Megawati, Gus Dur dan Soekarno

Lippostar.com, 26 April 2001

Megawati, Gus Dur dan Soekarno

Oleh

Indra J. Piliang

Megawati Soekarno Putri menyampaikan tiga syarat kesediaannya menjadi presiden. Pertama, Mega mendapat jaminan untuk terus memerintah sampai 2004. Kedua, Sidang Tahunan MPR dihapuskan. Ketiga, Jabatan Wakil Presiden dikosongkan. Entah benar, entah tidak, apakah ketiga syarat itu datang dari Megawati, yang jelas tanggapan dari para pimpinan partai politik sungguh mengecewakan. Jawaban umumnya adalah kesediaan pimpinan partai untuk mengkompromikan syarat Megawati itu. Terlihat sekali bahwa sikap penolakan total terhadap Gus Dur juga diiringi dengan sikap penerimaan total terhadap Megawati, bahkan atas tawaran kompromi politik yang paling “berbahaya” sekalipun, seperti tersirat dari ketiga syarat itu, yang potensial memunculkan diktatorisme terselubung.

Kalau Megawati peka pada syndrome politik masa lalu, sebagai figur yang tak bisa dipisahkan dari sosok sang ayah, Soekarno, terutama dalam pandangan massa grassroots, Megawati sebetulnya tak perlu mengajukan syarat itu. Soekarno, kita tahu, mengalami kegagal total setelah ditinggalkan figur wakil presiden yang sangat mengerti soal manajemen dan ekonomi, Mohammad Hatta. Ketakutan Megawati bersaing dengan calon wakil presidennya, kelak, justru menjadi bumerang yang kembali membangkitkan trauma pemerintahan Soekarno. Soekarno, setelah ditinggalkan Hatta, telah berubah menjadi sangat tidak demokratis dan dimanfaatkan dengan jeli oleh kekuatan militer, lalu komunis, yang ada di sekitarnya. Dan itu awal dari malapetaka, bukan hanya terhadap Soekarno seorang, tetapi juga terhadap Soekarno sebagai keluarga besar, dan Soekarnoisme sebagai satu bentuk “ideology” politik di Indonesia.

Penulis sebetulnya berharap, berita yang dilansir itu dibantah oleh pihak Megawati. Tetapi, berita itu melenggang terus, dan memang memperlihatkan bahwa Megawati berkepentingan dengan tiga syarat itu. Padahal, apa yang disebut sebagai “syarat” Megawati tersebut terasa sekali menunjukkan betapa tidak percaya dirinya Megawati untuk memerintah sampai tahun 2004. Dasar diajukannya syarat itu memang masuk akal, yaitu pemerintahan manapun tidak akan bisa bekerja dengan baik, apabila diganggu terus selama pemerintahannya. Tetapi, logikanya, pemerintahan yang melakukan tugas-tugasnya dengan baik, tentu tak akan mendapatkan gangguan. Paling-paling gangguan yang muncul menyangkut kepada soal-soal yang berhubungan dengan sharing power, untuk memperkuat posisi pemerintahan dimata DPR. Tetapi sharing power itu menjadi minimal sekali mengingat PDIP merupakan pemenang Pemilu 1999 yang hanya membutuhkan sedikit sekali dukungan politik.

Apabila PorosTengah tidak lagi melakukan manuver politik yang militan, seperti dalam SU MPR 1999, dipastikan bahwa pemerintah Megawati mendapat dukungan yang kuat. Dengan menggandeng Fraksi PKB, PDKB, FKTTI, Fraksi TNI/Polri, dan sedikit dukungan dari Partai Golkar saja, Fraksi PDI P menjadi mayoritas di DPR. Paling-paling yang menjadi oposisi permanen dalam pemerintahan Megawati adalah Poros Tengah, minus PKB dan Partai Golkar. Partai Golkar akan menjadi fraksi penyeimbang, sekaligus memperbaiki kinerja dan image politiknya, guna memenangkan Pemilu 2004 atau 2009.

Dari perhitungan politik yang minimal itu saja sudah terlihat, betapa Megawati sebetulnya tak perlu mengeluarkan tiga syarat itu. Ketakutan pihak Megawati bahwa Poros Tengah akan “mengambil” posisi Wakil Presiden juga bisa dieleminir, kalau koalisi yang dibangun memang lebih solid dari SU MPR 1999. Bahkan posisi Wapres-pun bisa didapatkan oleh koalisi Fraksi PDI P dengan fraksi pendukungnya. Justru dengan dikeluarkannya tiga syarat itu, Poros Tengah sebetulnya mendapatkan angin baru untuk memainkan kartu-kartu politiknya. Padahal kalau Megawati konsisten dengan sikapnya untuk menaati konstitusi (dalam artian menunggu Memorandum II dan SI MPR), lalu terus-menerus meningkatkan kinerja politiknya, dengan menggandeng politisi atau fraksi yang setia mendukungnya (baca: PKB, PDKB dan PKTTI), Megawati sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir dengan masa depan politiknya.

Megawati justru bisa mengambil banyak keuntungan dari perseteruan antara Amien Rais dengan Gus Dur, dan makin melemahnya posisi politik keduanya. Bedanya, posisi politik Gus Dur yang melemah bisa dipisahkan dengan posisi politik Fraksi PKB, karena memang sejak dulu PKB konsisten membela Megawati. Berhentinya Gus Dur bisa mengalihkan lagi dukungan politik PKB kepada habitat lamanya, Megawati. Sedangkan posisi politik Amien Rais yang lemah, sekaligus melemahkan posisi politik Poros Tengah, mengingat inkonsistensi politik yang dilakukan dengan mengatas-namakan Poros Tengah. Yusril Ihza sebetulnya bisa melepaskan diri dari Amien Rais, jika mengingat pernyataannya bahwa dulu yang mendukung Gus Dur jadi presiden bukan Poros Tengah, melainkan Amien Rais. Apabila Yusril masih bermain dengan pola bolak balik (Mega-Amien), justru yang mendapatkan keuntungan adalah politisi-politisi Partai Golkar yang sekarang posisinya makin mampu memulihkan kekuatan diri. Posisi Partai Golkar yang “dizalimi” terasa sekali pelan-pelan menimbulkan simpati publik kepadanya, lebih-lebih dengan tampilan Akbar Tandjung yang elegan.

***

Gus Dur, menurut penulis, justru berada dalam posisi menunggu reaksi Mega dan tindakan politik Megawati atas “kegagalan” politiknya. Blunder politik yang dilakukan Gus Dur, dengan menyatakan Megawati tidak mampu memimpin – yang kemudian dibantahnya – sekurang-kurangnya memperlihatkan bahwa Gus Dur sedang memberikan kendali perpolitikan nasional ketangan Megawati. Megawati harus menjadi pihak yang aktif. Gus Dur sekaligus memperlihatkan betapa Ia bukanlah faktor penting lagi dalam percaturan politik negeri ini. Sikapnya yang pasif, cenderung melawan Memorandum I, sekaligus membuka pintu bagi upaya penggeserannya. Jawaban Gus Dur atas Memorandum I, kita lihat, justru membuka peluang baru untuk melakukan penyelidikan. Dalam kasus dana dari Sultan Brunei, Gus Dur jelas-jelas menunjukkan hubungannya dengan Aria Wowor untuk minta bagian dari zakat Sultan Brunei. Pertanyaannya: kenapa mesti Aria Wowor yang menerima dana itu dari Sultan Brunei? Kalau sama sekali tak berhubungan dengan Gus Dur, dan tidak menggunakan nama Gus Dur, mustahil dana itu bisa diambil. Atau, siapa saja sebetulnya bisa mengambil dana itu, karena toh faktor Gus Dur tidak penting. Dengan jawaban itu terlihat Gus Dur justru membuka lubang baru atas pengusutan dirinya, sekaligus membuka peluang bagi terlibatnya pengurus keuangan Sultan Brunei untuk dimintai keterangan.

Dari pandangan yang seperti itu, Gus Dur – sadar atau tidak sadar – sebetulnya sedang menjalankan fungsi pendidikan politik yang baik kepada Megawati. Gus Dur, dengan segala bentuk megalomanianya, dapat dikatakan sebagai “Soekarno” masa kini buat Megawati. Kita lihat, langkah-langkah politik luar negeri Gus Dur yang tidak populis, seperti membangun hubungan dengan Cina dan India, tidak bisa dilepaskan dari remah-remah pikiran zaman Soekarno yang ingin membentuk NEFO, sebagai ganti Oldefo. Begitu juga dengan prinsip-prinsip anti kapitalis-nya, dengan sikap pembangkangan kepada IMF, World Bank, atau organisasi dunia lainnya, semata-mata juga setali tiga uang dengan prinsip politik Soekarno.

