apabila ada daerah-daerah yang menutup dirinya dengan semangat monokultural.

Intinya, jauh lebih repot menjaga nilai dan semangat perjuangan Gus Dur semasa hidupnya ketimbang hanya mengeluarkan selembar kertas untuk menjadikannya sebagai pahlawan. "Benar begitu, Gus?" q




http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/01/06/ArticleHtmls/06_01_2010_011_003.shtml?Mode=1

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar