Kalimantan Inisiatif Pertama

Sabtu, 7 Juni 2008

Setelah mengurus selama hampir setahun, acara ini terselenggara dengan baik. Sebagai fasilitator dan perumus, nanti disampaikan di blog ini. Silakan teman-teman Kalimantan untuk menanggapi.




SUARA PEMBARUAN DAILY





Masyarakat
Kalimantan Minta Kebijakan Khusus



[PALANGKA RAYA] Masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Barat (Kalbar), meminta pemerintah pusat memberikan otonomi khusus (otsus) yang skala prioritasnya berbeda dengan Provinsi Aceh dan Papua.  Otsus bagi Kalimantan berbentuk prioritas kebijakan pemerintah pusat yang berpihak terhadap pembangunan daerah dengan program nasional yang mengangkat harkat dan martabat rakyat.   Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang juga Koordinator Forum Gubernur se-Kalimantan mengemukakan hal itu ketika tampil sebagai pembicara utama dalam Konferensi Meja Bundar I, Kalimantan Inisiatif Pertama Tahun 2008 yang diselenggarakan The ATN Center di Muhammad Subuh Center, Palangka Raya, pekan ini.  Otsus yang diminta rakyat dan pemerintah daerah se-Kalimantan, kata Teras Narang, tidak berkaitan dengan masalah penyediaan dana dan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kedua hal itu sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan khususnya otonomi daerah. Rakyat meminta pemerintah pusat memberikan otsus yang difokuskan kepada kebijakan khusus dalam keberpihakan pada pembangunan Kalimantan sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

"Kita mengharapkan kebijakan pemerintah nasional yang mengangkat harkat dan martabat penduduk di empat provinsi. Sebab, selama 30 tahun lebih Kalimantan menyumbang sangat besar dari kekayaan alamnya untuk pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara kehidupan rakyat di
Kalimantan sangat memprihatinkan hingga sekarang. Artinya, pembangunan tak berbanding lurus dengan pengelolaan SDA. Yang kita inginkan adalah bagaimana pembangunan berkembang bersama dengan pengelolaan potensi kekayaan alam dalam menyejahterakan rakyat," ujarnya.
  Diharapkan

Gubernur Agustin Teras Narang mengungkapkan yang diharapkan dari pemerintah pusat adalah kebijakan yang mengarah kepada pembangunan daerah dalam memakmurkan masyarakat. Sebab, pengalaman selama 30 tahun yang lalu pengusaha pemilih hak pengelolaan hutan mengambil kayu sebanyak-banyaknya dari Kalimantan untuk pembangunan dan menyejahteraan rakyat di daerah lain. Sementara penduduk lokal tetap hidup dalam keadaan yang memprihatinkan.  

"Kalau saat itu ada politik keberpihakan dari pemerintah nasional seiring dengan pengelolaan kayu, saya yakin Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda tidak seperti sekarang yang perkembangannya sangat lamban. Masyarakatnya terutama penduduk asli sejahtera. Kalau mempersoalkan 20-30 tahun yang lalu karena kayu yang digunakan untuk pembangunan di wilayah lain berasal dari Kalimantan termasuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan devisa negara," ujarnya.   Agustin Teras Narang yang juga Ketua Majelis Adat Dayak Nasional mengungkapkan "kenapa kita minta otsus untuk empat Kalimantan?". Jawabannya sederhana saja, demi keberpihakan dalam kebijakan dari pemerintah pusat untuk membangun rakyat di sini.  

"Mengapa, masyarakat kita yang adem-adem ini, tak mau diberi otsus. Apakah otsus hanya diberikan kepada daerah-daerah yang selalu marah-marah. Kita ini daerah senyum. Sekarang kita minta otsus berbentuk kebijakan yang berpihak dari pemerintah nasional untuk membangun empat provinsi di sini. Kami tak minta uang dalam otsus itu. Yang kami minta adalah politik keberpihakan dan keseriusan dari pemerintah nasional untuk membangun rakyat Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia Raya," katanya.   Kaitan kebijakan dan keberpihakan yang diminta masyarakat, Indra J Piliang peneliti dari
Center for Strategic and International Studies Jakarta
mengatakan, seharusnya pemerintah menempatkan daerah-daerah termasuk Kalimantan di halaman depan Republik
Indonesia. [106/W-8]








Last modified: 6/6/08

Membangun dengan Kearifan Lokal
Banjarmasin
Post, Selasa, 03-06-2008 | 00:45:06• Konferensi Meja Bundar Inisiatif Kalimantan

PALANGKA, BPOST
- Setelah menggelar Rapat Kerja Nasional (rakernas) I Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) pekan lalu, acara tingkat regional Kalimantan kembali digelar di Palangka Raya. Kali ini berupa Konferensi Meja Bundar Inisiatif Kalimantan Pertama yang digagas The Agustin Teras Narang (ATN) Center.Acara ini digelar hari Selasa (3/6) di Pendopo Muhammad Subuh Center Palangka Raya. Selain tokoh masyarakat, pengusaha dan kalangan profesi lainnya, acara ini juga rencananya menghadirkan Gubernur Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kalbar.

Dalam pengantar The ATN Center disebutkan, konferensi ini merupakan sebuah diskusi dengan seluruh stakeholder mulai dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pebisnis dan pejabat pemerintah.

Tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan, dengan memperhatikan kondisi lokal, baik masyarakat dan lingkungannya.

Masalah yang didiskusikan meliputi ekonomi, lingkungan hidup, industri, ekoturisme dan pemerintahan yang baik. Selain itu juga pengembangan dan pemasaran kawasan di Kalimantan sebagai tujuan penanaman modal utama lokal, nasional, regional dan internasional.

Melalui konferensi ini akan dimulai untuk memasyarakatkan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan, program dan acara yang terkait dengan penanaman modal. Khususnya yang menyuguhkan keunikan Kalimantan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi.

Agenda ini juga untuk mencari terobosan menciptakan sinergi dengan daerah-daerah di negara tetangga seperti Sabah, Serawak dan Brunei Darussalam. Dengan demikian akan sangat mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Seperti diketahui, luas wilayah Kalimantan mencapai 507.412 km2 atau 27,27 persen dari total wilayah Indonesia yang seluas 1.860.360 km2. Sumber daya alam yang dimiliki sangat berlimpah mulai dari hasil hutan, pertanian, perikanan dan pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan 2004 mencapai 3,84 persen dan meningkat menjadi 4,06 persen pada 2005, sedangkan pada 2006 mencapai 3,74 persen. Sengangguran Pulau Kalimantan 8,88 persen, sedangkan secara nasional mencapai 10,3 persen pada 2006.

“Sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan berlimpah, sehingga wajar jika masyarakat Dayak menuntut kesejahteraan.
Yang kita inginkan adalah rasa kebersamaan dan keadilan,” kata Gubernur Agustin Teras Narang saat penutupan Rakernas I MADN terkait pembangunan di Kalimantan. (mgb) 

Pusat Belum Berpihak Pada
Kalimantan
Laporan: NORJANI ASERAN   
Banjarmasin
Post, Rabu, 04-06-2008 | 07:40:37PALANGKA, BPOST -Sumber daya alam melimpah, namun masih banyak masyarakatnya yang hidup miskin. Belum berpihaknya kebijakan pemerintah pusat dituding turut andil sehingga perkembangan di
Kalimantan lamban.
Kesimpulan itu terungkap dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Kalimantan Inisiatif Pertama yang digagas The ATN Center di Palangka Raya, Kalteng. "Masalahnya adalah belum adanya keberpihakan dan perhatian nasional secara fokus kepada
Kalimantan. Sumber daya alam kita dipakai tapi tidak ada nilai plus bagi daerah kita," tegas Gubernur Agustin Teras Narang.
Keberpihakan yang diinginkan, papar Gubernur, bukan semata dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam hal kebijakan.
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com