Perlawanan Gus Dur atas Memorandum I sepertinya juga dalam kerangka “memberikan pendidikan politik untuk Megawati”, juga pernyataannya soal Mega belum siap. Kedekatan Gus Dur dengan Megawati, dan perilaku melindungi kepentingan keluarga Soekarno, sudah menjadi catatan umum. Dalam kerangka ini, Gus Dur sekaligus menyediakan dirinya sebagai laboratorium ilmu politik Megawati, sekaligus sebagai “hewan politik”-nya yang dikuya-kuya oleh politisi Indonesia. Dari sisi ini, sebetulnya Gus Dur tidak mengambil hikmah apa-apa, sekaligus tidak memberikan kontribusi politik penting bagi PKB, apalagi NU. Sudah berulang-kali Gus Dur menyatakan bahwa kyai NU tak usah berpolitik, biar dia sendiri yang berpolitik. Dengan demikian Gus Dur sangat mengerti tipikal politik PKB atau NU, dan massanya. Apapun yang dilakukan Gus Dur, dengan tingkat "kewalian"-nya itu, Gus Dur sebetulnya tidak akan kehilangan apa-apa. Toh para pendukungnya tak berkurang. Justru pendukung politik Gus Dur sebetulnya bisa bertambah sedikit, yaitu dari kalangan sosialis atau kalangan non muslim yang kepentingannya terlindungi.

Bandingkan perlawanan Gus Dur dengan sikap pasif Soekarno yang dijadikan sebagai common enemy oleh orang-orang yang kemudian membentuk Orde Baru. Juga lihat upaya sistematis yang menumpukkan seluruh kejahatan politik masa kini kepada Gus Dur sebagai pribadi, atau kalau bisa menyeret NU yang dalam beberapa analis dikaitkan dengan hubungannya dengan Neo Communism. Sikap bandel Gus Dur boleh jadi bisa dilihat dalam konteks ini. Dalam politik Indonesia, sikap bandel dan ambisi memang diperlukan, juga di dunia politik umumnya. Sikap keras hati Partai Golkar yang merupakan representasi dari Orde Baru untuk tidak mengajukan permintaan maaf apapun atas “kejahatan” politik masa lalunya dan perlindungannya kepada politisi-politisi yang terkait skandal Bank Bali, BLBI, dan lain-lainnya, sebetulnya jauh lebih besar daripada sikap keras kepala Gus Dur. Dana yang diduga dirauppun jauh lebih besar dari skandal Bulog dan Brunei Gus Dur. Cuma saja, sikap keras hati itu harus dilakukan dengan sangat baik dan terkendali, jangan sampai menjadi amburadul dan tanpa pola.

Kalau memang pola pendidikan politik seperti ini yang sedang berjalan, sekeras apapun kritikan terhadap Gus Dur dari lawan-lawan politiknya, sebetulnya tidak berpengaruh besar atas keberadaan faksi politik pendukung Gus Dur dan perjalanan karier politik Gus Dur sendiri. Megawati-lah yang harus mengambil keuntungan, lalu belajar dari banyaknya petualang-petualang di dunia politik Indonesia yang menakutkan ini, termasuh dalam upaya menggusur Soekarno. Bahkan, sekalipun Gus Dur “hancur” dalam dunia politik Indonesia, keadaan ini tidak akan berdampak banyak atas kekuatan politik PKB atau NU. Sebab kedua institusi itu, baik sebagai komunitas keagamaan maupun sebagai komunitas politik, juga dalam proses pelepasan diri dari upaya “terus menyusu” kepada Gus Dur. Usia politik PKB, dan politisi muda yang sebagian besar dari aktifis PMII, telah melewati akhil baliq, sekaligus melampau usia pubertasnya. Politisi muda NU memang dipaksa keadaan untuk tampil lebih dewasa, tanpa harus menjadi premature. Dan ini semua tidak terlepas dari prakiraan umur politik Gus Dur yang pendek, dan tempaan political education yang keras dari Gus Dur. Berdasarkan informasi dari salah seorang tokoh bangsa yang dekat sekali dengannya, Gus Dur memang sudah sejak awal merasa usia politiknya pendek. Dan pendeknya usia politik itulah yang dimaksimalisasi bagi kepentingan NU, PKB, dan Mega sebagai “adik”-nya. Wallau A’lam.

Jakarta, 25 April 2001

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar