Partai Baru Kontra Partai Lama

Oleh Indra Jaya Piliang, Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta 

Tanggal 12 Juli lalu adalah hari pertama kampanye partai politik peserta pemilu 2009. Pasal 81 UU No. 10/2008 tentang Pemilu menyebut kampanye itu berupa pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; media massa cetak dan media massa elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan  peraturan perundang-undangan. Yang belum dilakukan adalah rapat-rapat umum. Sebanyak 34 partai politik nasional akan menggunakan kesempatan selama sembilan bulan ini untuk memperkenalkan parpolnya masing-masing.  

Yang menarik adalah terdapat 16 parpol lama dan 18 parpol baru dalam masa kampanye ini. Pertanyaannya, akankah parpol baru bisa mengungguli parpol lama, atau sebaliknya? Pertanyaan itu layak diajukan karena preferensi pemilih yang merasa sudah berparpol (party id) kurang dari 25%. Sehingga, 75% pemilih masih bisa digarap untuk mengalihkan dukungan kepada parpol baru, sekalipun juga parpol lama bisa meningkatkan party id masing-masing. Sekalipun begitu, parpol lama dan baru ini masih bersaing dengan jumlah pemilih yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih). Jumlah golput diperkirakan sebesar 40 juta pemilih, melebihi angka pemilu tahun 2004. Masa kampanye yang lama akan membawa kejenuhan bagi partai politik. Pemilih harus dibuat senyaman mungkin menghadapi begitu banyak pilihan. Karena itu, pengembangan teknik dan strategi kampanye yang menarik diperlukan bagi para partai politik. Untuk itu, partai–partai harus mulai mengedepankan orang-orang yang berkualitas. Dari sini, pemunculan nama-nama calon-calon anggota legislatif menjadi penting. Bagaimanapun, partai politik akan bertarung di basis-basis masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan daerah pemilihan. Pertarungan di tingkat individu caleg akan sangat menentukan bagi performa partai-partai politik dalam pemilu legislatif ini. 

***  Partai yang banyak bukan berarti musuh bagi demokrasi. Demokrasi justru membutuhkan lebih banyak kaum demokrat. Semakin banyak orang yang memilih jalur partai, akan semakin menyehatkan kehidupan demokrasi. Sehingga, keliru kalau banyak analisis yang menyebut partai politik yang banyak akan membingungkan publik. Untuk DPR, parliament threshol sebesar 2.5% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan menghentikan laju 34 partai politik untuk masuk. Diperkirakan kurang dari 10 partai yang mempunyai wakil di DPR dalam pemilu 2009.  

Untuk itu, program-program para caleg harus diarahkan kepada kerja-kerja legislatif, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penguasaan atas bidang keilmuan tertentu sesuai dengan fungsi DPR semakin dituntut dari para caleg, sehingga, partai politik dibebani tugas-tugas untuk melakukan pelatihan kepada para calegnya, sesuai dengan fungsi DPR atau DPRD. Masyarakat selayaknya diarahkan kepada fungsi DPR atau DPRD ini dalam memilih para caleg.  Sehingga, alur pikir untuk menghadirkan capres dalam masa kampanye pemilu legislatif ini adalah bentuk dari pembodohan publik. Para capres selayaknya muncul setelah hasil pemilu legislatif diumumkan. Pemikiran ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antara pemilu legislatif dengan pilpres. Tentu sah-sah saja partai politik mengusung para tokoh tertentu untuk menjadi capres. Hanya saja, kemunculan yang berlebihan dari para capres ini sudah di luar jalur tahapan-tahapan pemilu legislatif.  

Bagi partai baru tentu akan muncul kesulitan untuk menyusun daftar calegnya, dibandingkan dengan partai lama. Apalagi partai baru banyak dihuni oleh orang-orang lama yang berganti baju. Sekalipun demikian, pertarungan terpenting adalah dalam mencari dan mendapatkan caleg yang berkualitas. Kriteria caleg berkualitas tidak hanya berdasarkan popularitas di publik, melainkan juga kemampuan untuk mengenali masalah-masalah sosial kemasyarakatan di daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, para caleg ini harus memiliki komitmen untuk tidak mengulangi berbagai kelemahan fundamental di kalangan anggota legislatif sekarang.  ***  

Partai lama jelas sudah menguasai medan politik. Tapi, partai baru masih punya peluang. Indonesia sudah berubah menjadi pusat dari bentuk-bentuk eksperimentasi di bidang politik dan demokrasi. Pertanyaan yang terpenting yang harus dijawab oleh semua partai adalah apakah demokrasi hanya untuk dirinya sendiri atau pada gilirannya berorientasi bagi kesejahteraan rakyat? Dalam setiap survei yang sudah diadakan, jeritan rakyat terpenting adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi. Penurunan popularitas presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak disebabkan oleh kehidupan ekonomi yang buruk, sekalipun dibidang keamanan relatif baik. Partai-partai baru bisa saja menyerang pemerintahan sekarang, berikut partai-partai politik pendukungnya. Sikap seperti ini sah-sah saja dalam demokrasi. Hanya saja, kita harus mengingat batas-batas dari kemampuan publik untuk menerima beragam argumentasi yang saling berhadapan di pasar politik. Jangan sampai masyarakat menjadi lelah dan jenuh terhadap parpol, apalagi terhadap demokrasi, ketika begitu banyak spanduk dan umbul-umbul, lalu orang menyalahkan keadaan, sementara demokrasi sedang dihidangkan dalam pesta pemilu.  

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar