Elite Makmur, Rakyat Merana

10 Tahun Reformasi:

Elit Makmur, Rakyat Merana 

[JAKARTA] Sebagian besar agenda reformasi yang didengungkan pada 1998 belum terwujud. Bahkan penanganan sejumlah masalah dinilai tidak lebih baik dari era sebelum reformasi, seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), arah pembangunan ekonomi yang tak jelas, serta perilaku elite politik yang masih seperti dulu.

Reformasi hanya menguntungkan para elite, sementara rakyat tetap sengsara karena tidak ada perbaikan kesejahteraan yang signifikan. Pendapat itu dikemukakan sejumlah pengamat dan aktivis angkatan 98 yang dihubungi SP secara terpisah di Jakarta, Kamis (8/5) dan Jumat (9/5), terkait 10 tahun reformasi.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra Jaya Piliang berpendapat, banyak kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah kasus baru selama masa reformasi. Tidak ada kasus korupsi pada masa Orde Baru yang dibawa ke pengadilan dan pelakunya dihukum. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir.

Menurut Indra, pembangunan ekonomi saat ini tidak memiliki basis yang jelas. Yang terjadi sekarang adalah privatisasi dilakukan besar-besaran dan makin banyak modal asing yang masuk. Sementara, petani semakin tidak terlindungi dan terlindas oleh pemilik modal.

Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 1997-1998, Ridaya Laode Ngkowe mengatakan, reformasi baru sebatas bisa menciptakan pranata-pranata politik baru. Perilaku para elite politik dan pemerintahan serta aparat penegak hukum yang mengisi pranata-pranata baru belum banyak berubah.

Penegakan hukum, lanjut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, juga tidak berjalan. Sejauh ini, belum ada upaya sungguh-sungguh pembersihan lembaga Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Namun, Mensesneg Hatta Rajasa yang ditanya terpisah di Jakarta, Rabu (7/5) mengatakan, pemerintahan saat ini tetap konsisten dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan KKN. Buktinya, banyak penghargaan yang didapat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, aktivis 1998 dari Forum Kota (Forkot), Adian Napitulu, menegaskan, sikap dan tindakan pemerintah dan DPR sekarang ini membuat Indonesia kembali zaman Orde Baru. "Sudah 10 tahun reformasi, bukannya Indonesia membaik, malah terpuruk, bahkan kembali ke zaman Orde Baru," ujarnya.

Adian mengatakan, sekarang ini masyarakat dan mahasiswa sebaiknya melakukan perbuatan nyata untuk mengingatkan pemerintah dan DPR yang menyimpang dari agenda reformasi 1998. "Perbuatan nyata yang dimaksud adalah turun ke jalan," tegasnya.

Julianto Hendro Cahyono, aktivis 98 dari Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, menambahkan, sistem ekonomi politik yang dibangun pemerintah sekarang ini adalah sistem ekonomi politik oligarki, karena para pengusaha bisa mengendalikan hukum dan politik. Contohnya antara lain terlihat pada penanganan kasus lumpur Lapindo. "Situasi sekarang tidak lebih baik dari sebelum reformasi digulirkan. Banyak agenda reformasi yang belum tuntas, kami akan gulirkan lagi," tegasnya. [A-21/E-8]

---

Last modified: 10/5/08