Warna Merah dalam Pilkada

Oleh Indra Jaya Piliang

DALAM sebulan terakhir, PDI-P memenangi pilkada gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah, Bali dan Maluku. Kemenangan itu menandakan partai itu masih memenangkan basis-basis tradisionalnya.

Akan menjadi pukulan telak, apabila PDI-P kalah di Bali dan Jawa Tengah, sebagaimana Partai Golkar kalah di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Artinya, kemenangan partai itu tidaklah mengejutkan. PDI-P mampu mensingkronkan mesin partai politik dengan figur yang diusung.

Angin politik memang sedang bergerak ke partai yang menyebut diri sebagai oposisi ini. Sekalipun sebutan itu tidak tepat, mengingat PDI-P terus memenangkan pilkada demi pilkada, sehingga para kadernya menjadi unsur pemerintahan daerah. PDI-P mendapatkan berkah dari kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pusat yang dikendalikan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Pengambilan keputusan untuk menaikkkan harga bahan bakar minyak oleh Presiden SBY dan pembelaan oleh Wakil Presiden JK, telah meneguhkan stigma SBY dan JK, Partai Demokrat dan Partai Golkar, adalah pihak yang menaikkan harga BBM.
Sentimen antikenaikan BBM yang begitu kuat menyebabkan masyarakat dengan cepat mengalihkan dukungan kepada PDI-P dan Megawati. Hasil-hasil survei nasional menunjukkan betapa Megawati dan PDI-P berada pada posisi puncak, yakni memenangkan pemilu DPR dan memenangkan Megawati sebagai presiden, seandainya pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan dalam satu bulan terakhir ini. Sementara SBY dan JK mengalami penurunan popularitas, termasuk kedua partai pendukungnya.

Jadi, secara luas, kemenangan PDI-P dan kekalahan Partai Golkar dan Partai Demokrat adalah imbas dari kebijakan politik di tingkat nasional. PDI-P dan Megawati berhasil menjadikan tren penurunan popularitas yang terjadi pada SBY-JK menjadi pukulan telak dalam pilkada demi pilkada.

Selain itu, SBY dan JK tidak bisa melakukan maksimalisasi dukungan mengingat posisi sebagai presiden dan wakil presiden yang menyita perhatian. Berlainan dengan Megawati yang bisa datang kapan saja dan kemana saja, mengingat tidak ada jabatan formal yang dipegang.

Militansi atau Strategi?

Tetapi, ada juga analisis yang menyebut kekalahan Golkar lebih disebabkan oleh militansi yang lemah, dibandingkan dengan PDI-P. Selain itu, dari internal Golkar, disebutkan yang menjadi penyebab kekalahan adalah posisi ketua-ketua DPD Golkar provinsi yang langsung dijadikan sebagai calon gubernur, sebagai kebijakan semasa Akbar Tandjung.

Analisis seperti itu bisa saja dijadikan sebagai argumen, tetapi yang paling penting adalah strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pihak lebih memungkinkan bagi terjadinya kekalahan dan kemenangan. Namun, dalam struktur yang lebih luas, hal ini tidak terlepas dari proses egalitarianisme elite di lingkungan Golkar. Golkar selama ini lebih mengandalkan kelompok massa mengambang, sebagai buah dari kebijakan sejak pemilu 1971. Golkar memetik kelemahan massa mengambang ini yang merasa tidak mendapatkan tekanan alat-alat birokrasi, militer dan kino-kino pendukung Golkar (Kosgoro, MKGR, dan Soksi, misalnya) untuk datang ke TPS. Sementara, sebagai partai yang mengalami banyak kesulitan selama pemilu-pemilu Orde Baru, PDI-P mampu memelihara massa yang loyal. Sedikitnya PDI-P memiliki 20 juta pemilih yang sulit beralih ke lain hati.

Sekali pun Golkar bisa disebut sebagai partai yang paling demokratis, terutama karena kekuatan berimbang antara faksi-faksi politik di dalamnya, tetapi memunculkan kesulitan ketika yang diusung adalah wakil dari satu faksi internal. Jadi, militansi yang terbelah di kalangan akar umbi Golkar juga akibat dari elite Golkar yang terbelah.

Fakta yang bisa menjelaskan ini adalah kemunculan lebih dari satu ’’orang Golkar’’ dalam pilkada di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara yang berakibat kepada kekalahan Golkar struktural. Independensi elite Golkar lebih memudahkan mereka untuk menyeberang, ketimbang loyalitas yang dimiliki oleh elite-elite PDI-P.

Dari sudut ini, penjelasan bisa dilakukan juga untuk PKS yang lebih homogen, ketimbang PDI-P. Militansi akan mudah didapatkan di partai-partai yang homogen. Tetapi, layak juga dilihat PDI-P juga lebih homogen dari Golkar. Golkar menghadapi posisi yang sulit, karena harus menghadapi dua pertanyaan di tingkat bawah.
Pertama, apakah seluruh kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan Golkar? Kedua, kenapa Golkar hanya mendapat posisi yang lemah, ketika kontribusi Golkar begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan dualisme sikap di tubuh Golkar, sekaligus juga dilema politik yang serius.

Dari segi strategi, Golkar sebetulnya bisa belajar dari kemenangan di Banten dan DKI Jakarta, yakni bergabung dengan PDI-P. Tetapi, strategi ini tidak dijalankan. Kehendak Golkar untuk memonopoli kekuasaan di pemerintahan adalah logika normal semua partai politik.

Golkar juga belum bersedia melakukan proses rekrutmen terbuka, dalam arti menyerahkan seluruh dukungan bukan kepada kader internal. Bahwa di Golkar banyak kader potensial adalah juga bagian dari dilema itu.

Implikasi 2009

Dengan kemenangan yang diraih PDI-P di basisnya, kecuali di Sumatera Utara, partai ini lebih mantap melangkah menuju pemilu legislatif 2009. Angka-angka survei juga menunjukkan itu. Dengan memiliki kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDI-P, kesulitan-kesulitan teknis dan operasional akan hilang. PDI-P barangkali menikmati proses awal menjelang Pemilu 2009, termasuk tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 12 Juli 2008 ini.

Untuk pemilu presiden PDI-P juga diuntungkan. Orang mulai berpikir kelemahan pemerintahan SBY terletak pada ketidakmampuan dalam mengendalikan elite-elite daerah yang bukan berasal dari partai-partai pendukung utama pemerintah.
Presiden yang berbaju biru akan kesulitan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan yang para gubernurnya mayoritas menggunakan baju merah. Sekali pun di tingkat kabupaten dan kota Golkar masih tetap memimpin, justru akan lebih aneh lagi kalau presiden berbaju biru berdiri di atas panggung yang audiensnya didominasi warna merah dan kuning.

Dalam pilkada tersisa, masih terbuka peluang bagi Golkar dan PDI-P menggabungkan kekuatan, kalau memang kedua partai ini ingin bermain aman. Kekalahan telak yang diderita Golkar akan membawa ’’demoralisasi pasukan’’.
Kekalahan di Jawa Tengah menunjukkan gempa politik lanjutan atas kekalahan Bambang Sadono. Padahal, kesalahan bukan sepenuhnya terletak kepada Bambang, melainkan faktor-faktor politik dan kebijakan di tingkat nasional yang mengepung informasi publik pada lapisan bawah.

—  Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar