Untuk pertanyaan terbuka, Megawati dipilih 26,1% responden, berbanding hanya 19,1% untuk SBY, dan 7,8% untuk Wiranto. Sementara dalam pertanyaan tertutup alias disediakan jawabannya untuk dipilih, Megawati dipilih 30,4%, dibandingkan dengan 20,7% untuk SBY dan 9,3% Wiranto.

Tiga urutan pemenang itu berbeda dengan pemilu presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004,ketika SBY-Kalla berada pada urutan pertama, Megawati- Hasyim Muzadi nomor dua, dan Wiranto-Salahuddin Wahid pada urutan ketiga. Kemunculan kembali Wiranto menunjukkan pergerakan positif, sebagaimana Megawati. Terlihat sekali betapa masyarakat makin menyadari ketidakmampuan SBY,sebagaimana tingkat kepuasan yang terus menurun.

Bagi perubahan yang radikal, angka-angka itu sebetulnya buruk. Pemilih seolah tidak memiliki alternatif kepemimpinan baru,sebagaimana diinginkan sebagian kalangan aktivis dan kelompok kritis. Selama empat tahun belum tersedia lapisan pemimpin baru. Dua nama yang mulai disebut adalah Sultan Hamengku Buwono X dan Hidayat Nur Wahid,selain stok lama juga: Amien Rais, Gus Dur, Prabowo Subianto, dan Sutiyoso.

Untuk nama calon wakil presiden, Sultan Hamengku Buwono mengungguli Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid,Wiranto,YusrilIhza Mahendra, Akbar Tandjung, dan Hasyim Muzadi. Sekalipun hanya berputar pada nama-nama itu, secara singkat dapat disebut nasib kepemimpinan nasional berada di tangan mereka, tetapi perseteruan politik tetap rumit dan keras.

Bukti teranyar adalah pengajuan hak angket DPR menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyudutkan Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kabinet Indonesia Bersatu juga turut oleng, ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh para menteri berada di belakang demonstran.Tuduhan semacam ini bisa menjadi blunder bagi keutuhan rezim, karena masyarakat juga masih bisa mengingat bahwa SBY dan Kalla menjadi pasangan capres dan cawapres dulu dengan cara meninggalkan Kabinet Gotong Royong.

Artinya, sejarah tinggalmeninggalkan di kalangan elite sudah berlangsung sejak para menteri Soeharto meletakkan jabatan. Di negaranegara yang menganut sistem parlementer, pengunduran menteri yang disengaja malah menjadi bagian dari mosi tidak percaya kepada pemerintahan koalisi yang berkuasa, serta tidak dianggap sebagai pengkhianatan atau sikap sontoloyo. Jadi, kalau dalam waktu dekat ada menteri yang mundur dari kabinet dan menyerang kebijakan pemerintah, berarti mengulangi serangan pemerintah sekarang kepada pemerintahan terdahulu, padahal para menterinya banyak yang sama.

Bahkan, bukan hal yang aneh apabila Jusuf Kalla meletakkan jabatan, sebagaimana Muhammad Hatta pernah melakukan itu. Ibarat permainan bola dinding, semakin tinggi tingkat ketidakpuasan kepada SBY, semakin tinggi pula suara yang memilih Megawati. Dalam survei Indo Barometer disebutkan bahwa pemilih Megawati yang tidak puas pada kinerja SBY sebesar 75,9%,dibandingkan dengan yang puas hanya 22,7%.

Sebaliknya, SBY dipilih 80,2% pemilih yang puas atas kinerjanya dan 16,9% yang tidak puas. Suara yang tidak puas pada SBY memantul kepada Megawati. Pukulan paling telak bagi SBY adalah putusannya menaikkan harga BBM. Hanya 8,1% yang setuju dan menerima kenaikan BBM itu, selebihnya setuju dan tidak menerima (9,8%), tidak setuju tapi menerima (45,5%), dan tidak setuju dan tidak menerima (35,5%).

SBY hanya diuntungkan masyarakat Indonesia yang nrimo,apa pun yang diputuskan pemerintah–– di samping kemampuan untuk menjelaskan yang semakin baik––-, tetapi tetap saja dengan tingkat penolakan yang semakin tinggi. Kalau tren ini terus terjadi, bisa dikatakan bahwa citra SBY akan terdongkrak kembali apabila kinerja pemerintah semakin baik.

Tetapi sulit untuk melihat itu,ketika dampak kenaikan harga BBM sudah menulari masyarakat bawah. Belum lagi soliditas pemerintahan tidak lagi terjaga. Yang makin meningkat jumlahnya adalah pejabat-pejabat yang cemas atas kelanjutan masa jabatannya, lalu bersiap memutar haluan dengan jalan yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang segera kita saksikan adalah para awak kapal yang mencari pelampung untuk dirinya, lalu membiarkan kabinet tenggelam bersama nakhodanya.

Apalagi, tren kekalahan SBY sudah dimulai dari daerah, sekalipun tidak secara langsung, yakni dalam pilkada demi pilkada. Para kandidat yang didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan mudah bisa dituduh sebagai pendukung kenaikan harga BBM. SBY seperti terkurung di istananya, karena jajaran kepala-kepala daerah dikendalikan PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Dalam sistem pemasaran politik, sulit sekali bagi kepala-kepala daerah itu untuk menjadi juru-juru bicara bagi SBY. Sebelum para menteri dituduh membangkang oleh Syamsir Siregar, terlebih dahulu banyak kepala daerah yang terang-terangan menolak bantuan langsung tunai. Tanpa harus bekerja keras, Megawati sudah mendapatkan limpahan suara yang banyak, akibat kesulitan SBY mencetak prestasi di pemerintahan.

Ditambah dengan tren kenaikan suara PDI Perjuangan,maka makin lengkaplah dukungan electoral voterskepada Megawati. Sebaliknya, tren kekalahan Partai Demokrat yang mulai disalip Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan betapa popularitas perseorangan saja tidak cukup untuk menggerakkan mesin politik.

Sementara itu,Partai Golkar tetap memimpin, hanya saja kesulitan untuk memadukan antara posisi partai dan figur pemimpin. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa SBY lebih besar daripada Partai Demokrat, Megawati sama besarnya dengan PDI Perjuangan, dan Jusuf Kalla lebih kecil dari Partai Golkar. Kinerja Partai Demokrat yang membaik bisa mendongkrak popularitas SBY, sementara sebesar apapun usaha membesarkan Partai Golkar, tidak dengan sendirinya mampu meningkatkan populer voters bagi Jusuf Kalla.

Selain Megawati dan PDI Perjuangan yang bisa saling melengkapi, PKS dan Hidayat Nur Wahid juga menempati posisi yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah angka-angka itu akan berubah? Tentu saja, sesuai dengan tren yang terjadi jika dibandingkan dengan hasil survei Indo Barometer terdahulu. Megawati bisa saja tergelincir, tetapi sangat bergantung pada keunggulan yang bisa diraih SBY.

Posisi sebagai incumbent bagi SBY sulit dijadikan ukuran keunggulan itu, mengingat para kepala daerah yang menjadi incumbent dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dikuasai PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sentimen di Asia Tenggara dan Australia juga menunjukkan betapa incumbent bukanlah kartu truf untuk menang lagi. Sebagai oposisi di tingkat pusat, Megawati jauh lebih diuntungkan dengan hasil survei Indo Barometer ini. SBY harus bekerja pada dua level,yakni perbaikan kinerja pemerintah yang diancam perpecahan dan pengorganisasian kinerja Partai Demokrat.

Jalan yang dihadapi SBY semakin terjal, ketika semakin banyak para menteri dan staf khusus presiden yang tidak kompeten karena hanya mengandalkan kemampuan personal, tanpa basis sosialpolitik yang cukup. SBY ada dalam bahaya!(*)

Indra Jaya Piliang: *)Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS,Jakarta