Sepuluh Tahun Kebebasan
Sindo, 16 Mei 2008
Sepuluh Tahun Kebebasan
Oleh
Indra Jaya Piliang
Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta Sebagai saksi langsung sebuah perubahan, tentu terlalu melankolis dan subjektif bila kita mendefenisikan arti kebebasan. Kalau melakukan perbandingan dengan zaman sebelumnya, itu hanya sekadar catatan dan cerita lewat buku dan pelaku sejarah. Sungguh, saya mensyukuri apa yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir ini. Atas nama kebebasan, para penulis bisa menulis, sekalipun Bersihar Lubis diadili karena tulisannya.
Selain penulis, siapa lagi yang juga menikmati kebebasan zaman ini? Saya menduga ada kelompok politikus. Tetapi jangan lupa para pengusaha. Bagi kelompok teknolog, minggir dulu. Silakan anda bertahan di negeri-negeri tempat anda belajar tentang nano-teknologi. Belum saatnya anda kembali ke negeri yang tidak lagi percaya bahwa teknologi-tinggi akan membawa bangsa ini melaju ke udara. Kalau anda menguasai soal inti atom, jangan balik dulu, karena bisa jadi anda dihubungkan dengan kelompok teroris. Setiap ilmu pasti ada tukang tuduhnya, apalagi bagi rezim yang anti pada ilmu. Rakyat juga menikmati kebebasan. Tetapi lautan kebebasan ternyata juga membawa akibat-akibat buruknya. Ketiadaan batasan pada tingkat penghasilan berapa anda boleh memiliki handphone, maka akan memaksa anda untuk membeli pulsa ketimbang secangkir susu untuk diminum. Anda pasti tidak mau mengikuti iklan Prabowo Subianto atau terpengaruh keresahan Wiranto soal nasi aking. Selama anda bisa mengirimkan sms kepada keluarga atau kenalan, tidak masalah kalau anda harus makan mie campur ikan asin.
Kebebasan jelas adalah pilihan. Bukan kewajiban. Bagi seorang manusia, kebebasan akan dimiliki setelah usia 17 tahun dari sisi hukum positif. Di Indonesia, anak-anak di bawah 17 tahun dirampas kebebasannya, dihadapkan ke panggung dunia, melewati tali-kekang komersialisasi dan eksploitasi atas nama apapun. Kebebasan menjadi hak milik orang tua. Dalam pemilu, kebebasan menggunakan hak pilih tergantung orang yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. ***
Sepuluh tahun kebebasan adalah zaman yang lekas usang. Bukan karena kebebasannya, tetapi karena yang banyak menikmati adalah kelompok itu-itu juga. Orang TOPP, kata mendiang Soeharto, alias Tua Ompong Peot dan Pikun. Atau istilah sekarang 4L: Loe Lagi Loe Lagi. Kebebasan yang tanpa energi pembebasan dari belenggu keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Kebebasan yang masih tunduk kepada pengaruh kekuatan global, hanya karena ingin mengejar modernitas dengan meninggalkan tradisionalisme yang humanis. Saya sungguh beruntung pernah berdialog dengan generasi 4L ini. Sebagian besar merindukan masa lalu dan menyalahkan kebebasan itu sendiri. Walau saya tahu, mereka naik ke jenjang kekuasaan karena kebebasan itu. Tetap saja mereka menyatakan kerinduan pada zaman rust en orde dulu, ketika stabilitas ditegakkan dengan kemplang senapang atas kaum demonstran. Zaman yang menyebabkan mereka ciut nyali di bawah duli tuanku Presiden. Sungguh mengherankan betapa yang berteriak tentang kebaikan zaman dulu adalah mereka yang tidak mungkin bisa mencapai tahap tertinggi anak-anak tangga kekuasaan, sebagaimana mereka nikmati kini.
Apa yang kita bisa hitung dengan kebebasan hari ini? Urut saja. Kebebasan pers. Kebebasan berpendapat. Kebebasan mendirikan partai politik. Kebebasan memilih. Tetapi, apakah juga kebebasan dalam menjalankan kegiatan keagamaan? Kasus pelarangan Ahmadiyah menunjukkan betapa mereka justru tersiksa dengan kelompok lobi dan represi kaum mayoritas atas pemerintah. Kehidupan keagamaan memang perlu diatur, tetapi ruang pengadilan mesti menjadi arena untuk menyigi penyimpangan dan bahkan makar kepada ini negeri. Kalau penguasa sudah terdesak oleh kepentingan massa, bertuan pada massa, hanya demi suara massa itu, maka apa yang dikenal sebagai pengkhianatan kaum intelektual sudah terjadi. Kalaupun suara massa mau didengar, adakan referendum pembubaran Ahmadiyah, lalu carikan solusi pasca-pembubaran bagi para pengikut-pengikutnya. Apa mereka dipaksa pindah keyakinan, sebagaimana dulu dilakukan kepada pengikuti Partai Komunis Indonesia yang dianggap ateis? Pemerintah mestinya percaya bahwa negeri ini dulunya didirikan oleh orang-orang moderat, bukan orang-orang naif. Bahkan, pendiri negara ini juga terdiri dari kaum agnostik.
***
Kita tidak perlu meniup terompet betapa kebebasan harus betul-betul dipertahankan. Sulit untuk melihat era ketertutupan akan datang. Yang terjadi adalah pengendalian pikiran dengan memanfaatkan kebebasan informasi itu. Maka, dunia iklan berbicara. Masyarakat harus juga dididik tentang bagaimana menyiasati penipuan lewat iklan dan propaganda politik. Tidak ada cara lain, kebebasan harus diartikan juga sebagai proses pembelajaran. Atau lebih tepat lagi upaya saling belajar. Kaum intelektual bidang sosial bisa belajar kepada bidang politik. Kalangan ahli di sayap ekonomi bisa mendongakkan wajah kepada tulisan tangan kalangan seniman. Para pemburu koruptor malah bisa meminta sebuah lagu di Gang Potlot, kepada Slank.
Kalau ada yang lelah dengan kebebasan, berarti masih terdapat kesanksian akan arah perjalanan bangsa ini. Bagi Soetrisno Bachir, “Hidup adalah Perbuatan”. Ada yang bertanya, perbuatan baik atau buruk? Setiap politikus dan pemimpin politik mesti sadar bahwa yang dikejar adalah perbuatan baik. Pasti perbuatan buruk akan menyengsarakan politikus itu sendiri, apatah lagi rakyat. Zaman kebebasan juga harus dicatat, terutama yang masih berada dalam pasungan. Kemiskinan adalah belenggu bagi ketidak-bebasan. Siapapun yang miskin pasti ia hanya menjadi penerima, konsumen, dari yang kaya. Kebebasan tentu membutuhkan pemerataan kekayaan atau dalam bahasa lain keadilan secara ekonomi. Jangan ada proteksi kelompok-kelompok kaya dengan cara bersarang di ranah kekuasaan, karena itu berarti awal dari kehancuran yang nanti pasti datang. Sudah saatnya kaum humanis berdiri sebagai ujung-tombak perayaan kebebasan ini. Kaum yang menjadikan penderitaan orang lain sebagai penderitaan dirinya sendiri. “Memimpin adalah menderita,” begitu riwayat kata yang diucapkan oleh Haji Agus Salim, tokoh tua pada zamannya yang menjadi resi bagi kaum pergerakan…
