Harga bahan bakar minyak (BBM) sudah dinaikkan. Kenaikan itu berimbas pada kenaikan biaya hidup dalam semua level. Sebagai indikator betapa kenaikan BBM mempengaruhi banyak orang adalah tingginya tingkat keresahan publik.

Emosi publik dengan mudah meletup. Belum lagi kriminalitas yang terlihat semakin tinggi, paling tidak dengan kasus pembunuhan atau perampokan yang disertai pembunuhan yang kian kerap terjadi.Yang dirampok dari tukang ojek sampai pengusaha perhiasan, dengan kematian yang sama.

Kalau diperhatikan, pelaku kriminal dan korbannya berasal dari kelas sosial yang berbeda.Pastilah perampok pengusaha perhiasan memiliki modal besar, keberanian tinggi, bahkan juga keahlian dan profesionalitas. Sementara perampok tukang ojek berasal dari penjahat kambuhan yang kepepet dengan belitan biaya hidup. Kita tidak perlu memakluminya, tetapi kita layak memikirkannya.

Kasus penyerangan mahasiswa Universitas Nasional oleh polisi tidak hanya disebabkan unsur-unsur eksternal atau menyangkut pelanggaran regulasi,tetapi juga kejadiannya di pagi hari,ketika kedua belah pihak belum tidur dan sarapan. Polisi di lapangan dan mahasiswa berada pada jarak usia yang tidak jauh berbeda sehingga adu fisik bukanlah suatu hal yang menakutkan.

Emosi bisa mengendalikan keadaan, menghilangkan rasio, serta menjungkalkan teropongan atas akibat-akibatnya. Yang benar-benar hilang adalah keteladanan. Polisi dan mahasiswa seyogianya menjadi teladan dari masyarakat atau masyarakat teladan. Tetapi, siapa yang masih ingat kata bertuah itu, keteladanan? Siapa yang peduli lagi,ketika citra mengganti substansi, tatkala pamer harta lebih membangkitkan libido daripada kesederhanaan hidup.

Dari sudut pandang itu juga masalah pemotongan gaji pejabat kita telusuri. Betul, betapa gaji pejabat Indonesia relatif rendah.Presiden Singapura, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, bergaji Rp1 miliar per bulan.Sementara gaji Pak Jusuf tidak lebih dari 0,5%-nya atau sekitar Rp42 Juta.Bahwa income per kapita Singapura juga berkali- kali lipat dari Indonesia tentu tidak perlu dihitung.

Karena itu, desakan pemotongan gaji pejabat Indonesia dianggap tidak masuk akal. Namun, persoalannya bukan terletak di sana. Seiring rendahnya income per kapita bagi sebagian besar penduduk, pemotongan gaji menjadi logis.Gaji jangan dihitung dari seberapa besar slip gaji yang ditandatangani setiap bulan,baik secara cash ataupun masuk ke rekening bank.

Yang perlu dihitung adalah seberapa besar penghasilan kotor seorang pejabat negara setiap bulannya. Beberapa kali saya di pesawat bertemu pejabat, ketika duduk di kelas bisnis. Tentu kelas bisnis bagi saya bukan kesengajaan, melainkan dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang diberikan maskapai penerbangan ketika saya sudah mengumpulkan banyak poin penerbangan atau karena memang tidak ada lagi tempat duduk di kelas ekonomi, tetapi satu kegiatan harus terus dilangsungkan.

Yang saya perhatikan bukan hanya sang pejabat yang duduk di kelas bisnis itu, melainkan juga para ajudannya atau staf biasa lainnya. Seorang pejabat menjadi berbiaya mahal ketika ia mengendalikan sejumlah orang. Bukan hanya ajudan, pengawal, staf khusus, tetapi juga sopir yang menjemput, berikut mobilnya, listrik rumahnya, pulsa teleponnya. Kebiasaan berbicara pejabat kita begitu luar biasa sehingga menghabiskan pulsa yang dibiayai negara bukan merupakan kejahatan.

Dalam item gaji pejabat, termasuk di legislatif, biaya komunikasi menempati porsi besar. Jadi, lihat saja bagaimana untuk duduk (di pesawat), bicara (di telepon),membaca (bikinan staf), tidur (di hotel mewah atau rumah dinas), berkendaraan (di mobil berikut sopir dan pengawal mukabelakang), sampai melangsungkan kegiatan apa saja, para pejabat dibiayai negara.

Uang saku bagi sebuah perjalanan dinas keluar negeri dihitung dengan menggunakan dolar. Rapat-rapat mendapatkan biaya dinas. Kalau pejabat itu pelit kepada bawahan,jumlah uang yang dibawa ke rumah sungguh nauzubbillah. Jangan lupa,masih ada rekanan lain. Ketika kegiatan pejabat-pejabat itu bersentuhan dengan dunia bisnis,menghadiri gala dinner, penandatanganan nota kesepahaman, atau menjadi seminaris, keseluruhan biaya ditanggung pihak swasta.

Itu juga tampak ketika puncak kegiatan Hari Kebangkitan Nasional diadakan di Istora Bung Karno yang 100% biayanya berasal dari pihak swasta. Ada lagi yang berupa komisi, yakni keterlibatan dalam panitia ini dan itu. Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat sekarang, ketika menjadi Bupati Solok, mengumpulkan keseluruhan amplop kegiatan perayaan dan kepanitiaan itu, lalu setiap akhir tahun membaginya kepada seluruh pegawai negeri sipil di daerahnya.

”Prestasi” Gamawan itu membuahkan ganjaran sebagai bupati teladan. Bukan komisinya yang dihilangkan,melainkan cara pengelolaannya yang diubah sehingga tidak menguntungkan pejabat-pejabat saja. Jangan lihat angka pada slip gaji, itu kunci untuk mengetahui seberapa besar pejabat menerima anggaran negara. Yang mulai saya sadari juga adalah betapa penuhnya hotel-hotel di Jakarta, Bandung, dan lain-lain, ketika pejabat-pejabat rapat dan bersidang.

Coba kita cek saja secara sembunyi,melirik daftar kegiatan hari ini di setiap lobby hotel, maka ditemukan begitu banyak acara pemerintahan. Pertanyaannya adalah apakah kantor masing-masing kementerian atau subunit lainnya tidak lagi bisa menampung acaraacara rapat itu? Fadel Muhammad malah berinisiatif untuk membangun hotel berbintang di Ibu Kota Provinsi Gorontalo.

Pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta,dengan nama swasta, sekalipun sahamnya saya dengar dari pemda. Harga yang diberikan kepada pemerintah malah lebih besar dari harga tamu biasa. Tetapi, cara kreatif Fadel ini tentu tidak masuk kategori penghamburan uang,tetapi efektivitas pengelolaan, mengingat di tempat-tempat lain, ”perusahaan” pemerintah selalu merugi.

Apalagi, Gorontalo memang provinsi baru yang miskin infrastruktur. Maka, atas nama keteladanan, pemotongan gaji pejabat perlu dilakukan.Gaji di sini tidak hanya yang tertera pada slip gaji,tetapi juga gaji dalam bentuk fasilitas yang dibiayai negara. Jumlah pengurus rumah tangga pejabat layak dikurangi.

Begitu juga jumlah kendaraan yang dibiayai negara. Standar maksimal penggunaan listrik juga dikurangi agar PLN tidak merugi terus. Fasilitas kelas bisnis penerbangan dan hotel berbintang juga dihentikan. Itulah yang dimaksud dengan pemotongan gaji dan komisi, dalam artian luas.

Secara politik, apabila itu dilakukan, kita baru bisa kasih acungan jempol tangan. Jangan lupa pula, kurangilah reklame atau iklan yang tidak perlu di jalanan, yang bertaburan gambar besar pejabat dan istri,bahkan di Bandara Soekarno-Hatta. Sungguh, pemandangan yang merusak mata! (*)