Ganti Orang, Belum Perubahan

Sebagian analisis menyebut soal kehancuran tokoh kalangan mantan militer dan incumbent, analisis lain menyebut kebangkitan politik kaum muda. Ada juga yang berpikir bahwa masa depan politik Partai Keadilan Sejahtera lebih cerah ketimbang Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) yang suram. Patut diingat bahwa apa yang terjadi di Jabar dan Sumut hanyalah fenomena lokal.

Keduanya menjadi nasional ketika pemberitaan media begitu tak terbatas.Tetapi apakah pemilih di Sumut akan terpengaruh atas hasil pilkada Jabar,lalu nanti bisa merembet ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan?

Kita tentu butuh lebih banyak data. Sebagai fenomena lokal yang diseberangkan ke kancah nasional, pilkada demi pilkada telah menyilaukan mata sebagian orang. Dengan sistem pemerintahan daerah sekarang, sebetulnya relatif sulit melihat bahwa seorang gubernur atau wakil gubernur memainkan peranan politik signifikan.

Peranan itu bisa menjadi baik apabila di seluruh areal provinsi dikuasai secara total oleh partai pendukung gubernur yang bersangkutan. Keberhasilan Fadel Muhammad di Gorontalo,selain memang secara kapasitas personal memiliki kemampuan yang baik,juga karena penguasaan Partai Golkar signifikan di seluruh provinsi, begitu juga pada tingkatan kabupaten dan kota.

Itu juga yang terjadi dengan keberadaan Teras Narang dan PDIP di Kalimantan Tengah. Bukti paling akhir, betapa dukungan mutlak rakyat dan partai politik dalam sebuah pemilihan kepala daerah tidak berkorelasi dengan efektivitas pemerintahan sebagaimana terjadi dengan Fauzi Bowo di DKI Jakarta. Fauzi dan Prijanto tetap dipandang sebagai gubernur dan wakil gubernur independen yang hanya diusung oleh partai politik.

Mereka tidak memiliki pengaruh struktural atau dukungan alternatif ketika menghadapi masalah dengan DPRD. Fauzi bisa didukung oleh PKS dalam kebijakan di bidang pendidikan, misalnya, tetapi bisa juga ditentang dalam urusan-urusan yang menyangkut perlindungan umat beragama.

***

Partai politik memiliki peran dalam menentukan garis ideologi politik seseorang. Partai politik memiliki platform, garis-garis besar program kerja, visi, misi, sampai pada target-target nasional tertentu. Seseorang yang menjadi anggota parpol, apalagi pimpinannya, diikat dengan rumusan-rumusan organisasi kepartaian itu. Betul, ketika ia menjadi pejabat publik, maka kepentingan parpol dikebelakangkan.

Tetapi, dasar dan garis ideologi politiknya tetap jelas dan tegas. Jadi,apabila ada pikiran atau analisis yang menyebutkan betapa partai politik tidak memiliki peranan dalam jalannya pemerintahan daerah, jelaslah keliru dan mencemaskan. Organ kepartaian merambah ke tingkat nasional. Seorang kepala daerah di satu daerah terpenting dari partai politik tertentu bisa meminta bantuan dalam skala cepat, apabila menjadi bagian dari parpol.

Berbeda sekali kalau ia berasal dari kalangan independen yang setiap hari harus memelototi angka-angka survei soal grafik popularitasnya. Megawati akan lebih nyaman datang ke suatu daerah yang gubernurnya berasal dari PDIP ketimbang ke daerah lain karena bisa langsung mengambil keuntungan dan dukungan politik.Bila tidak,bisa jadi helikopter yang hendak disewa atau dipinjam ke pemerintah setempat akan sulit untuk didapatkan.

Dari sini menjadi kian terang betapa partai-partai politik sangat berperanan, sehingga menjadi keliru bila seolah-olah ”kekalahan parpol besar” disebut sebagai awal dari perubahan.Perubahan pada tingkat apa? Tidak ada yang berubah,kecuali hanya soal posisi orang-orang.Replacement, dalam teori ilmu politik.

Dalam konteks nasional sudah terlihat betapa tidak-stabilnya pemerintahan ketika presiden berasal dari parpol yang dukungannya kecil, kurang dari 50% kursi parlemen, sebagaimana dialami oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono.

***

Yang diperlukan dalam perjalanan sebuah pemerintahan selama lima tahun adalah stabilitas pemerintahan, baik lokal maupun nasional.

Bagi gubernur yang mendapat dukungan dari parlemen lokal,begitu juga mampu mengendalikan para bupati dan wali kota di provinsinya, akan lebih mempunyai harapan menjalankan program-program pemerintahannya. Sebaliknya, bagi gubernur yang hanya mendapatkan dukungan dari partai yang terbatas memiliki kursi di parlemen lokal dan harus berhadapan dengan bupati atau wali kota yang didukung partai berbeda,akan menemui kesulitan.

Itulah yang dialami antara lain oleh Gamawan Fauzi di Sumatera Barat atau Agusrin di Bengkulu. PKS atau parpol level menengah, berdasarkan hasil Pemilu 2004,mestinya tidak langsung menyatakan euforia betapa kepercayaan yang diberikan rakyat dalam pilkada itu diberikan kepada parpol.Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Partai hanyalah fenomena lima tahunan dalam pemilu legislatif.

Pembuktian betapa mesin politik PKS berjalan dengan baik baru bisa dilihat dalam pemilu 5 April 2009. Memilih calon perseorangan jelas berbeda dengan memilih tanda gambar parpol dalam pemilu legislatif. Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia semakin hari kian terbagi-bagi ke dalam pelukan sejumlah pihak. Tidak ada lagi kekuasaan absolut.

Masyarakat juga dengan bebas bisa menyatakan dukungan atas seseorang hari ini, tetapi dalam beberapa hari berikutnya justru meninggalkan dukungan lama. Kita harus sadar bahwa seorang pemilih bisa menggunakan hak pilihnya untuk banyak jabatan politik.Dia bisa memilih si Badu dari Partai Patriot Pancasila untuk DPRD Kota Medan,menandai si Ujang dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Sumut,si Hutapea untuk menjadi anggota DPD, serta si Joko untuk presiden-wakil presiden dari koalisi partai yang bukan Partai Patriot Pancasila atau Partai Hanura.

Orang yang sama juga bisa memilih pasangan berbeda untuk menjadi wali kota/wakil wali kota Medan dan gubernur/ wagub Sumut. Apalagi tingkat kesetiaan masyarakat Indonesia terhadap parpol lemah, hanya sekitar 22%.Selebihnya,massa mengambang yang bisa menyeberang ke mana pun pulau harapan hendak dituju. Jadi, belum ada analisis final atas apa yang terjadi dalam pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara.Keliru kalau menyebut fenomena anak muda, karena Ali Umri justru tidak dipilih di Sumut.

Syamsul Arifin juga incumbent Bupati Langkat di Sumut. Bahwa kalangan artis mulai didukung bukan berarti bisa dikatakan berasal dari loyalis parpol, bisa jadi datang dari massa mengambang. Mesin politik parpol non-PKS tidak bekerja juga tidak sepenuhnya benar, karena toh pasangan yang mereka dukung juga memperoleh suara.(*)

» KOMENTAR (2)

• emailnya apa, bung?
  
  ijp
  
  Posted by indrapiliang on May 12th, 2008, 04:03:51 PM
• mas indra, boleh dong aku minta file perdebatan mas dengan beberapa kawan-kawan mengenai pilkada maluku utara?
  
  Posted by munir on May 12th, 2008, 12:07:09 AM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar