“Perang” di Maluku Utara

23 Maret 2008 48 komentar »











Ada yang mengajak "perang" untuk kasus ini. saya baru tahu, setelah membaca beberapa berita di internet. selain itu, saya jengah dengan pelintiran berita di sejumlah koran. apa yang ditulis adalah apa yang tidak saya katakan. nah, berita ini memuat lengkap apa yang kami katakan yang sayangnya tidak dikutip oleh beberapa media yang memelintir tadi.  selama ini, saya bekerja melayani wartawan dengan baik. bahkan teramat baik. mengangkat telepon dari subuh sampai larut malam. dan saya juga masuk pasca-sarjana ilmu komunikasi UI, dari latar belakang sebagai sejarawan. kalau apa yang kami katakan sebagai pengamat dipelintir juga yang berakibat buruk pada persepsi orang-orang, apa tidak lebih baik kalau kamu lantas menyusun kalimat sendiri dengan cara kami sendiri? 


silakan nilai sendiri. renungkan sendiri.



Nasional

PILKADA MALUKU UTARA: Hormati Fatwa Mahkamah Agung
Oleh : Ruslan Andy Chandra22-Mar-2008, 21:14:06 WIB - [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia - Lima lembar
surat Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan adalah bagian  dari  dokumen yang dipresentasikan dan dibahas bersama oleh oleh pakar dan pengamat politik. Surat  bernomor 022/KMA/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, adalah perihal Fatwa hukum tentang Pilkada di Provinsi Maluku Utara yang ditujukan kepada Menteri Dalam
Negeri RI.Selain surat tersebut juga dibahas Putusan  No.03 P/KPUD/2007, berdasarkan  aktivitas Kelompok Drs. H. Thaib Armaiyn dengan Kelompok Abdul Gafur. Presentasi dan pembahasan dikemas dalam Seminar “Catatan Kritis atas Pilkada; Kasus Sulawesi Selatan dan Maluku Utara” yang berlangsung di Hotel Cemara, Jakarta (21/3).

Hadir sebagai nara sumber dalam acara  pembahasan di seminar  tersebut yang diliput langsung oleh Ernia Sari Harian Online KabarIndonesia (HOKI) adalah  Andi Irman Putrasiddin, Agus Sudibyo, Denny Indrayana, Indra Jaya Piliang, Refly Harun, Saldi Isra, dan Zaenal Arifin Mochtar.

Sementara itu dari pihak penyelengara yang diwakili oleh Dian dan Mira Levina menyatakan thema yang diangkat  saat itu adalah "Pilkada Maluku Utara; Hormati Fatwa Mahkamah Agung," selengkapnya kami sajikan untuk pembaca HOKI.
Sengketa Pilkada Maluku Utara telah menghasilkan Putusan Mahkamah Agung yang intinya meminta perhitungan suara ulang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku Utara.
Pada tanggal 10 Maret 2008, sesuai permintaan Departemen Dalam Negeri,  Ketua Mahkamah Agung juga mengeluarkan Fatwa Nomor 22/KMA/III/2008. Sekalipun Fatwa Ketua MA itu meminta Departemen Dalam Negeri menjadi penentu utama, namun secara implisit fatwa itu membenarkan proses penghitungan ulang yang dilakukan oleh Rahmi Husein dkk, karena dihadiri oleh pihak Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Namun, di sisi lain, masih terdapat perlawanan politik yang dilakukan atas fatwa Ketua MA itu. Perlawanan itu berdasarkan argumen betapa Fatwa Ketua MA tidak memiliki kekuatan hukum. Yang lebih menggelikan, Fatwa Ketua MA itu disebut sebagai surat pribadi Ketua MA, sehingga tidak mengikat.

Selain itu, baru pertama kalinya pihak Komisi II DPR RI dan Ketua DPR RI mendesak Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk melantik salah satu pihak yang masih bersengketa, dengan argumentasi bahwa proses perhitungan suara yang dilakukan oleh Pejabat Sementara KPUD Maluku Utara, Muchlis Tapi-Tapi yang benar. Padahal masalah ini  masih merupakan perdebatan tentang kewenangan KPU untuk menunjuk Pejabat Sementara KPUD, karena tidak sesuai dengan rumusan UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, DPR RI tidak mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Untuk permasalahan itu, kami dari kalangan pengamat Pilkada, kebijakan publik, serta analis dan ahli bidang politik dan hukum memandang:

Pertama, silang sengketa Pilkada Maluku Utara telah memunculkan ketidakpastian tentang posisi Kepala Pemerintah Daerah. Sekalipun pemerintah pusat telah menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara, namun dalam kesehariannya tidak bisa mengambil kebijakan strategis sesuai ketentuan undang-undang.

Kedua, masyarakat sendiri, sejauh pemantauan kami, tidak dalam posisi mendukung atau menolak siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sekalipun terdapat pengerahan massa, namun jumlahnya tidak signifikan dan makin berkurang. Masyarakat dipastikan akan menghormati keputusan pemerintah pusat tentang siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Ketiga, karena sengketa Pilkada adalah ranah hukum atau yuridis yang berada di dalam kewenangan Mahkamah Agung, maka apapun keputusan Mahkamah Agung wajib untuk dihormati oleh semua pihak, kecuali ada upaya hukum lainnya yang kenyataannya sudah tertutup. Pihak Komisi Pemilihan Umum tidak bisa memiliki tafsiran hukum sendiri atas kasus ini, karena KPU adalah pelaksana undang-undang.

Atas dasar itu, kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara secara defenitif, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan prosedur yang sudah dijalankan oleh KPU Maluku Utara. Fatwa MA dengan sendirinya adalah bagian penting dalam menentukan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur defenitif itu.

Kami juga menghimbau, kedua belah pihak yang bertikai tidak lagi menggunakan kekuatan massa dalam menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, masih tersedia banyak kesempatan untuk menjadi kepala daerah, termasuk lima tahun lagi. Semoga dengan desakan ini, kita tidak lagi larut dalam sengkarut sengketa yang carut-marut.

Keterangan foto by HOKI: Indra Jaya Piliang seusai acara tersebut, memberikan pendapatnya kepada Pewarta (CR) dan Wartawan.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com//


48 Komentar

  1. lppnrikotasorong@ymail.com says:
    Nama Maluku Utara adalah sebuah nama yang jika kita dipersada nusantara ini menyimak kembali nama tersebut bukanlah sebuah nama yg tak bermagna dan tak bertuan.
    akan tetapi Maluku Utara yg merupakan pengadopsian nama dari ZAZIRA LAKATULMULKIYAH MOLOKU KIE RAHA yg merupakan sebuah nama yg sakral dan punya kekuatan alam yg Dahsyat tapi hingga saat ini belum terjamah oleh Masyarakat Maluku Utara, bahkan yg hanyalah perbedaan presepsi dan dampak kehancuran.
    Hal demikian sangat disayangkan oleh kami yg hidup diperantauan tapi paham akan keadaan yg ada, untuk itu kepada para Intelektual dan Politisi yg ada disana sadari ini dengan baik dan jangan jadikan sebuah PILKADA menjadi rana Kehancuran seperti 5 tahun yg silam. Ingat dan cerna itu dengan hati nurani yg hakiki, karena kejancuran yg terjadi hanya dapat meninggalkan Sakit Hati yg mendalam, jika Masyarakat menyadari dengan baik apalah arti sebuah PILKADA maka semua akan memilih diam dan tenang karena Pilkada hanyalah merupakan Kepentingan Politik semata yg tdk dpt merobah tatanan kehidupan yg Berbangsa dan Bernegra menjadi bersatu padu pada saat datangnya musim Pilkada. Disana banyak kehancuran yg ditimbulkan, disana banyak Korban moralitas yg ditinggalkan dan disana pula banyak utang Janji dari Politisi yg ditinggalkan dan pada akhirnya setelah dilantik maka tamatlah sudah semua unsur kepentingan yg ditinggalkan maka akan muncul sebuah kata yg singkat dan menyakitkan " SIAPA LHO SIAPA QUE, Kontrak Politik kita telah berakhir sudah, Mohon Maaf Saya lagi Sibuk.
    Tetapi kehancuran dan pengorbanan yg ditimbulkan karena Pilkada bukanlah hal yg mudah dan fleksible tetapi jawaban yg dilontarkan Pejabat yg diusung tadi cukup menyakitkan hati ini. Untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat yg ada di Maluku Utara tercinta supaya tunjukan kpd daerah lain yg ada dinusantara ini bahwa kami Maluku Utara akan melaksanakan PILKADA 2014 ini dengan penuh DAMAI dan Amana terkendali, dan kami berharap semoga tidak terulang kembali apa yg pernah terlintas dibenak kita pada 5 tahun yang lalu,,,,,,,,Amin.
  2. ester baab says:
    bagaimana kita hidup dalam tuhan
  3. fransky leonardo says:
    menurut saya berita yang disajikan cukup menarik untuk dibaca
  4. gunawali says:
    udahlah, jangan terlalu dibukin pusing, ambil hikmahna saja, kalau udah ditetapin ya udh, anda juga gak ush lagi bkn bkn argumentasi 2x yang menyebalkan.
  5. Byu says:
    Lagi2 maluku utara ricuh cuma soal pemilihan orang no 1 di propinsi ini,ternate kapan ne selesainya pertikaian ini,.?????
    semua itu kembali di kiat semua dan sadarnya bahwa apa denagn adanya sengketa yang berkepanjangan ini apakah sudah menjamin bahwa kandidat yang terpilih nanti dapat membangun maluku utara lebih baik lg ke depan,..????
    Mari kita semua membuka mata kita agar dapat menyelesaikan semua kekacauan ini,...
  6. bars says:
    Bung Indra yth,Anda begitu kaget ketika tiba-tiba ada yang ngajak perang, itulah Maluku Utara,sebetulnya sebagai Peneliti yang berlatar belakang sejarah mestinya anda tidak harus kaget, atau berpura pura kaget? dari zaman kolonialpun daerah ini sudah menjadi ajang adudomba, dan oleh karenanya Prof Thamrin Amal menggambarkan seperti kaca yang kalau dibanting gampang terpecah belah, kasihan memang saudara-saudara kita disana dengan mudah dapat dijadikan ajang kepentingan yang ada dipusat. Sebetul dari judul seminarnya saja sudah tendensius Sengketa Pilkada Maluku Utara, hormati Fatwa Mahkamah Agung" yang menurut anda secara implisit telah menunjuk pasangan TA, GK, ngga heran dong kalau ada pendapat yang lain yang mengajak anda perang. Sayangnya didalam ulasan anda tidak detail menjelaskan perbedaan antara Putusan, Penetapan dan Fatwa MA, sehingga lagi-lagi sebagai sejarahwan anda lupa dengan Fatwa MA yang diabaikan oleh Megawati ketika Gafur dituduh Money Politik dalam Pilkad 2002 dan ternyata tidak terbukti (SP3),ini yang saya katakan kasihan deh saudara-saudara kita disana disuruh berkelahi dalam ketikpastian agar dapat dijadikan mesin ATM, iya dong ketika orang dalam keadaan bingung lebih mudah diperas,Anda benar bahwa sengketa Pilkada memang ranah hukum, bukan politik, sayangnya anda lupa terhadap sejarah politik dan hukum di Maluku-Utara.
  7. Jojo says:
    mantap babang Dino. kirim tulisan terus. mari bangun Maluku Utara dengan pemikiran positif, jangan biarkan negeri kita jadi ATM berjalan para elit di Jakarta, para politisi, "pengamat", "aktivis" dan seterusnya. kita bikin Maluku Utara berubah dengan pena jurnalis kita.
  8. dino umahuk says:
    Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa
    dan Arus Balik Pilkada Maluku Utara
    Oleh: Dino Umahuk*
    Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa adalah novel Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yang terbit pertama kali pada 1983. “Novel sejarah” ini mengambil latar Ternate dan Tidore abad 16 sampai 17, yang mengisahkan kemunduran kerajaan lokal yang saling mencaplok lalu dicaplok oleh ikan yang lebih besar: penjajah.
    Ceritanya dimulai dengan penyerbuan pasukan Ternate ke sebuah kampung suku Tobelo pada tahun 1594. Para pembuat perahu di kampung Dowingo-Jo yang berdarah bajak laut itu dihancurkan karena menolak membuat perahu bagi kepentingan sultan. Mereka dipukul mundur dengan bantuan keculasan salah seorang istri kepala suku, seorang perempuan Cina yang doyan selingkuh.
    Di antara penduduk yang tumpas itu Mioti-Lamo dan salah satu istri lain kepala suku bernama Loema-Dara, selamat. Mioti adalah anak seorang pembuat perahu yang cakap. Bersama beberapa orang yang selamat lainnya, ia mendirikan kampung baru di Gamfela Le dan meneruskan tradisi membuat perahu. Kecakapannya itu tersiar hingga ia dijuluki Si Pandir. Kelak, ia menjadi budak-belian yang dipaksa mengabdi Ternate.
    Masa itu adalah masa yang tegang. Ternate berhadapan dengan tetangganya, Kesultanan Tidore. Said Barkat yang menjadi Sultan Ternate mulai mendekati dan mengemis ke Belanda untuk menggempur Tidore yang disokong Spanyol dan Portugis. Perang pun tak bisa dihindarkan. Hukum rimba di kalangan orangorang laut ini berlaku: saling makan dan menghancurkan, ikan homa dimakan ikan ido yang menjadi santapan hiu. Pada akhirnya yang tampil ke muka adalah para penjajah yang siap dengan bala tentaranya itu.
    Mioti dan penduduk lainnya terseret ke pusaran konflik itu. Ia yang pada dasarnya tak suka rusuh tak bisa berkutik menyaksikan saudara-saudaranya saling bunuh. Mioti menjadi saksi sejarah redupnya Ternate, negerinya, yang dihajar Spanyol. Belum cukup dengan itu, ia pun melihat Banda yang lumat dilabrak armada Jan Pieterszon Coen. Angin selatan pun berhembus balik arah seperti dilukiskan dengan mantap oleh Pramoedya Anantar Toer tentang kemunduran kerajaan-kerajaan kecil di Jawa dalam Arus Balik.
    Romo Mangun menggambarkan Ternate pada abad 16 itu dengan tata cara kehidupan secara cukup detail, termasuk dalam soal seks. Dalam salah satu bagian, Romo Mangun bahkan menulis lingkungan Istana Ternate lengkap dengan filosfi Musyawarah Dewan Tertinggi Kesultanan Ternate yang menyoal penguasa dunia dengan akhirat—sebuah catatan sejarah.
    **
    Lalu apa kaitannnya masa lalu, novel Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa, Arus Balik dan kekinian Maluku Utara?
    Berkaca pada sejara masa lalu sebagaimana di uraikan Romo Mangun dalam novelnya, Maluku Utara saat ini berada dalam situasi yang hampir serupa dengan cerita yang tetap sama yakni ”Drama Kekuasaan”.

    Konfrontasi dan teror, membuat proses Pilkada Maluku Utara berjalan dibawah ancaman dan tekanan. Bahkan hingga hari-hari ini kedua kubu masih saling pasang kuda-kuda sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

    Persaingan elit untuk memperebutkan kursi kekuasaan, telah menempatkan (Mioti) dan penduduk ke dalam pusaran konflik. Masyarakat berada dalam polarisasi basis politik yang tidak sehat. Pada tingkat rural pemilih tradisional maupun kelas menegahnya cenderung terpolarisasi kedalam kelompok suku dan sub suku berdasarkan asal calon, bukan karena visi, pikiran-pikiran dan track record dari masing paket calon. Persaingan ini menjadi semakin tidak sehat karena dalam masa perhitungan suara KPUD sebagai panitia pilkada, cenderung memihak dan berusaha memenangkan salah satu paket calon dengan cara-cara yang tidak fair.

    Carut Marutnya pelaksanaan Pilkada di Maluku Utara, ditengarai sebagai akibat dari euforia yang tidak diikuti dengan kedewasaan berpolitik. Hal ini diperparah dengan interpretasi yang keliru dalam memaknai kebebasan berdemokrasi. Rakyat menafsirkan kebebasan menurut kriterianya sendiri, sementara para politisi menterjemahkannya menurut kamus mereka masing-masing. Atas nama pembelaan kepentingan rakyat, para politisi berjuang habis-habisan, sementara dalam kerangka logika rakyat, banyak tindakan politisi yang tidak berkenan kepada rakyat.

    Sebagaimana dalam literatur-literatur dunia barat baik mazhab Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental yang teori-teori dasarnya berawal dari masa Yunani dan Romawi, Pilkasa Maluku Utara hanyalah merupakan proses kekuasaan. Mengapa disebut proses kekuasaan? Karena pilkada hanya bermuara pada kesemerta-mertaan nafsu berkuasa yang mengabaikan mekanisme, aturan main, etika, hukum, dan nurani.

    Akibatnya, Pilkada yang semestinya menjadi pintu gerbang bagi kesejahteraan rakyat hanya menjadi alat permainan dan perebutan kekuasaan semata-mata yang berlumuran intrik, fitnah, dengki, caci-maki, dan iri hati. Kekuasaan tidak lagi menyejukkan kehidupan masyarakat, tetapi menjadi bara api yang membakar dan merusak tatanan ketenteraman dan kerukunan hidup masyarakat.

    Sesungguhnya politik lokal di Maluku Utara saat ini sudah keluar dari rel utamanya yang meminjam istilah Plato dan Aristoteles, tujuan mencapai good life (kesejahteraan) bergeser ke arah kesejahteraan khusus untuk para elite, penguasa, dan para aktor pendukung kekuasaannya.

    ***
    Merujuk pada kacamata Islam, politik merupakan salah satu cara dari berbagai macam jalan menuju ridha Sang Khalik. Politik dalam bingkai kekuasaan Islam adalah amanah yang secara ikhlas diberikan rakyat kepada orang-orang yang mampu untuk memimpin mereka ke arah lebih baik. Disinilah perbedaannya filosofi politik Islam dan politik praktis di Maluku Utara saat ini.

    Proses politik Islam dalam memilih pemimpin tidaklah dilihat hanya dari suara terbanyak (kuantitas) seperti dalam filosofi barat dengan demokrasinya. Akan tetapi lebih mementingkan kualitas calon pemimpin yang akan mereka pilih.

    Tidaklah heran, tokoh-tokoh pemimpin besar, karismatik, dan kuat lahir dari proses ini antara lain Nabi Muhammad SAW, Khilafaur Rasyidin; Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dan segudang tokoh-tokoh dunia Islam yang telah terbukti membuat pamor Islam terang benderang pada masanya. Imbasnya, kualitas dan stabilitas hidup rakyat menjadi lebih baik dan kesejahteraan lambat laun terangkat.

    Pemimpin-pemimpin Islam masa itu hidup dengan kesederhanaan, tidak bergelimang kemewahan, malah justru termasuk orang-orang yang selayaknya mendapat bantuan. Seperti kisah Abu Bakar Siddiq, pemimpin dan penguasa jazirah Arab yang pernah dikritik oleh seorang nenek tua miskin dalam sebuah pertemuan akbar karena dianggap tidak berlaku adil.

    Strata sosial yang jauh berbeda itu tidak membuat Abu Bakar marah dan menindas nenek miskin tersebut, justru beliau berbalik berterima kasih dan memberi hadiah pada nenek tersebut karena mengingatkan atas khilaf yang ada. Sungguh luar biasa, di sinilah terlihat hati nurani dan niat baik mengalahkan nafsu berkuasa.

    Kualitas iman (hablumminallahu), kualitas akhlak (hablumminannasy), tingkat keilmuan, peka akan permasalahan umat, terpercaya, bertanggung jawab, tidak antikritik, dan sudah pasti tidak terlibat KKN sebagaimana ditunjukkan para pemimpin besar Islam dimasa lalu, semakin menjadi langka. Orientasi menjadi pemimpin di Maluku Utara kini tidak lagi karena iman dan ketaqwaan, melainkan karena nafsu berkuasa dengan tujuan akhir menambah pundi-pundi kekayaan dan ketenaran. Lalu masih pantaskah para elit mengaku beragama Islam dan ber-Nabikan Muhammad?.

    ****
    Pantaskah para elite yang melakukan tindakan-tindakan tak bermoral dan beretika, saling menjegal, mencari celah kesalahan, menikam dari belakang atau berpura-pura berperang sambil menunggu jabatan apabila salah satu menjadi pemenang itu kita sebut pemimpin?

    Sejarah masa lalu kemudian menjadi sangat-sangat penting untuk dijadikan landasan berpijak, dan basis identitas untuk membangun masa depan yang lebih baik. Penyair dan politikus Romawi Cicero (Marcus Tullius) yang hidup pada 106-43 Sebelum Masehi berseru Historia vitae magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Kemudian kaum Yunani berkata historia panta rei, sejarah selalu mengalir selalu berulang.
    Sejarah atau kisah-kisah masa lampau di dalamnya mengandung pelajaran, peringatan, dan kebenaran yang dapat dijadikan cermin bagi proses berkaca diri pada masa kini, seraya merancang dan meniti masa depan. Sejarah juga berfungsi sebagai early warning, peringatan dini, sekaligus pengukuh hati dalam proses mencari dan menemukan identitas diri.
    Sebagai putra daerah, saya cuma berharap Ternate dan Maluku Utara menjadi kawasan
    kosmopolitan, yang terbuka terhadap gagasan-gagasan segar dari luar. Ia juga diharapkan menjadi melting pot yang mengakomodasi peran orang Halmahera, Makian, Tidore, Bacan, Sanana dan dari mana saja.

    Sudah semestinya kita mulai belajar menahan dan meredam nafsu untuk berkuasa apabila kita hanya berorientasi pada kekuasaan sesaat semata yang mengorbankan semua orang dan menjadi penyesalan di kemudian hari, karena perseteruan politik berkepanjangan hanya mengakibatkan negeri mari moi ngone futuru ini akan menjadi ngone fururu. Tara tau lagi. (*)

    * Penulis Adalah Penyair/Provincial Program Officer Peace Building Strangthening Sustainable Peace and Develompent in Aceh di Bappenas

    Diolah dari berbagai sumber
    silahkan menegok tulisan2 say atentang maluku dan maluku utara di www.jejaksunyi.multiply.com
  9. IL Sangaji says:
    Bung Indra kali ini saya sangat setuju dengan anda bahwa tidak dibenarkan dan sungguh tidak etis seorang pejabat siapapun dia termasuk fabanyo menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik individunya. Itulah kenapa dari dulu saya sering menggunakan istilah "better the devil you know than the devil you dont know" Untuk Pilkada Malut. Bahwa siapapun yang memimpin Malut tetap saja dari kalangan "setan". Orang akhirnya lebih memilih Setan yang mereka kenal dibandingkan setan yang belum mereka kenal.
    Silahkan bung Indra kalau anda punya data tentang kejahatan atau kejelekan Gafur dan Fabanyo silahkan di bagi2 ke kita. Karena info saya hanya sebatas pada kasus suap Gafur kepada anggota DPRD Malut pada pemilihan tahun 2002. Sedangkan fabanyo, ada kasus PENDEKAR (Penyelewengan Dana Pemekaran), hanya saja dalam kasus ini tidak pernah ditunjuk siapa tersangkanya. Lagi2 karena dana ini melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat dari struktur formal sampai non formal sampai di tingkat kecamatan.
    Sekali lagi salut buat anda karena anda telah lebih banyak mendapat info yang seimbang mengenai Pilkada Malut. Info anda dari Anthoni Charles Sunarjo tentunya bisa lebih membuka perspektif Pilkada Malut lebih luas lagi karena sumbernya dari pelakunya sendiri. Betul bahwa tidak ada satupun pejabat di kantor Malut yang beragama non-Muslim. Padahal persentasi penduduk Islam dan Kristen di Malut hampir seimbang. Mungkin anda juga sudah diberitahu oleh sunarjo bahwa Sunarjolah yang merestui ribuan suaranya dialihkan ke Gafur, lagi2 karena alasan ABT alias Asal Bukan Thaib. Saya juga setuju bahwa karena Sunarjo lah suara Thaib lewat Kasuba di Halmahera Utara bisa diredam. Sunarjo adalah putra Halut. Ini sekaligus menjawab bung Sugiono yang academic wannabe bahwa kepentingan suku tidak bermain dalam Pilkada Maluku Utara.
    Pertanyaan buat Bung sugi:
    1. Apakah anda pernah ke Maluku Utara? kalau benar berapa lama anda di sana sehingga anda begitu santainya membuat kesimpulan bahwa pilihan suara secara primordial tidak ada di Malut? Tidakkah anda tahu bahwa suku terbesar di Malut adalah Tobelo/galela/Kao (Halut) lalu diikuti oleh Makian/Kayoa (Halsel). Thaib adalah etnis Makian/Kayoa sedangkan wakilnya Gani Kasuba beretnis Galela/Tobelo. Di kedua kabupaten inilah Thaib/Kasuba menang. Di kabupaten Halsel, Thaib/Kasuba meraih 60% suara (62ribu sekian), di Halut 32ribu. Sebaliknya di Halteng dan Haltim, pasangan Gafur/Fabanyo juga menang besar karena keduanya berasal dari sana.
    2. Di manakah sesungguhnya letak ketidakakademisan saya? Pernyataan dan informasi saya yang mana yang anda sebut fitna, propaganda, dan isyu (mungkin maksud anda gosip/rumor? Isyu (issue) itu artinya topik atau masalah bung Sugi yang akademis. Anda juga dengan entengnya bilang saya telah insyaf secar akademik. Tolong saya minta sebutkan satu2 mana informasi saya yang fitna, mana yang propaganda, dan mana yang gosip atau rumor (bukan isyu loh yah!).
    3. Data data atau indikator2 ekonomi yang anda angkat itu bukan sesuatu yang istemewa bung! Coba anda bandingkan dengan dana Insus dan dana kerusuhan bernilai ratusan milyar yang digelontorkan pusat ke Malut selama kurun waktu 2000-2005. Ini tidak seimbang dengan tingkat pembangungan Malut. Pembangunan kantor gubernur di Sofifi (ibukota baru Malut) saja belum selesai sampai sekarang yang seharusnya sudah bisa ditempati paling lambat 2007. Kalaupun ada gejala positif, saya rasa hampir semua propinsi juga punya tingkat pertumbuhan positif, memangnya seberapa positifnya bung Sugi? di atas 7 persen per tahunkah? Kalau itu angka yang bung maksudkan dengan positif, saya angkat topi beserta ke empat jempol saya buat bung karena berarti saya telah salah menilai kepimimpinan Thaib. Sebagai perbandingan yang paling sepadan, lihat deh Gorontalo! Fadel punya master plan pembangunan/perdagangan ekonomi dengan mengaplikasikan teori comparative advantage-nya david Ricardo. Lah kita yang di Maluku Utara yang perairannya begitu luas koq hasil lautnya gak ada. Saya sering sedih melihat ikan2 kita sudah tidak ada yang segar. Bahkan warung2 tenda seafood di ternate pun mengimpor cumi, udang dan makanan laut lainnya dari sulawesi Utara dan Surabaya. Sumber daya laut Malut seharusnya menjadi komoditas unggulan dalam perdagangan ekonomi, sayangnya lebih banyak diangkut ke luar negeri oleh kapal2 liar (illegal fishing).
    Bung sugiono, betapa anda telah menjilat lidah sendiri alias masuk ke dalam perangkap kata2 anda "menunjukan kebodohan sendiri di publik, dari diskusi anda ketahuan bahwa anda mendukung(Thaib)..."
    Jika anda mengakhiri dengan "salam untuk berubah" kenapa koq anda berpihak ke status quo dan rezim anti perubahan? Saya gak ngerti apakah anda ingin ada pergantian kekuasaan di Malut ataukah anda hanya kelepasan ngomong?

    Syahril Sangaji,
    Salam untuk Berubah (dengan hakul yakin, bukan basa basi atau superfisial belaka)
  10. indrapiliang says:
    Ini yang saya katakan di blog ini. Apa pantas Fabanyo, sebagai peserta pilkada, terus melakukan gerakan ini? dia menggunakan dua identitas. apa bukan korupsi politik ini namanya, sekecil apapun itu? dia menggunakan seluruh fasilitas DPRD untuk rapat pleno, berangkat ke jakarta, menginap, dll. dan ia lakukan ini berkali-kali. saya kira, harus ada yang juga bicara soal ini. saya nggak mau lagi bicara.

    ijp

    24/04/2008 19:54 WIB
    20 Anggota DPRD Malut Bertemu Agung Laksono Minta Dukungan
    Muhammad Nur Hayid - detikcom
    Jakarta - Sekitar 20 anggota DPRD Maluku Utara mendatangi Ketua DPR RI Agung Laksono. Mereka meminta Pemerintah Pusat segera melantik pasangan Abdul Ghafur dan Abdurrahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    Ketua rombongan Abdurrahim Fabanyo meminta dukungan DPR agar masalah Pilkada Malut itempatkan sesuai aturan yang ada.

    "Tidak seharusnya pemerintah mempertimbangkan hasil penghitungan suara yang ilakukan oleh ketua KPUD yang tidak sah. DPR harus meluruskan ini," kata Abdurrahim Fabanyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2008)

    Menanggapi hal itu, Ketua DPR Agung Laksono meminta Mendagri atas nama presiden segera melantik pasangan Abdul Ghafur dan Abdurahim Fabanyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih. Pemerintah diminta konsisten dengan keputusan yang sudah diambil.

    "Keputusan terakhir pemerintah kan minta KPU yang putuskan. Rapat paripurna telah emutuskan Abdul Ghafur-Ibrahim Fabanyo sebagai pemenang Pilkada," kata Agung setelah menerima rombongan DPRD Maluku Utara di Gedung DPR.

    Menurut Agung, keputusan KPU adalah keputusan terakhir yang harus dijadikan pegangan agar sengketa Pilkada Maluku Utara tidak berlarut-larut. Kalau tidak, pemerintah akan dinilai berkontribusi menciptakan situasi tidak kondusif di Maluku Utara.

    "Jangan sampai proses Pilkada Maluku Utara ini menjadi pilkada terpanjang yang tidak berujung. Pilkada Jawa Barat sudah selesai diputuskan tanpa sengketa, Pilkada Sumatera Utara juga hampir rampung keputusannya. Mengapa Maluku Utara harus berlarut-larut," pungkas Agung. ( yid / mly
  11. indrapiliang says:
    I Gede Putu Artha menyatakan 'SAYA ABSTAIN" atas persoalan sengketa pilkada Malut, bung John. kebenaran yang paling benar adalah memeriksa seluruh berita acara di seluruh TPS. itu yang disebut perhitungan ulang. begitupula, kalau terjadi banyak masalah di tingkat TPS,pilkada ulang dilakukan di TPS itu, bukan di seluruh wilayah.

    Semua hal yang anda katakan sudah dipertengkarkan oleh banyak orang. terminal akirnya tetap hukum, bukan politik. kalau anda tidak mau pilih hukum, melainkan politik, maka roda gila kekuasaan akan berjalan sempurna. dan sungguh tidak tertebak arahnya. hukum, serendah-rendahnya, memberikan kepastian, sekalipun kepastian itu tetap saja sumir. politik? sudah jelas tidak pasti.

    Kalau saya jadi Fabanyo, maka saya tidak akan memberikan keterangan pers, tidak akan ikut proses yang terjadi di DPRD-DPR, tidak akan lobby ke pusat. lha, Fabanyo kan peserta pilkada. Ia baru sah lagi kembali ke kedudukannya, kalau gubernur defenitif terpilih. bagaimana bisa sebagai cawagub, ia lantas ikut tanda-tangan surat untuk rapat paripurna DPRD? ada istilah hukumnya, sy lupa. nanti tanya.

    itu satu contoh lagi saja.
  12. dino umahuk says:
    Semoga Allah memenangkanlah hati nurani, meredam kesombongan etnisitas sempit serta sikap politik yang menyebabkan terjadinya distorsi. Semoga Allah menurunkan RahmatNya, sehingga kita dapat menemukan Khalifah dan bukan firaun di Jazirah Al Mulk ini, Amin.
    Wallahu a'lamu bisshawab.


    selangkapnya silahkan berkunjung ke jejaksunyi.multiply.com atau baca di majalah Genta
  13. john says:
    Mengomentari Sugiono, anda sepertinya tidak menonton seluruh isi video itu. Saya nonton videonya. Apakah anda tidak melihat suasana psikologis di sana saat itu, ketika seorang ketua KPUD Halbar diminta menjelaskan, dan penjelasannya dipotong oleh bentakan dan ancaman dari tim sukses dan, maaf kalau tidak salah juga ada seorang oknum anggota TNI (ini laporan KPUD Halmahera Barat ke polisi lo)? Dalam situasi seperti itu, dapatkah anda berbicara dengan muka tegak, dan mengatakan, "saya tidak bersalah," jika dengan alasan itu nyawa anda terancam? Kalau saya, dalam situasi seperti itu, lebih baik memilih diam dari pada belagak jadi pahlawan terus jadi konyol. Saat itu, siapa yang bisa melindungi KPUD Halmahera Barat? Gafur? Saya tidak percaya.
    Makanya, saya jadi heran, seorang ketua KPUD Maluku Utara (menurut kawan-kawannya, sebelumnya dia sangat manusiawi dan seorang intelektual yang punya integritas pribadi yang bagus) bisa bersikap seperti itu. Bukannya menerima berita acara itu dan menindak lanjutinya , malah mengundang tim sukses salah satu pasangan calon (Thaib) untuk mengadili bawahannya sendiri. Seorang kawannya selesai nonton videonya mengaku kaget dan bilang, "ini bukan Juned (nama kecil di kalangan kawan-kawan dekatnya) yang saya kenal."
    Dalam tayangan itu saya juga melihat, KPUD Halbar tidak dapat berbuat banyak, karena dia dikeroyok semua orang dalam ruangan ketua KPUD Maluku Utara. Tapi soal ini tentu kita bisa punya versi penafsiran masing-masing. toh itu hanya sebuah gambar hidup.
    Kembali ke soal Pilkada, seharusnya, jika Rahmi dan kawan-kawan (termasuk Muhlis Tapitapi) melihat adanya pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pilkada, dapat dilakukan perbaikan dalam rapat pleno KPUD provinsi. baca saja pasal 88 mulai ayat 1 sampai ayat 7 PP nomor 6/2005. kalau tidak salah tafsirannya seperti itu, bukan begitu bung Indra? jika terdapat indikasi ada pelanggaran terhadap adanya tindak pidana pemilu, dapat dilaporkan ke Panwas Pilkada, lalu diproses untuk selanjutnya diteruskan ke penyidik kepolisian, jika terdapat cukup bukti adanya unsur pidana pemilihan.
    Nah, saat Pilkada Maluku Utara kemarin, begitu perolehan suara di Halmahera Barat melambung, Rahmi cs, yang disebut Il sebagai poros Thaib Armayn, seperti kehilangan akal. Bukannya melaksanakan proses sebagaimana disyaratkan UU, malah ada kesan memaksa perubahan di luar prosedur. Itu yang saya lihat secara kasat mata. Jadi kesimpulan saya, KPUD Maluku Utara bukannya melakukan perbaikan, malah menambah keruh masalah.
    Seharusnya, jika ada perbedaan data seperti itu, maka yang harus dilakukan KPUD Maluku Utara adalah, menghadirkan KPUD Halmahera Barat dalam forum pleno KPUD provinsi Maluku Utara, lalu KPUD Maluku Utara meminta klarifikasi atas masalah ini, dan meminta para saksi untuk mengajukan bukti-bukti perolehan suara yng mereka terima dari PPK. Jika perbedaan itu ada di tingkat Kabupaten, klarifikasinya ke kecamatan. Dalam sengketa PILKADA di Maluku Utara, seharusnya pada pleno di KPUD Maluku Utara, klarifikasi itu harus mulai dari TPS. Saat itu juga, KPUD Halmahera Barat diperintahkan untuk membawa dan membuka dokumen berita acara dari TPS di tiga kecamatan itu. Idealnya sesuai Undang-Undang, harus begitu.
    Dan, dalam pemilihan umum sengketa pemilihan seperti ini sudah sering terjadi. Lihat saja di dokumen Mahkama Konstitusi, kasus dugaan pengurangan suara pada partai tertentu, dan penambahan suara pada partai lainnya, seperti di Halmahera Selatan, tahun 2004 lalu. Yang harus dibuktikan adalah berita acaranya mulai dari TPS secara berjenjang naik.
    Nah, bagaimana klarifikasi secara berjenjang itu dilakukan kalau belum lagi memulai pleno KPUD Maluku Utara sudah membekukan KPUD Halmahera Barat? Bagaimana membuka tabir misteri tiga kecamatan, juga dugaan penggelembungan suara di Halmahera Selatan, yang menurut Il sebesar sepuluh ribuan, jika kebijakan KPUD Maluku Utara seperti itu? Dan upaya penyelesaian masalah lewat pertimbangan hukum oleh KPU lewat IG Putu Arta, kalau tak salah, menurut informasi Muhlis, ternyata juga ditolak KPUD Maluku Utara. Kalau begitu, apa artinya?
    Saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang kita cari, jika prosedurnya sudah kacau model begini? apakah yang seperti ini ingin dibela Indra? mohon maaf Bung Indra, dan juga Sugiono? saya jadi ragu dengan kalian berdua.
    Dan saya tersenyum dengan indeks yang anda paparkan. anda dari dunia mana? penyelesaian pengungsi tuntas? tak usah repot-repot buka data BPK. kalau anda sering di Ternate, dan sering ngopi di warung kopi Jarod, tentu anda akan melihat, bahwa masih banyak pengungsi yang tinggal di barak-barak kumuh. belum lagi dana pengungsi ex Tim-tim yang tak pernah sampai ke yang berhak. wong pengungsi lokal saja tak terurus, apa lagi pengungsi Timtim? Atau, jangan-jangan Anda juga ikut menikmati dana pengungsi itu? hehehe..... karena banyak lo, yang kecipratan rejeki itu.
    Janganlah kita digurui dengan data dan angka yang, hehehe, anda taulah... dokumen APBD saja bisa dimanipulasi, apa lagi angka-angka itu. bahkan, kang Thoib didaulat sebagai Bapak rekonsiliasi. hahaha, siapa yang kerja keras, siapa yang dapat gelar kehormatan itu???... sori kawan-kawan pekerja kemanusiaan, nama anda-anda tidak dicantumkan dalam nama para pejuang kemanusiaan, karena gelar itu hanya untuk satu orang.
    dan, kawan sugiono. terlalu naif anda, atau memang anda hanya mau menutup mata terhadap masalah di Maluku Utara, sehingga anda menganggap tidak pernah ada masalah di sana lalu menunjukkan indeks pertumbuhan ekonomi dengan begitu meyakinkan? juga, bahwa perangkat hukum di negeri ini begitu dipercaya sehingga anda begitu yakin semua problem hukum dapat diselesaikan di jalur hukum. benar kata Il, Amerika dan Jepang yang tidak Islam saja, penerapan hukumnya lebih bagus dari kita yang mengaku Islam, dalam prakteknya lebih buruk lagi.
    jangan lagi diulangi peristiwa 2001, demi kepentingan sesorang atau segelintir orang, demokrasi dibungkam lagi. kalau anda tau apa yang terjadi di Maluku Utara, berarti anda paham apa yang saya maksud.
    salam.
  14. indrapiliang says:
    Tadi sy diundang DPD RI. kebetulan, di ruang Wakil Ketua DPD RI ada Antony Charles, yg angota DPD RI asal Malut. dia juga Cagub kemaren, dari PDIP. dia katakan, "kalau aku nggak maju, Ghafur kalah denga telak." dia juga katakan soal Thaib dan suku Makian. dia berani katakan, "Mana ada pejabat tinggi di ktr Thaib yang non Muslim." dia ungkapkan banyak hal. dia ungkap asal usul Thaib, jug Ghafur.

    dia berharap, ada usaha-usaha yang lebih sistematis untuk mengatasi persoalan di Malut. semacam usaha nasional. bukan soal gubernur dan wagubnya, baginya sama saja, tetapi lebih kepada soal-soal masyarakatnya, ketertinggalannya, keadaan sosial ekonomi yang buruk, dll.

    adik dari istri pertama ayah sy yang meninggal ketika anak-anaknya masih kecil, paman dari kakak saya, juga tinggal di Halmahera. mungkin sy mau menemuinya, suatu waktu nanti. sudah sejak kecil dia disana. mungkin istrinya juga orang sana -- sy belum cek.

    sy selama ini membatasi untuk mengetahui apa yang ada di tanah itu. tetapi sy akan coba mengetahui lebih jauh.

    untuk Sugi, sekarang sengketa pilkada masuk ke Mahkamah Konstitusi, tetapi baru aktif pada Oktober 2009. jadi, semua sengketa pilkada sepanjang 2008 ini -- tahun 2009 tidak ada pilkada -- akan diselesaikan di MA. mungkin ini terobosan hukum, tetapi tidak terkait sama sekali dengan "kegagalan" MA. Putusan-putusan MA selalu dijalankan, walau kadang setelah satu tahun proses persidangan berjala terus. ingat kasus Alzhier di Lampung, satu setengah tahun baru dimenangkan MA, tetapi Alzhier tetap tidak bisa kembali menjadi Gubernur Lampung.
  15. Ochan Sangadji says:
    Daripada ribut-ribut, bagaimana kalau kalian dukung saja saya menjadi calon Gubernur Maluku Utara.....

    Salam
    Ochan Sangadji
  16. Sugiono says:
    Bung Il n kawan2, rasa-rasanya bung il sudah mulai sadar untuk mendiskusikan soal ini lebih baik dan terukur, tapi saya merasa tergangu ketika pendekatan penjelasan bung indra tentang Pilkada pada aspek hukum dipandang tidak tepat, lalu dasar mana yang harus digunakan, apakah cara-cara fitnah tentang maling yang nga ada putusannya ??? betapa kerdilnya kita jika berbagai tuduhan itu "Asas Praduga" merubah cara pikir kita, bukankah lewat pengadilan soal Korupsi itu diselesaikan. Saya membaca tulisa Bung Indra, ada alur loghis, akademis, dengan pendekatan hukum dan politik yang maaf tidak memuji tapi jernih memandang soal Pilkada Malut, soal bantahan Il, Ridha, Jhon dll, jika benar bukan di media ini mendiskusikan lebih dalam. karena itu keluar dari soal ini pada soal Korupsi Thoib, ya buat blok aja, gampangkan. Tapi menarik benar soal Thaib begitu hebat digambarkan oleh teman2 sehingga wajah marah nampak dalam tulisan anda, tapi saya kok tidak percaya suasana di Maluku Utara sebagaimana marah anda diblok ini dengan membawa-bawa masyarakat, yang tidak rasional oleh orang-orang rasional mengedepankan etnis, soal Makian, Tobelo, Ternate, Tidore, dan lain-lain yang disebut-sebut, dari data sebaran pimilih menunjukan 4 kandidat didukung oleh masyarakat di 8 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, apakah ini soal etnis ???? jangan kawan mengelompokan masyarakat pada asal kelahiran, jangan marah bunda melahirkan dong, kalian kok emosi bwanget dengan membawa-bawa perubahan segala, jangan-jangan kalian justru yang ingin Maluku Utara berdarah-darah lagi dengan mengedepankan isyu etnis, sebagai pendekatan penyelesaian, kalau itu benar baiknya bertobatlah dalam pendekatan ilmian, bung Il Sangaji sudah menunjukan gejala tobat Akademik, dengan tidak membawa-bawa isyu, fitnah, propaganda, dan kebencian sesaat pada orang lain dalam berdiskusi, semoga yang lain juga tervirus untuk mendiskusikan ini secara jernih.(Maaf aku nasehati MU Kawan)
    Bung Indra dan yang lainnya, jika benar KPU salah menentukan langkah dan putusan MA sudah membuktikan itu, dengan melahirkan 2 opsi mengakui perhitungan Bidakara, dan konsultasi ke DPRD, bisakah diterjemahkan lain (sidang Parpurna) oleh pemerintah ?? fakta juga melahirkan dua keputusan DPRD apakah dapat dijadikan rujukan dari 2 keputusan tersebut (Jangan debat qorumnya DPRD) ???. alternatif-alternatif keputusan yang memungkinkan untuk diambil pemerintah seperti apa nantinya ????
    Soal mendasar yang dapat terbaca dari permasalahan ini adalah soal penyimpangan yang dilakukan di 3 kecamatan di Halbar, yang dilakukan dengan cara menganti hasil rekapitulasi PPK oleh KPUD Halbar dengan melibatkan Buptinya, lalu oleh KPUD Maluku Utara meminta penjelasan KPUD Halbar yang tidak dijelaskan, bahkan memilih diam (saya melihat dari vidio rekaman, teman saya) ketika PPK dan KPUD Halbar di konfrontir dalam ruang rapat KPUD Maluku Utara (gambar dalam vidio rekaman)KPUD Halbar tidak mengeluarkan pembelaan apapun, sehingga (maaf presepsi pribadi) bahwa benar adanya ada prilaku kriminal dalam PILKADA Malut, cara-cara menganti hasil pilihan rakyat dalam dokumen perhitungan oleh PPK, adalah bentuk kriminal, yang harus ditindak. Tapi sayangnya soal ini tidak menjadi objek sengketa, yang menjadi sengketa adalah soal kewenangan jadi benar adanya jika bung indra ingin mengajak kita mendiskusikan ini pada soal sengketa kewenangan antara KPUD Maluku Utara dan KPU, yang dapat dibedah melalui pendekatan UU 32, UU 22, dan peraturan lain yang dapat dijadikan landasan yuridis, (Maaf hentikan isyu, katanya, fitnah, propaganda, dan cara-cara lain untuk pembenaran tanpa landasan teoritis dan yuridis, sory ya negara hukum sih)
    Sepakat jika perlu ada perubahan, tentu perubahan dimaknai dalam koridor yang sesuai dengan nilai yang tumbuh dimasyarakat, dengan dilandasi hukum positif, karena itu penting bagi seluruh komponen apalagi mereka yang mengaku sebagai putra Ternate (tapi jangan mendikotomi) oleh karena pandangan perubahan secara totalitas ke Indonesiaan, soal ini membuat saya harus membuka beberapa dokumen lain, sebagai pembanding tentu untuk memperkaya khasana diskusi ini. Data BPS (www.bps.go.id) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinan Thoib mengalami gejala positif, hal yang sama tergambar dalam indeks pembangunan Manusia (IPM) menurunnya eskalasi konflik agama, pengungsi telah kembali di daerah asalnya, dan lain-lain, kok jadinya positif (maaf bung jangan nuduh lagi, ada data statestiknya, nga percaya lihat aja ya) sehingga tidak pada tempatnya menempatkan posisi perubahan dalam kata-kata, yang dimaksud perubahan harus diterjemahkan pada indikator-indikator pembangunan, yang banyak digunakan adalah indikator IPM, kenapa ?? (sory ya aku jelaskan, soalnya sedikit baca sih)komponen IPM memperhitungkan derajat manusia sebagai tujuan pembangunan, formula perhitungan IPM dilandasi pada angka buta huruf, partisipasi sekolah, usia harapan hidup, dan pendapatan perkapita. indeks berrantai ini menjadi ukuran bagi kemajuan (perubahan yang anda maksudkan) bagi sebuah daerah maupun negara (indikator ini juga dilakukan oleh UNDP)ada data juga yang menggagetkan inflasi tertinggi berada di Kota Ternate pada triwulan 3 se Indonesia, (bung jika inflasi tinggi banyak orang miskin n ngangur) fakta lain yang membuat pemahaman menjadi baik oleh karena ternyata Malut terbebani pada beban konsumsi yang disuplay dari pulau jawa dan sulawesi, sehingga dapat di maklumi jika dorongan inflasi begitu tinggi, dan tentu pemerintah daerah harus menciptakan alternatif-alternatif untuk mengurangi pergerakan inflasi yang nyaris tak terkendali untuk menjamin beban pengeluaran masyarakat Malut (kok jadinya ke ekonomi ya ha ha ha ha) sekedar untuk memberi ilustrasi tetang fenomena perbahan yang teman2 ternate inginkan.
    Bung Indra, apakah kasus Pilkada Malut dapat dijadikan soal akan lahir instrumen hukum baru, dari fenomena-fenomena hukum dan politik ?? adakah kelemahan-kelemahan sistem hukum kita yang belum terselesaikan ???

    "salam untuk berubah"
  17. IL Sangaji says:
    Saya sedikit risih dengan potongan komentar bung Sugiono, "Untuk John, Il Sangaji, dan lain-lain anda menunjukan kebodohan sendiri di publik, dari diskusi anda ketahuan bahwa anda mendukung Gafir"
    Komentar di atas tentunya lahir tanpa kajian mendalam mengenai tema dan maksud diskusi kami di sini. Jika saja anda membaca poin-poin saya dari sejak awal yang dimulai dengan expression "better the devil you know than the devil you don't know" maka anda tidak perlu menipu sendiri dengan mengatakan saya telah menunjukkan kebodohan sendiri di depan publik karena memihak Gafur. Sebagai klarifikasi saya, silahkan baca tulisan saya di Koran Sindo edisi sore tgl 19 atau versi panjangnya di link berikut:
    http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080418004846
    Biar anda tahu bahwa saya bukan penggalang dukungan atau pembentuk opini untuk kepentingan individu tertentu dalam kaitannya dengan PILKADA MALUT. Yang saya lakukan semata adalah tanggung jawab sosial dan moral saya terhadap perubahan demi kemajuan Maluku Utara. Andai saja bukan Gafur yang menjadi pesaing Thaib, saya pun akan mendukungnya demi perubahan. Dalam wawancara saya dengan praktisi media dan kawan2 aktifis Desember lalu, semua setuju bahwa banyak suara yang memilih ABT alias ASAL BUKAN THAIB.
    Bung Indra, salut buat anda karena telah berani ikut mencaci Thaib walaupun hanya dengan mengutip pedapat teman2 lain di blog ini. Sayangnya anda masih tetap keukeh dengan alasan perundang2an sengketa kewenangan KPU pusat vs. KPUD. Padahal akar dan pangkal masalahnya jauh dari situ. Embrio polemik Pilkada Malut sudah muncul jauh hari sebelumnya sejak masa pendaftaran dan verifikasi KPUD. Saya rasa teman2 lain dari Ternate sudah menjelaskan ini. Puncaknya itu bukan bukan saat KPU pusat mengambil alih perhintungan suara (ini hanyalah ekses), melainkan saat muncul konflik antara KPUD HALBAR dan KPUD Prov mengenai sertifikat rekapitulasi hasil suara yang sah. Disitulah akar permasalahan Pilkada Maluku Utara. Sayangnya ketika penanganan masalah sampai ke MA, semuanya tereduksi menjadi sengketa kewenangan antara KPU pusat melawan KPUD.
    Sekali lagi bung Sugiono dan bung Indra, Saya rasa saya dan beberapa teman lain bukanlah pendukung Gafur, saya lebh suka dikategorikan kedalam pendukung perubahan Malut dan ABT alias Asal bukan Thaib.
    Jika saja kita terus hanya fokus pada ranah hukum, maka kita termasuk ke dalam orang2 yang mendzolimi Maluku Utara. Lagi2 tolong kita bicarakan saja akar dari semua masalah ini, yakni sengketa perhitungan suara di tiga kecamatan di Halbar, yakni Sahu, Jailolo, dan Ibu. Ini yang tidak terungkap ke permukaan. Padahal sederhana saja sebenarnya permasalahannya. MA seharusnya menentukan sertifikat suara Halbar versi siapa yang sah dan otentik! Apakah versi KPUD Halbar yang menetapkan suara Gafur sebesar 21.556 ataukan versi KPUD Malut (Rahmi cs)yang menetapkan suara GAfur sebesar 17.824? Nah sertifikat suara yang pertama berimplikasi pada kemenangan GAfur dan sertifikat suara yang kedua memenangkan Thaib. Kan gampang tu! Tinggal dicari bukti2 dan saksi2 untuk membuktikan sertifikat suara mana yang sah dan otentik.
    Harap tanggapan bung Indra mengenai akar permasalahan ini biar saya tidak lagi dibilang menggeser2kan permasalahan Pilkada Malut!

    Salam,
    sekali lagi Maluku Utara perlu perubahan yang tentunya harus dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi.
  18. indrapiliang says:
    kalau diskusi ini memang bermanfaat, saya bertanya kepada pendukung Ghafur, pada bagian mana anda merasa Ghafurlah yang (mestinya) menang? silakan anda jelaskan. beda suara antara Ghafur dan Thaib hanya 2000 suara (versi Rahmi memenangkan Thaib 2000-an suara, versi Mukhlis memenangkan Gafhur 2000 suara). lebih kurang, ya, jangan dipelintir lagi.

    argumen kubu Ghafur, baik lewat Ketua DPR, Komisi II DPR, Sayuti Ashatri, Idrus Marham, dllnya, adalah kemenangan Ghafur adalah berdasarkan keputusan perhitungan suara oleh KPU Pusat, ketika KPU Pusat melakukan pengambil alihan. Lalu, MA membatalkan keputusan KPU Pusat itu. Lalu Rahmi melakukan penghitungan suara yang disaksikan Pengadilan Tinggi. Muchlis juga,sebagai pejabat Ketua KPU -- tidak ada jabatan pejabat sementara Ketua KPU dl UU. Ramlan Surbakti tetap sebagai Wakil Ketua KPU, ketika Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin di penjara --.

    nah, soal antara pendapat Ketua DPR dllnya ini dan keputusan MA yang menjadi perdebatan publik di Jakarta. mana yang benar, DPR (yang menurut saya tidak punya hak yuridis menyatakan seseorang menang atau tidak) dengan MA (yang memang punya hak yuridis). dalam ranah ini pendapat-pendapat kami muncul. sesederhana ini sebetulnya kasus sengketa pilkada Maluku Utara ini. mau yang undang Ketua DPR, DPP Partai Golkar, atau siapapun, pendapat kami tetap, karena itu aturan UU, bukan aturan kami.

    anehnya, kalian yang mendukung Ghafur yang membawa-bawa ke soal Makian, korupsi, sogokan, dllnya. silakan tanya ke Golkar, uang siapa yang paling banyak, punya Thaib atau punya Jusuf Kalla, Agung, Aburizal, dllnya?

    saya tahu, masyarakat akar rumput, kelompok marginal-miskin, memilih Ghafur (dari FGD kami). juga banyaklah data lain. sebetulnya, keunggulan Ghafur ini bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan, tetapi bukan dengan cara "mempengaruhi" KPU untuk mengambil alih. banyak jalan hukum yang bisa ditempuh, bahka untuk membatalkan pilkada Maluku Utara. nah, bisa saja didisksikan, apakh pilkada Maluku Utara sah atau tidak? ini diskusi yang lain.

    ini bukan diskusi tentang segalanya. ini diskusi akademik, bung, dengan soal yang jelas: SENGKETA PILKADA MALUKU UTARA. kalau kalian bawa ke soal-soal lain, sudah emosional, tetapi lucu kedengarannya. Lain panggang, lain api. Buat saja diskusi di blog anda tentang korupsi Thaib, hubungan Makian-Non Makian, trauma oran Makian, atau apapunlah, nanti saya ikut nimbrung. kabarin aja.
  19. indrapiliang says:
    makin malas dengan banyak pasukan bodrek masuk ke sini. nggak jelas maunya apa. ya, sudah, kalian urus sendirilah masalah ini.

    aneh sekali, ada orang sekotor Thaib, sebajingan Thaib, tapi koq tetap ada di tanah Ternate -- pling tidak dalam digambarkan di blog ini --. kalau di kampung saya, sudah kami masukkan mereka ke penjara, lalu diludahi rumahnya oleh warga.

    silakan orang ternate urus sendiri masalah ternate, ya.

    bung Ridha, semua hal yang saya lakukan tidak ada kaitannya dengan kampung anda. saya yang memilih masuk Ternate dengan UNDP. saya bisa saja masuk ke Kendari, Kupang, atau Merauke bung, untuk memantau pilkada, konflik, kelaparan, atau apapun. saya juga bisa datang dengan bendera apapun.

    semua yang anda katakan ini tidaklah baru. ada dalam record kami. yang saya tulis hanya beberapa hal krusial, dan sebetulnya tidak memasuki wilayah konflik di ternate, makian, tobelo, atau apa. kalian yang memaksa memasuki diskusi itu, dengan membawa etnis, keternatean, dllnya. kalian merasa lebih tahu. itu bukan cara berdiskusi yang baik, seolah orang lain lebih tidak tahu.

    kalau memang benar yang anda katakan bahwa Thaib menyemir semua orang, sampai ke level Presiden, Mendagri, BIN, Kapolri, MA, dllnya, waduh, seolah bung ingin katakan bahwa Thaib begitu berkuasa. Burhanuddin Abdullah saja masuk penjara, bung, hanya karena uang Rp. 100 Milyar -- sebetulnya lebih kecil lagi--.Padahal Burhan tahu semua transaksi keuangan yang menggunakan jalur perbankan.

    dan semua diskusi di blog ini dipantau dengan sangat baik, bung, oleh banyak intitusi. lagi-lagi, hati-hatilah.
  20. Fajarudin says:
    Dari semua perdebatan yang saya baca, sesungguhnya terletak pada hasil akhir pilkada Malut. Tak ada yang menyinggung pada tahapan prosesnya. Padahal dari situlah kekisruhan berawal. pemetaan yang dilakukan bung il tenatng polar KPU provinsi memang seperti itu. Bahwa Rahmi (Ketua KPUD Maluku Utara) CS (minus Mukhlis) di belakang incumbent (Thaib) artinya, jelas KPU secara kelembagaan dibelakang Thaib. Apa artinya, lembaga penyelenggaranya saja sudah tidak independen bagaimana bisa menghasilkan gubernur yang independen.
    Karena tidak independen, maka tahapan-tahapan pilkada Maluku Utara terkesan disesuaikan dengan selera incumbent. Akibatnya pelaksanaan kampanye tarik ulur dan tidak jelas. Kecurigaan masyarakat, ditengah tarik ulur jadwal kampanye yang tak jelas, Rahmi CS melakukan pertemuan dengan Incumbent di Hotel Saripan pasific. Menurut Rahmi atau "Juned" pertemuan itu untuk koordinasi penentuan waktu. (ada apa ini?) Makanya tak heran, dari empat calon gubernur/wagub hanya Thaib dan pasangannya yang melakukan kampanye. Sementara tiga calon lainnya tak melakukan kampanye. Fatalnya lagi, waktu penentuan pencoblosan juga berubah. Jalannya perhitungan suarapun terkesan Puncaknya adalah hasil pleno diam-diam yang dilakukan Rahmi CS.

    Soal kasus korupsi di Maluku Utara, saya curiga jangan-jangan Maluku Utara menjadi ATM bersama pejabat daerah dan pusat?

    Untuk Bung Il, Jhon dan ancha terima kasih atas kejujurannya ternyata masih banyak orang muda dari Makian yang berpikir rasional. Salam
  21. ridha says:
    bung indra, bung il, john dan andi
    saya kira diskusi ini akan lebih menarik banyak orang terlibat, saya ridho tinggal di salero ternate, saya putra ternate asli, bapak ternate dan ibu juga ternate, pendukung setianya Sultan Ternate (Pak Sultan kasih saran PILKADA ULANG saja, saya sih setuju2 saja, tapi apakah Thaib dan Gafur mau). ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu saya tanyakan ke bung indra dan beberapa pernyataan lain sbb:
    1. anda pernah datang ke ternate mengatas namakan UNDP, kapasitas sebagai apa?? apakah anda staf UNDP atau untuk tujuan apa? saya kira UNDP tidak se naif itu mengirim anda khusus untuk menjadi pengamat pilkada di Maluku Utara. saya berharap ada orang-orang UNDP yang membuka blog ini dan mengklarifikasi kehadiran anda di ternate?
    2. pandangan kalangan pengamat Pilkada, kebijakan publik, serta analis dan ahli bidang politik dan hukum yang anda kumpul kemudian melahirkan rekomendasi untuk segera melantik gubernur dan wakilnya menurut kecerdasan "kotor" anda dan teman2 yang anda yang hadirkan pada saat itu, hemat saya tidak mencermin kan orang-orang sebagaimana anda katakan (pengamat/opurtunis). apakah yang hadir di situ sudah dijanjikan juga akan mendapat proyek atau bagaimana? (cuma curiga, kan boleh?????)
    3. bung indra agar anda tahu bahwa problem pilkada malut itu dimulai : Bukan dari pengambil alihan KPU terhadap KPUD Maluku Utara, tapi dimulai dari KPUD bayaran "thaib" membuat BERITA ACARA PALSU KPUD HALBAR, disitu awal mulanya. saya kira teman-teman yang lain juga sudah menjelaskan beberapa latar belakang (kenapa Bupati Halbar dan KPUD, Panwas halbar nekat 'berkonspirasi' untuk kepentingan menumbangkan rejim 'Koruptor" malut).
    4. ulasan anda bung indra seperti orang "panik" atau "bela diri" (olahraga beladiri apa yang anda geluti pada saat sekolah maupun kuliah?)klo kita bicara hukum apalagi dalam konteks pilkada, tentu tidak "hitam putih" bicara hukum itu saja (hukum indonesia kan payah,aturannya paling banyak, penegakan amburadul, termasuk juga orang2nya, saya dan teman lainnya di indonesia payah), aspek politik dan sosial jg menjadi pertimbangan yg sangat penting. untuk malut sangat jelas dan terang benderang, sisi politik ; gafur lebih efektif menjalankan pemerintahan dibandingkan thaib/6 bupati mendukung.dari sisi sosial : thaib memeiliki resistensi yang sangat kuat/bisa menjadi pemicu konflik etnis.
    5. benar yang disampaikan bung il bahwa kemenangan gafur, bukan karena gafur disukai tapi lebih karena thaibnya tidak disukai. kehawatiran saudara-saudara saya yang ber etnis makian itu sangat mendasar, jika hal ini dibiarkan (kepemimpinan Thaib dilanjutkan), suatu saat nanti saudara-saudara saya yang ber etnis makian akan sangat menderita karena saat ini saja di seluruh maluku utara (kecuali di makian sendiri) menyebut etnis makian saja orang sudah "muak", akibat dari prilaku thaib dan segelintir orang makian yang merasa paling jago. kondisi terburuk adalah "pengusiran" ataupun kemungkinan terjadi 'penghapusan etnis". kebencian masyarakat malut terhadap orang makian semakin meradang saat ini(ibarat "ilalang kering" sebutan saudara saya diatas).
    6. upaya pemerintah pusat (melalui mendagri, pangab, menkopolkam, bin, KaPOLRI?) untuk bersikeras mau melantik thaib karena besar kemungkinan thaib sudah memberikan ancaman bahwa kalo saya (thaib) tidak dilantik saya akan beberkan semua nama-nama pejabat pusat yang pernah saya kasih duit (berasal dari pengungsi, DTT, Darsip, DBS. dll. thaib dikenal di depdagri sebagai "Sang Penyelamat" (karena korupsi duit rakyat maluku utara dan dibagi-bagikan ke Pusat)
    7. perlu menjadi perhatian bung Il, John, Ancha dan seluruh masyarkat maluku utara bahwa: jika kondisi ini terpilahara : PUSAT (melalui tukang pegang senjata) mungkin akan merakayasa konflik malut II, tujuan nya satu : ada uang pangamanan yang sangat besar (tanpa perlu pertanngung jawaban) dan bagi-bagi duit diatas gelimpangan nyawa orang malut (jumlahnya warganya kan ga seberapa... ga sampe sejuta, indonesia ga rugi klo rakyat malut habis semua, malah untung karena banyak SDA yang belum digarap). yaaah, rakyat malut yang jadi korban lagi....tapi masih maukah rakyat Malut menjadi korban yang kedua kalinya????? tentu tidak..... nah mari sama-sama kita sadarkan orang yang belum sadar klo diper"alat" (bung indra tidak termasuk dalam kelompok "diperalat")....mulailah dengan diri kita, RT kita, orang2 tua kita, saudara-saudara kandung kita dan tetangga kita untuk sadar dan tolak upaya-upaya "luar" untuk memecah belahkan masyrakat malut.
    8. yang terahir klo saya disuruh milih antara A dan T, maka saya milih 'dan'. tapi karena 'dan' tidak masuk dalam kandidat yang mau jadi gubernur saya milih A saja.

    M. Ridha
  22. indrapiliang says:
    Untuk penjelasan singkat saya soal KPU dan urusannya dengan KPUD Maluku Utara, sert kaitannya dengan pilkada, bisa dibaca dalam 3 kolom saya yang ada di blog ini:

    periksa saja: "Ke Mana KPU Menuju?", Indo Pos, 07 Desember 2007; "Demokrasi di Tanduk KPU" Sindo Pagi, 3 Desember 2007; dan "KPU Minus Kepercayaan", Kompas, 2 November 2007. ada juga beberapa tulisan lain, termasuk di Media Indonesia. mungkin juga ada di blog ini (saya males lagi mengeceknya).

    Intinya, KPU memasuki masalah pilkada Maluku Utara setelah pilkada itu sendiri memasuki titik akhir. KPU terbentuk setelah pilkada selesai. sementara, KPU versi Ramlan Surbakti sama sekali tidak memasuki wilayah pilkada, hanya sekadar supervisi.

    Dan itu berujung kepada problema yuridis ketika KPU memasuki masalah pilkada Maluku Utara. ada banyak ketentuan perundang-undangan yang tidak dipenuhi.

    Para pengamat ribut karena banyak yang bertanya, yakni pers. untuk melihat kasus ini lebih jernih, kami melakukan kajian, terutama yuridis. dari sanalah pendapat-pendapat dibangun, bedasarkan analisa yuridis dan tentu juga politis.

    Saya bukan konsultan pilkada. Mungkin saya akan jadi konsultan,tetapi tidak untuk Maluku Utara. Mungkin untuk kepulauan Mentawai, dll. Sampai kemaren masih ada wartawan yang bertanya untuk kasus ini, dari "kedua kubu wartawan".

    Periksa kaitan antar pasal dalm UU 22/2007. jangan dibaca pasal per pasal, melainkan antara substansi yang satu dengan substansi yang lain.

    Ini dari "Demokrasi di Tanduk KPU":
    "...Rapat Pleno KPU itu sendiri bermasalah dari segi keabsahan. KPU mengadalan Rapat Pleno hanya dengan dihadiri oleh 4 orang anggota, sementara 2 orang lain sedang menjadi pemantau pemilu di Australia. Padahal, Pasal 34 UU No. 22/2007 menyebutkan bahwa: (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir; (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir; dan (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

    Persetujuan 2 orang anggota KPU atas Rapat Pleno KPU yang dibuktikan dengan fax yang dikirimkan dari Australia jelas melanggar ketentuan UU yang menyebutkan pembuktian lewat daftar hadir. Selain itu, fax dikirimkan dari wilayah hukum diluar Indonesia yang sulit dijadikan sebagai bahan bukti bahwa yang mengirimkan benar-benar kedua anggota KPU bersangkutan dan menjadi persoalan jika dikaitkan dengan kehadiran mereka dalam Rapat Pleno. Dari segi ini saja, Rapat Pleno KPU itu tidak sah, apalagi seluruh keputusan yang diambil yang mendasarkan diri kepada Rapat Pleno itu. Kejadian ini, selain diakibatkan oleh kekurangjelian anggota KPU dalam membaca UU No. 22/2007, juga implikasi lanjutan dari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk hanya mengangkat 6 (enam) orang anggota KPU. Sedari awal saya sudah mengingatkan betapa dengan cara seperti ini, KPU sudah tersandera sehingga harus selalu berada di kantornya di Jalan Imam Bonjol. Akibat lebih jauh adalah anggota KPU akan kesulitan dalam membangun komunikasi dengan banyak pihak. Kesibukan-kesibukan internal akan menghambat langkah mereka dalam menyosialisasikan diri..."

    ini lanjutannya: "Dalam soal pengambialihan, KPU menggunakan pasal 122 (3) UU No. 22/2007 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. Persoalannya, KPU Provinsi Maluku Utara berhasil menjalankan tugasnya, bahkan sudah mengumumkan pemenang pilkada. Kalaupun terjadi persoalan, KPU belum bisa langsung mengambil alih, tanpa konsideran yang jelas pada alasan apa pengambi-alihan itu dilakukan. Penon-aktifan dua orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara tidak dengan sendirinya menyebabkan KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang dinon-aktifkan adalah individu, bukan lembaga. Tiga orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara lain masih bertugas. Selain itu, pasal 8 ayat (3) UU No. 22/2007 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: (a) menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) mengoordinasikan dan memantau tahapan; (c) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; (d) menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (e) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

    KPU tidak diberi tugas dan wewenang oleh UU untuk mengambil-alih tugas dan wewenang KPU Provinsi. Kalau KPU hanya bersandarkan kepada pasal 122 (3), berarti KPU mengabaikan pasal-pasal lain secara terintegratif. Apalagi pilkada Provinsi Maluku Utara sudah berjalan, sebelum anggota KPU baru ini dilantik, alias keseluruhan tahapan penyelenggaraan pilkada tidak diikuti dengan tuntas. Apalagi Peraturan KPU No. 12/2007 yang menjadi dasar pengambil-alihan dikeluarkan tanggal 8 November 2007, ketika pilkada sudah mendekati titik-titik akhir. Legalitas dari peraturan itu juga lemah, mengingat hanya tempelan atau perubahan atas Peraturan KPU No. 677/2003 yang digunakan untuk menghadapi pemilu 2004, bukan antisipasi atas pilkada yang sudah dijalankan sejak 1 Juni 2005. Selain itu, otoritas penyelenggaraan pilkada diberikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan oleh UU No. 22/2007. Masih banyak sebetulnya “misteri” dibalik keputusan KPU tersebut, disamping masalah-masalah yang dihasilkan oleh kekurangjelasan UU No. 22/2007 sendiri. KPU sebaiknya benar-benar mengkaji keseluruhan aturan yang menyangkut lembaga KPU, bukan berinovasi dengan tafsiran sendiri. Kalau tidak, KPU sama saja dengan rezim-rezim otoritaan lainnya di muka bumi atau di Indonesia yang seenaknya menafsirkan konstitusi dan UU berdasarkan keinginan untuk berkuasa"..

    Ini satu contoh saja.

    selain itu, perlu saya jawab, bhw Thaib didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PBB dan PKB, alias Yudhoyono, Tifatul, MS Ka'ban dan Gus Dur. Saya tidak mendukung Thaib. kalaupun pernah berpartai, partai saya PAN (mengundurkan diri dari tanggal 21 Januari 2001 dari DPP PAN),partai pendukung Ghafur. Jadi, kalau ada yang ingin dikait-kaitkan dengan dukungan kepada (korupsi) Thaib, silakan saja tanya kepada SBY, Tifatul, Ka'ban dan Gus Dur (serta Muhaimin). Saya tidak ada urusan dengan itu.

    Kalau saya menganalisis secara politik (diluar hukum yang lebi dikuasai oleh banyak kolega saya), maka soal Maluku Utara tersimplikasi kepada soal antara SBY versus JK (yang mendukung Ghafur). Urusan saya adalah menjelaskan kepada publik bagaimana lemahnya KPU dan ini beimplikasi kepada pilkada dan pemilu secara keseluruhan (ada yang mengatakan ini dendam pribadi saya kepada SBY dan KPU, karena saya tidak lolos seleksi calon anggota KPU ==> gugatan saya masih di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. di PTUN, saya dikalahkan. kalaupun saya kalah lagi di PTTUN, saya juga banding ke MA. dan tidak benar saya dendam kepada SBY atau KPU).

    Saya berterima kasih atas beberapa info lapangan. Itu sangat membantu memetakan persoalan. Dan silakan siapapun menggunakan info itu.
  23. Sugiyono says:
    Unruk Semua yang Berdebat.
    Awal ingin menyampaikan ada etika dalam diskusi, andaikan lebih intelek dan cenderung tidak saling mengungkap kebencuan karena saling mendukung, mungkin debat ini akan menarik. soal yang pokok pada tidak dewasanya berdebar, mari letalam soal Pilkada Malut Salah Benar dalam Prespektif Hukum RI. soal korupsi, etnis, agama, dan lainnya disampingkan dululah. ada media yang lain.
    Untuk John, Il Sangaji, dan lain-lain anda menunjukan kebodohan sendiri di publik, dari diskusi anda ketahuan bahwa anda mendukung Gafir, sah-sah saja Ruhan tidak melarang sebagaimana jangan pernah melarang orang lain yang berbeda. tapi diskusi ini pinginnya bukan pada siapa yang berbeda dukungannya, tetapi pada seberapa besar efek hukum dan plitik dalam Pilkada Malut.
    Bung Indra landasan hukum 22/2007, jika dipandang tidak tepat dalam pengambil alihan perhitungan KPUD, bukankah dalam UU tersebut KPU dan KPUD adalah struktural, dan KPU dimungkinkan mengambil alih jika dipandang tidak netral. apakah aturan penjabaran begitu pentring dari pada menyelesaikan masalah yang ada di KPUD.
  24. IL Sangaji says:
    Bung Indra...
    Kali ini, saya merasa pertanyaan, tanggapan, dan analisa kami, saya khususnya, tidak mendapat jawaban pas dan sesuai dari bung Indra. Bahkan bung Indra tidak mencoba mengklarifikasi beberapa fakta hukum yang berimplikasi pada kekusutan Pilkada Malut yang coba kami angkat. Juga jawaban bung masih terlalu berkelit dan bersembunyi di balik alasan-alasan hukum.
    Saya tergoda lagi untuk menanggapi beberapa pernyataan bung:
    1. Soal HMI: Saya padahal sudah bilang bahwa masalah ini terlalu jauh dikaitkan dengan Pilkada Malut. Kalau bung bicara soal punggawa2 HMI di Malut. Saya rasa Mukhlis Tapi Tapi bukanlah core yang berpengaruh di tubuh HMI. Pada tahun 2006, saya pernah berdiskusi dengan Ketua HMI saat itu, juga dengan mantan anggota yang kecewa dengan petualangan politik HMI mencari proyek guna menafkahi pribadi-pribadi pengurus teras HMI. Bayangkan saja dalam setahun kita bisa hitung berapa kali sih HMI Malut memprotes kebijakan Pemda yang tidak pro rakyat! Sangat jauh dibandingkan dengan teman2 mahasiswa dari SAMURAI dan GAMHAS yang sangat pro rakyat. Saya harapkan jika anda ke Ternate lagi, ajaklah SAMURAI dan GAMHAS ber FGD. Biar anda bisa bandingkan kekayaan pribadi antara pengurus HMI vs GAMHAS dan SAMURAI. Tidak usah jauh2, lihat saja HP mereka, atau ketika berkegiatan, siapa yang pake mobil dan siapa yang sewa ojek. Hati saya begitu terluka dan keIslaman saya pun serasa hancur ketika berkunjung ke sekretariat HMI yang sedang berkegiatan di UBO-UBO. Saya tidak bisa bertemu pengurus terasnya karena mereka sedang shalat. Betapa teguh ISlam yang mereka pegang. Tetapi ironisnya, selepas dari itu Ketua Umum menyewa mobil perhari 350.000 dan itu dipake untuk kepentingan pribadi pengurus terasnya. Belum lagi proyek pemulangan pengungsi yang dipegang oleh alumni2 HMI yang baru lengser antara 2003-2005. Sayangnya proyek bernilai ratusan juta ini belum kelar juga sampai sekarang. Maaf info ini didapat dari teman2 PMII dan beberapa anggota HMI yang sudah terlebih dahulu mundur.
    2. Soal data-data korupsi dan penyelewengan pengelolaan keuangan negara oleh Pemda provinsi saya rasa sudah menjadi basi karena kekuatan politik (uang) yang dimiliki Thaib terlalu besar untuk disentuh hukum. Coba anda berdiskusi dengan Gamalama Corruption Watch (GCW) dan Makuwaje. Saya pernah dua kali mewawancara dan berdiskusi dengan mereka, sayangnya belakangan saya tahu kalau mereka adalah pendukung Gafur. Tapi terlepas dari itu, data2 yang mereka sampaikan ada benarnya. Terbukti, sudah lima bawahan Thaib yang dipenjara. Tiga di antaranya adalah mantan Kadis dan Kabag. Tapi ya itu tadi, Thaib terlalu kuat dengan kekuatan uangnya dan entah siapa yang dia pegang di pusat sehingga KPK dan Kejagung pun tak berani menyentuhnya.
    3. Ajakan bung untuk ekspose kejahatan Thaib sangat mulia sekali dan saya berterima kasih untuk itu. Sayangnya saya tidak berada di Indonesia/Ternate, Kalau tidak sudah saya follow up bersama teman2 pemuda MALUT. Akan tetapi jika saja bung Indra punya motivasi yang sama ingin menegakkan hukum sebagaimana anda gigih memperjuangkan status hukum Pilkada Thaib, maka saya rasa dengan jaringan bung Indra yang luas itu, tidaklah susah untuk mengekspos kasus Thaib ini, apalagi dengan segudang pengalaman bung mencari sponsor kegiatan. Tidak usah jauh-jauh! tawarkan saja kepada Abdul Gafur dan Kemala Motik, atau Walikota Ternate Syamsir Andili. 1 Milyar pun saya yakin mereka siap dan sanggup dalam sekejap. Jika anda benar2 niat dan tulus mengungkap kasus ini, saya bisa fasilitasi dengan teman2 pemuda di Ternate yang tentunya non-partisan.

    Biar pemetaan Pilkada Malut semakin jernih kita lihat, berikut saya tampilkan polarisasi kekuatan di Malut karena konflik Pilkada (Saya yakin bung Indra punya informasi lebih mengenai ini):

    Institusi penyelenggara Pilkada
    Polar Gafur: KPUD Halbar, KPUD Kep Sula, Panwas Malut, dan sebagian besar Panwas kab/kota
    Polar Thaib: KPUD prov (minus Mukhlis Tapi Tapi), KPUD Halsel

    Aparat hukum dan keamanan
    Polar Gafur: Kejati, Polda
    Polar Thaib: Pengadilan Tinggi, Korem 152 TNI

    Pejabat Pemda
    Polar Gafur: Walikota Ternate (Golkar), Bupati Halbar (PDIP), Bupati Sula (Golkar), Walikota Tidore (Golkar), Bupati Haltim (PDIP), Bupati Halut (Golkar-tapi dukungannya masih samar).
    Polar Thaib: Sekda Prov bersama Kadis dan Kabag prov Malut, Bupati Halsel (adik kandung calon wagub Thaib)

    Media
    Polar Gafur: Malut Post, Ternate Pos (dua koran terbesar di Malut). Malut Post adalah jaringan Jawa Pos.
    Polar Thaib: Mimbar Kieraha, Tribun Malut, RRI Ternate.

    Akar Rumput
    Polar Gafur: Sebagian besar masyarakat Ternate, Tidore, Sanana, Haltim.
    Polar Thaib: Sebagian besar masyarakat Tobelo-Galela, Makian-Kayoa.
    Catatan: Yang terbaca dari kegiatan-kegiatan unjuk rasa adalah perseteruan antara Tidore (Gafur) vs Makian (Thaib)

    Kelompok Pemuda/mahasiswa
    Polar Gafur: KNPI Kota Ternate (walaupun diklaim telah dipecat oleh KNPI prov), sebagian aktivis mahasiswa tetapi tidak membawa bendera organisasi mereka.
    Polar Thaib: KNPI Prov., KAMMI (karena wakil PKS), IRM (Muhammadiyah)

    Partai/DPRD
    Polar Gafur: Golkar (1 membelot), PAN, PDK.
    Polar Thaib: PKS, PBB, PBR, PD (diduga ada yang membelot), PKPB
    Cat: PPP sebagian besarnya memihak Gafur, sebagian kecilnya ke kubu Thaib. PDIP terpecah juga.

    Kesultanan
    Polar Gafur: Kesultanan Tidore (tetapi Sultannya sendiri cenderung netral), sebagian Pengurus kesultanan Ternate termasuk Boki Nita (Sultan Ternate terlihat netral)
    Polar Thaib: Sultan Bacan

    Informasi di atas bukan untuk memecah belah elemen2 di Malut tetapi demikianlah kenyataan yang saya temui di lapangan pada saat pulang winter break Desember kemarin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat bung Indra yang terkenal dengan pembentukan opininya.

    Salam LINTAS dan MULTIKULTURAL,
    SYAHRIL SANGAJI
  25. john says:
    kawan Indra yang baik.
    saya ingin menegaskan, wacana di sini bukan saling menghakimi. tapi sebagai orang yang awam hukum, ada satu pertanyaan saya, apakah berkaitan dengan tekhnis internal penyelenggara Pemilu, termasuk Pilkada, misalnya, lembaga KPU tidak berwenang menanganinya? Apakah sangsi atas pelanggaran tekhnis Kepemiluan oleh KPU melanggar UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu? dan apakah fatwa hukum MA merupakan salah satu prosedur yang diatur dalam UU nomor 32/24 tentang Pemda? seingat saya tidak ada. karena :
    1. di UU nomor 22/2007, kalau tidak salah menjelaskan, jika penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran yang menyebabkan terhambatnya proses Pemilu/Pilkada, lembaga lebih tinggi berhak menegur. jika diabaikan yang bersangkutan, baru sanksi administrasi dapat dilakukan. tentu dengan mempertimbangan mekanisme internal di lembaga KPU. biasanya berupa teguran, pencarian fakta, dan sanksi yang disesuaikan dengan berat ringannya tingkat kesalahan.
    2. dalam hal sengketa hukum Pilkada, itu larinya ke MA. dan baik UU 32/2004 maupun Perma nomor 2 tahun 2005 menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat. tidak perlu lagi ada fatwa, karena memang dalam UU Pemda tidak diatur adanya fatwa MA.
    seharusnya, dalam memutuskan perkara, setelah mendengar keterangan dari para pihak, MA langsung memuntuskan, apakah menghitung ulang suara di tingkat TPS dengan melihat sertifikat rekapitulasi perolehan suara di di TPS saat itu juga, ataukah menolak permohonan pemohon.
    3. dalam Pilkada, apakah pemilih yang diberi uang/diiming-imingi diberi uang atau barang untuk memilih pasangan calon tertentu, dan para pengamat atau "komentator" yang dibayar untuk membentuk opini memenangkan pasangan tertentu, masuk kategori money politics atau tidak?
    4. apakah dalam Pilkada, seorang calon yang menggunakan dana negara untuk kepentingan kampanyenya, dibenarkan Undang-undang? setahu saya ini adalah pelanggaran serius dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, sampai ke menganulir pencalonannya.
    kawan, kasus maluku utara memang masalah nasional. dan banyak pihak, dengan beragam kepentingan ikut nimbrung di dalamnya. tapi sebagai anak negeri ini, kami hanya tak ingin negeri kami terjebak kedua kali dalam masalah yang sama: mencederai demokrasi. ingat, tahun 2001, Gafur yang telah menang dalam pemilihan yang demokratis, juga dihadang dengan segala macam cara agar gagal menjadi gubernur.
    berikutnya, kami ingin perubahan, seperti kata banyak kawan-kawan. dan perubahan itu (sekecil apapun) hanya mungkin terjadi jika ada pergantian rejim. karena korupsinya Thaib yang begitu menggurita, pemerintahannya yang dipenuhi keluarga dan kroninya, dan karena itu membuat nama baik suku kami (Makian) tercemar di mata masyarakat. kami menjadi orang yang dicap serakah jabatan, koruptor, dan pelacur intelektual, hanya karena ulah segelintir orang, yang kebetulan sesuku dengan kami.
    apa yang saya, dan mungkin juga saudara Il lakukan, adalah bagian dari upaya memperbaiki diri kami sendiri. kami (warga Makian) adalah komunitas yang sangat menghargai kekeluargaan, dan saling menegur untuk memperbaiki diri adalah falsafah kami. orang tua saya pernah mengajarkan satu kalimat kepada saya, dan karena itu saya intens ikut dalam perdebatan di blog ini: "mhonas makaleleyan, mot maka palihara." mendalam sekali maknanya bung Indra, jika anda paham artinya.
    salam,
    John - Bumi Kieraha
  26. Muliansyah A Ways says:
    Ass..Bang JOHN & Bang Il, sy sebagai putra daerah MALUT juga sangat prihatin terhadap PILGUB. sebenarnya apasih yang di inginkan oleh gafur maupun Thaib. saya juga orang Makian Batulak-Waigitang' kesal terhadap thaib, gara-gara dia, semua orang makian di labelkan berbagai macam negativ. saya kuliah di Malang by;Ancha
  27. Ochan Sangadji says:
    Soal Pilkada Maluku Utara, saya hanya sekadar berbagi cerita saja, dan tidak akan mengomentari banyak hal soal itu, karena memang saya tak punya kemampuan menjelaskannya. Ceritanya, suatu hari saya menelepon ayah saya yang juga seorang PNS di Ternate (Kayaknya, ayah saya ini adalah pendukung fanatik Abdul Gafur). Kepada saya dia bercerita bahwa selama ada demo-demo di Ternate, banyak PNS yang ikut-ikutan demo, mereka bergabung dengan kelompok Abdul Gafur. Jadi, setiap pagi mereka akan ke kantor tapi hanya berpakaian sipil, begitu ada massa pendukung Gafur yang berdemo, para PNS ini kemudian bergabung dan meneriakan yel-yel Hidup Gafur. Saya bertanya: Apakah ayah juga ikut berdemo mendukung Gafur...???" Ayah saya menjawab: Iya.

    Entahlah, fenomena apa yang sedang terjadi di Malut itu. Hanya karena berebut kekuasaan, orang rela mengorbankan apa saja, bakar-bakaran dan lain-lain. Padahal, kekuasaan itu bukanlah menjadi tujuan hidup kita. Jadi kepada bapak-bapak yang cerdas di Ternate, sebaiknya kita tidak perlu berdebat panjang soal ini, tapi sebaiknya sedapat mungkin kita bisa menjadi penganjur damai untuk mengajak masyarakat Maluku Utara untuk menyudahi "pertikaian" yang tak kunjung selesai itu.

    Tabea Jo
    Ochan Sangadji
  28. che yusuf says:
    assalamualaikum mas indra.
    salam hormat saya untuk anda.
    satu kehormatan bisa membaca pendapat anda di beberapa media dan seminar. saya kebetulan putra asli malut yang lagi studi master di UGM.tentang pilkada malut, tidak bisa dibantah bahwa rakyat malut telah menggunakan hak politiknya dengan memlih siapa pemimpin mereka untuk 5 tahun kedepan. karena itu berbicara tentang siapa pemenang tidak bisa kita berwacana. saya bukanlah orang yang antusias dengan politik, tapi tentu saya konseren dengan pilgub malut karena menyangkut masa depan negeri saya. syangnya mas indra dalam setiap komentarnya selalu condong kepada kubu thaib ketimbang fakta. anda pengamat dan orang jakarta yang hanya mendengar dan mendengar dari media dan orang daewrah yang kebutulan tidak netral. mungkin saja anda ingin netral tetapi ketika anda memeliki sumber dari orang yang tidak sahhi pendapatnya, maka anda juga terperangkap. saya percaya terhadap integritas anda tetapi anda juga manusia. saya tidak memilih gafur pada pilkada malut. tetapi fakta rakyat telah memenangkan gafur di enam kabupaten kota dari 8 kab/kota. karena jika amda ingin jadi orang bersih jangan lah terbetik untuk main mata. mas indra. gafur dikalahkan oleh jakarta. saya sedih ketika anda dituduh gam ketika ke aceh, dan dituduh opm ketika ke papua. saya tidak melihat bukan hal yang luar biasa. tapi untuk kasus malut anda kedengarannya lebih cenderung membela taib. semoga saya keliru. semoga anda sukses. ingat mas, saya dan anda boleh berbohong tentang sesuatu, tetapi anda tidak bisa bersembunyi dari penglihatan allah.semoga anda dimaafkan.
  29. john says:
    salam,
    saya mendapat informasi tambahan yang cukup hari ini dengan membc penjelasan kawan Il. saya melihat persoalannya makinn terang, meski saya sempat terkejut juga. karena informasi ini, mulai dari poin 1 sampai poin 4 kalau tidak salah adalah informasi intelijen. dan itu tak mungkin tidak diketahui bung Indra.
    dan kemarin saya berburu informasi tentang keterlibatan kawan-kawan aktivis dan pengamat dalam sengketa Pilkada di Maluku Utara. hasilnya sungguh mengejutkan, informasi awal dari data yang diperiksa oleh kejaksaan tinggi Maluku Utara menyebutkan, dana bantuan sosial senilai Rp.147 milyar (ini dana pengungsi loh), mengalir ke banyak pihak dan banyak nama. mulai dari yang berbentuk proposal penyelenggaraan kegiataan hingga nota untuk membantu penelitian lembaga tertentu, bahkan perintah lisan guna back up kegiatan tertentu. ada yang dialokasikan untuk kepentingan riset, jajak pendapat, seminar, konperensi pers, etc.
    bung Indra dengan enteng bilang, data kawan andi hanya didasarkan kepada informasi "konon". dan ajakan kawan Il Sangaji untuk mendiskusikan krisis moral inteletual indonesia yang direspon sinis oleh bung Indra, itu wajar. tapi bung Indra jangan kaget, kalau dalam pemeriksaan kejaksaan nanti, jika sudah masuk dalam item-item bantuan sosial untuk lembaga riset dan pengembangan pendidikan, nama Bung dan juga kolega Bung juga ikut disebut. jangan kagetlah. karena salah seorang kawan anda (anda taulah siapa dia) dengan jujur mengakui, dia memang konsultan politik yang dibayar untuk jasa yang dia berikan. tapi dia tidak tahu posisi anda sebagai apa, apakah konsultan ataukah pengamat/peneliti. itu lebih fair kawan, ketimbang berbelit-belit dan mengatakan, "siapa yang menang di maluku utara menurut hukum, undang-undang." tidak etislah kalau karena diskusi ini kejelekan pribadi ikut dibuka di sini. jadi jangan memaksa orang untuk menghadirkan kwitansi dan saksi di forum ini. tapi ada yang positif juga dari diskusi ini, karena saya kemudian memburu informasi dan dokumen pendukungnya, dan saya jadi lebih tahu banyak hal. dan ini bukan data sumir lo.
    so, kalau kawan Andi menyebutkan, "hati-hati jangan sampai kalian bernasib seperti Amin Nasution," saya pikir itu bentuk perhatian dari sesama kawan. dan mohon jangan ditanggapi berlebihan. jangan karena duit yang "cuma" seratus dua ratus juta, nasib kawan-kawan tak lebih dari para politisi busuk di senayan. sekali lagi: pikirkan dan renungkan baik-baik.
  30. indrapiliang says:
    Utk Bung Sangaji, ada banyak expert yang kami undang. ada dalam blog ale.

    1. Saldi Isra MpH: penerima Bung Hatta Award 2006 untuk pemberantasan korupsi. Dosen hukum tata negara Unand.Mahasiswa S3 Hukum Tata Negara UGM.
    2. Denny Indrayana PhD: Doktor hukum tata negara dari Australia, juga pemerhati korupsi, pendiri lembaga anti korupsi di UGM.
    3. Dr Andi Irman Putrasiddin: Doktor hukum tata negara, mantan Koordinator Tim Asistensi Mahkamah Konstitusi, jug dosen hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul (Milik Ghafur, dan konon Irman akan dipersulit untuk mempercepat perolehan gelar Profesornya).
    4. Dr Yurnaldi: Doktor hukum tata negara, dosen Univ Andalas Padang.
    5. Refly Harun LLM: Master hukum tata negara dari Amerika Serikat, mantan staf ahli Hakim Konstitusi.
    6. Hadar Gumay: Direktur Eksekutif CETRO
    7. I Gede Putu Artha: Anggota KPU.
    8. Dr Marwan Mas: Doktor hukum tata negara dari Univ 45 Makasar, kolomnis.
    9. Ray Rangkuti: Direktur LIMA.
    10. Zaenal A LLM: ahli hukum tata negara UGM, mahasiswa S3 hukum tata negara UGM.

    dll.

    dalam expert meeting, fgd, dllnya itu,semua kubu kita undang, semua kepentingan, bahkan wartawan bebas datang, mengikuti sejak awal sampai akhir. dalam diskusi publik juga begitu, semua hadir, kadang keras sekali, memaki-maki.

    anda tidak perlu menghubungkan apa yang terjadi dengan anak-anak HMI di maluku utara, bung, karena sebagian besar mereka adalah pendukung Ghafur dan menggunakan data-data yang samaseperti yang anda punya. Data bung andi belum ada apa-apanya, karena hanya berdasarkan "konon, kejar-kejaran mobil, orang china, dll". karena soal posisi akademik sy ini juga, anak-anak HMI -- termasuk Muchlis Tapi-Tapi --, juga beberapa panglima perang dulu dalam konflik Ternate, memusuhi saya. saya tidak bisa menyenangkan semua orang, karena saya bukan pemuas.

    kalau data BPK, semua orang bisa baca. tidak ada yang aneh dan bukan bukti hukum yang valid. ada banyak disclaimer untuk audit KPK, atas lembaga manapun. dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini.

    kalau bung mau nanya soal UU, bung tinggal cari aja di internet. terlalu panjang. saya punya lebih dari 100 halamn hasil kajian kami soal sengketa pilkada maluku utara ini spasi satu. ale juga memuat kajian sendiri, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami punya. ada keputua MA, surat-menyurat, rekapitulasi, dllnya, lebih banyak lagi berupa dat-data mentah ini, bukan hasil kajian ata data mentah.

    ini hanya soal sederhana, siapa yang menang di maluku utara menurut hukum, undang-undang, dllnya. dan bung yang memaksakan, dengan sebutan, "kaum intelektual memenangkan siapa?" ini reduksi akademis yang gegabah. tidak mungkin ada 2 pemenang, tidak mungkin juga tidak ada pemenang.

    kalau bung Andi dan bung Sangaji memang memiliki kapasita akademik dan bukti-bukti valid, tentang penyimpanga keuangan Thaib, dllnya itu, saya bisa mengadakan public exposure, meminta KPK hadir, dllnya. sy bisa janjikan beberapa kali FGD, expert meeting, dllnya, kalau memang bung punya data-datanya. dan saya bisa carikan dana untuk kegiatan itu. silakan bung susun proposal kegiatannya, diadakan dimana, siapa saja yang mau hadir.

    ajakan bung sangaji untuk ekspos kerusakan kalangan intelektual tidak luar biasa. silakan saja bung lakukan, saya tidak punya waktu utk itu, dan tidak berminat, karna sudah diluar masalah sengketa pilkada maluku utara.
  31. IL Sangaji says:
    Terima kasih atas data-data terbaru dari bung Andi juga dukungannya. Saya rasa pendapat bung Indra masih terlalu sempit untuk memetakan duduk persoalan Pilkada Maluku Utara. Kalau kita bicara hanya pada ranah hukum, maka kasihan sekali dong orang-orang jujur dan benar di Indonesia yang tidak punya uang dan pengaruh politik. Seberapa benar orang miskin dan yang tak berpengaruh itu pasti akan kalah di dalam persidangan. Kita bukan negara Amerika atau Eropa atau Jepang yang walaupun tidak beragama tetapi perilaku mereka sangat profesional dan "religius." Selama tinggal di Amerika dua tahun ini, saya baru bisa merasakan sendiri bahwa cara berperilaku kita di Indonesia ternyata sangat tidak normal dan tidak bermoral. Apa yang baik-baik dan normal menjadi tidak normal di Indonesia. Bayangkan saja suap menyuap, pemberian upeti kepada pejabat pusat yang datang ke daerah, belum lagi dengan naluri menipu dan mengeruk keuntungan pribadi adalah perilaku normal karena kebanyakan orang melakukannya. Sayang sekali penduduk mayoritas ISlam ini tidak berperilaku Islami.
    Sori biar lebih kena ke PIlKADA MALUT, berikut fakta dan data serta alasan saya kenapa Pilkada Malut tidak bisa sekedar dianalisa dan diputuskan dari sudut pandang hukum:
    1. Thaib telah secara sengaja menghabiskan milyaran dana APBD untuk kepentingan kampanye, tentunya dengan kesepakatan Sekda Muhajir Albaar. Itulah kenapa Pak Muhajir mati-matian membela Thaib sampai sekarang.
    2. Kekisruhan Pilkada Malut telah dimulai dari sejak pendaftaran dan verifikasi di mana terlihat sekali keberpihakan KPU Malut Rahmi terhadap incumbent Thaib melalui keputusan-keputusannya.
    3. Halmahera Selatan sebagai basis Thaib/Kasuba diduga oleh Panwas telah terjadi penggelembungan 10.000 suara oleh KPU Halsel. tindakan KPU Halsel ini jualah yang membuat Bupati Halbar Namto bersama KPUD Halbar dan Panwas "duduk dan tidur" di dalam peti suara pasca rekapitulasi hasil di kabupaten Halbar. Memang benar bahwa ada pengalihan seribuan suara dari kandidat no. 1 (Charles Sunarjo) ke kandidat no. 3 (Gafur).
    4. Jika bung Indra adalah pakar hukum (saya bingung apakah anda dari disiplin hukum tata negara atau hanya sekedar pengamat politik dan hukum?) Harusnya bung Indra tahu bahwa fakta dan bukti hukum pembekuan KPUD Malut terhadap KPUD Halbar adalah tidak sah. Walaupun terjadi pelanggaran pengalihan suara di Halbar tetapi tidak ada hitam di atas putih dan tidak ada rekomendasi Panwas mengenai pelanggaran ini. Bahkan KPUD Halbar, Panwas, dan saksi-saksi tiga pasangan calon telah menandatangani (walaupun ada rekayasa) berita acara seritifikat suara. Yang justru terjadi pelanggaran hukum adalah ketika KPU Malut merekayasa sertifikat rekap hasil suara oleh KPU Halbar. Fakta hukum inilah yang diabaikan MA. Seharusnya MA bisa memutuskan mana sertifikat suara yang sah. Sehingga saat itu juga MA seharusnya bisa memutuskan siapa pemenangnya. Bukankah sekali lagi hukum tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik dan uang.
    5. Hendra Karianga (ketua PD Malut), menurut orang dalam Thaib, adalah pengurus keagamaan yang mana Paulus Lotulung (ketua majelis sidang perkara Pilkada Malut) menjadi salah satu staffnya. Bahkan, sebelum keputusan sidang keluar, tim Thaib sudah yakin terlebih dahulu bahwa mereka akan menang karena sudah ada komunikasi pribadi antara Hendra dan Paulus. Tetapi saat itu karena ada kepentinga Golkar juga maka akhirnya diambil jalan tengah seperti keputusan MA itu.
    6. Terakhir, buat siapapun, termasuk bung Indra, jika kita adalah tipe pejuang intelektual bukan penggadai intelektual, maka seharusnya kita berani mengungkapkan kebenaran dan tidak berpihak kepada yang salah dan jahat. Saya yakin dengan diskusi-diskusi kita ini, kita jadi sadar dan tahu bahwa siapa yang jahat itu. Bayangkan saja jika kita hanya melihat masalah hukum dan Thaib terpilih kembali, dimana tanggung jawab kita sebagai pencerdas kehidupan bangsa. Maukah dan tegakah bung Indra melihat Maluku Utara terseret kembali ke dalam pusaran kejahatan? di mana dong tanggung jawa sosial kita?
    7. Terakhir lagi, mana itu bunyi UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah? Coba anda jelaskan pasal berapa, ayat berapa dan apa bunyinya? Yang menurut anda menjadi pijakan kelompok pendukung Thaib? Ingat bahwa KPU pusat dan pendukung Gafur juga menggunakan produk UU No. 22/2007!

    Penutup
    - Saya sebagai orang Makian (Ibu: Dalam & Alm. Bapak: Barumadehe), juga John, tetunya tidak ingin lagi suku-suku lain seperti Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Tobelo/Kao/Galela mencaci MAKIAN yang katanya penuh dengan intrik2 KKN. Sudah terlalu sering sayang mendengar MAKIANku dicaci masyarakat Maluku Utara.
    - O ya, Saya lupa menanggapi soal bung Indra pernah mengisi acara HMI di Malut. Saya langsung tertawa (hahaha). Mmhhhh HMI!Saya tahu betul siapa orang2 HMI ini, apalagi soal kompensasi proyek yang mereka terima dari Pemda Provinsi Malut. Juga dengan perilaku foya-foya menghambur2kan uang dengan fasilitas uang negara. Tapi tentunya itu bukan ketertarikan bung Indra, betul?
    - Inilah maksud saya bahwa kita harus (seperti saran bung Indra) melihat permasalahan Pilkada Malut secara kaffah, bukan sepotong-potong. Jika saja bung Indra dibesarkan di Malut dan memiliki sense of intelectual atau sense of idealism untuk membangun Maluku Utara maka saya yakin, bung Indra akan merasa berdosa dan bersalah telah menggalang opini yang menguntungkan Thaib. Sekali ingat tanggung jawab sosial kita sebagai intelektual.
    - Dengan ini juga saya mengajak teman-teman pro perubahan untuk mendeklarasikan sekaligus mengkampanyekan kebusukan-kebusukan para intelektual Indonesia. Mari kita, lewat media internet sebagai langkah awal, men-negative campaign-kan para intelektual yang telah melepaskan tanggung jawab sosial dengan menggadai intelektualitas mereka bagi kepentingan kejahata. Bare in mind! kejahatan yang terorganisir hanya bisa di lawan dengan kebaikan yang terorganisir. Janganlah kita bermufakat untuk kebohongan tetapi marilah kita bermufakat untuk memerangi kebohongan.
    - Saya akan coba membuat sebuah forum/blog tentang itu. Apakah teman-teman yang berdiskusi di blog ini (termasuk bung Indra) mau mengelola dan berbagi cerita soal kejahatan para intelektual Indonesia? Tapi ingat! ide ini hanyalah untuk kebaikan dan kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia bukan untuk kepentingan politik tertentu.

    Salam integritas,
    Syahril Sangaji
  32. indrapiliang says:
    "...Satu saja pertanyaanku; bagaimana pendapat anda mengenai Thaib Armaiyn?
    Karena anda dan rekan-rekan begitu gigih dan bersikukuh untuk meminta Mendagri segera melantiknya..."

    Ini juga tidak relevan, bung. Saya juga meminta Syamsul Bachri dilantik, segera setelah dia terpilih oleh DPR RI sebagai anggota KPU. apa saya mengatakan bahwa Syamsul bersalah atau tidak bersalah? tidak ada kaitannya. pendapat saya karena berdasarkan UU, Presiden bertugas melantik anggota KPU yang sudah dipilih DPR. itu saja. Syamsul Bahri hanya nama. Presiden juga nama.

    Thaib atau Gafur hanya sebuah nama, bung. lagi-lagi saya tidak meminta Thaib dilantik, tetapi kami meminta agar Fatwa MA dihormati, karena menurut pengetahuan kami yang dangkal, dari silang sengkarut masalah Maluku Utara, prosedur yang ditempuh lewat MA itu yang benar. sementra yangdilakukan oleh KPU itu keliru.

    Baca lagi UU dengan benar, bung. Dan tidak eloklah anda memaksa saya mengatakan bahwa Thaib tidak perlu dilantik, karena dia penjahat, maling, atau pemerkosa, misalnya. Itu bukan bidang kerja saya dalam kasus ini. Juga, kalau ada yng mengatkan bahwa hukum bisa dibeli, silakan laporkan ke Komisi Judisial.
  33. indrapiliang says:
    "...Jangan tersinggung ya kawan. Fakta mengenai anda dan kawan-kawan-mu dalam pernyataan-pernyataan Pilkada Maluku Utara sudah ‘terendus’ karena Thaib Armain menggunakan uang rakyat Maluku Utara untuk memberikan nafkah pada kalian. Hati-hati tidak lama lagi anda dan kawan-kawan nanti seperti Amin Nasution..."

    Ini pernyataan andi yang menurut saya bernilai sampah. Dan ini yang didukung John sebagai ilmiah atau kritikan. Bahwa saya approve pernyataan-pernyataan ini, sekadar menunjukkan betapa kualitas perdebatan ini, ya, seperti ini saja. Bung Andi, sekali lagi saya ingatkan anda hati-hati dalam menyatakan pendapat anda. kalau saya membiarkan pernyataan ini, sama saja dengan mengatakan bahwa ini benar. kalau saya tanggapi dengan emosi, saya diminta menjadi nabi. sama-sama nggak enak.
  34. indrapiliang says:
    untuk bung andi, sebaiknya anda tidak menggunakan pendapat orang lain menyangkut saya. itu cara yang teramat licik. juga soal "sepak terjang ijp" di kampung sendiri. itu yang megalomania, menurut saya. kalau saya katakan standar honor, saya hanya ingin mengatakan kepada anda bahwa anda bisa dapatkan angka-angka objektif, bukan berdasarkan imajinasi anda. saya kira saya menghabiskan waktu menanggapi imanjinai anda ini.

    anda hanya ingin mengatakan tentang keterbatasan pengetahuan anda, lalu menyebut sejumlah persepsi orang-orang asing yang anda amini, termasuk soal Indonesia. mungkin anda punya masalah dengan tentara, atau apapun. tapi itu bukan urusan saya. mungkin juga anda ingin melakukan sesuatu, tetapi anda tidak begitu paham tenang apa yang anda ingin lakukan itu.

    begitu pula tentang sesuatu yang terlanjur menjadi begitu dahsyat, tentang pendapat orang tentan saya, misalnya, lalu anda jadikan sebagai satu kesimpulan. padahal, anda baru ketemu satu atau dua orang. saya hanya ingin mengatakan bahwa anda sebaiknya hati-hati membuat kesimpulan kalau kesimpulan itu anda peroleh dari sumber lain yang anda sendiri belum verifikasi.

    kalau garis demarkasi yang anda yakini adalah sama sekali tidak berkomentr atas soal sengketa pilkada maluku utara, dllnya, nah, apalagi yang saya harus kerjakan, bung?

    rupanya, dari cerita anda, anda lebih tertarik dengan cerita-cerita sekilas, bukan pada keseluruhn kisah. ada banyak kawan yang merasa jauh lebih baik hidupnya, menjadi imun, karena dia tinggal di daerah, bekerja dengn universitas lokal, lalu melihat kiprah orang lain di Jakarta sebagai sesuatu yang memuakkan. ini sindroma juga, menurut saya. dan yang lebih penting lagi, ada orang-orang yang merasa lebih tahu orang lain, ketimbang orang lain itu sendiri. ini penyakit sosial yang parah di kalangan cendekiawan, aktifis, atau apapunlah sebutannya. dan kalau ini dijadikan referensi, saya tentu juga mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh kalangan akademisi, dimanapun, di dalam dan luar negeri. tapi cukup saya saja yang tahu. ini bukan pembicaraan yang menyenangkn tentang proyek-proyek pemda, duplikasi naskah akademis penyusunan perda, manipulasi dalam ongkos cetaksebuah buku, double payment untuk tiket perjalanan dinas, dllnya.

    cukup nanti, kalau anda mau tahu tentng penghasila saya, saya akan sampaikan kepada pihak terkait, kalau saya ada di jabatan publik. saya tidak sekaya yang anda kira, bung. perlu anda ketahui, bung, bahwa saya punya warung padang di Serang dgn nama "Pinang Tujuh" dengan omset 100-an ribu per hari. adik dan kakak tertua saya masih jualan sate padang sampai hari ini, sejak saya sekolah. apa yang orang bicarakan tentang sepakterjang saya lebih karena pengaruh pemberitaa media yang masif, diskusi di banyak kmpus, tampil di televisi dengan honor 300 ribu, dllnya.

    lagi-lagi anda menyebut soal korupsi, tanggapan kawan saya tentang saya, sepakterjang saya, dllnya, tetapi anda sama sekali tidakmasuk dalam substansi sengketa pilkada Maluku Utara. apa anda cukup punya pengetahuan tentang ini bung, saya tidak tahu juga.

    banyak orang yang terjebak meliat raksasa di depan mata, karena isu-isu yang dikembangkan, padahal itu hanya seekor semut.

    soal data-data BPK, lagi-lagi itu bukan urusan sengketa pilkad Maluku Utara, bung. anda lagi-lagi memaksakan diri. judulnya saja berbeda. namanya saja tidak sama.

    saya mungkin akan tanggapi lagi sebatas soal sengketa pilkadanya. terlalu menghabiskan waktu kalau mengurus persepsi orang tentang saya, juga bukan bidang saya mengomentari soal korupsi, audi BPK, dllnya.

    yang saya mau tantang adalah, apakah pendapat saya soal sengketa pilkadamaluku utara ini salah atau benar? baru akademis itu namanya.
  35. indrapiliang says:
    nah, diskusinya sudah mulai menarik. saya kira harap dipisahkan tentang beberapa hal.

    Pertama, kasus korupsi atau dugaan korupsi siapapun, terutama Thayb, bagi saya tidak relevan dikaitkan dengan sengketa pilakada Maluku Utara. itu urusan KPK, Kejaksaan, dllnya. silakan bawa ke jalur itu. Kalau pengamat "bermain", waduh, saya kira terlalu jauh. perangkat pengamat itu adalah hukum, perundang-undangan, dllnya. dalam kasus sengketa pilkada Malut, ada soal hukum, politik dan pemerintahan. saya kira tidak ada lagi yang kebal hukum di republik ini. nah, UU yang dipakai adalah UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dllnya.

    Kedua, saya koq menangkap kesan kalau pendapat para pengamat mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan, keputusan MA wajib dihormati, koq malah disimpangkan bahwa itu dipengaruhi oleh Tyaib. koq begitu? juga dikatakan soal uang dllnya. persoalan dalam kasus sengketa pilkada Malut ini kan hanya soal siapa yang jadi pemenang? pilihannya dua: Thayb atau Gafur? lalu, bagaimana menentukan? nah, dari sini kita telusuri mekanisme menurut UU, dllnya. ada prosedur, dllnya. kalau berdasarkn expert meeting, fgd, dllnya, kami menyebut bahwa prosedur pengadilan, keputusan MA, sampai ke Fatwa MA, adalah jalan yang benar, dan bukan keputusan KPU, bukn keputusan DPRD, bukan surat DPR, apalagi bukan keputusan Presiden, apakah bisa direduksi sebagai keberpihakan kepada Thayb? periksa lagi argumen-argumen kami.

    Ketiga, menurut saya Ale berhak punya subjektifitas. dia kawan saya. saya menyukainya. silakan saja dia punya pendapat beda, karena ini negara demokrasi. dan siapapun yang lahir di tanah malukumenurut saya justru mempunyai subjektifitas. sah-sah saja. anda juga akan sulit melihat saya "objektif" ketika menyangkut kampung saya. tapi karena ada soal perbedaan dalampendapt di ruang publik, lantas ada yang menyebut sebagai keberpihakan, permainan, sepakterjang keliru, koq sepertinya kita seolah-olah hidup di ruang hampa. apa komentator sepakbola bisa disbut berpihak kepada salah satu tim, sedari awal, hanya denan mengatakan proses gol ini berbau offside, pelanggaran karena kartu merah itu berlebihan, dll? ini yang saya tidak mengerti. kami bukan pemain. pndapat kami menguntungkan salah satu calon, iya, benar. tapi pendapat kami toh juga tidak mengubah apa-apa, kan?

    keempat, yang saya sayangkan adalah ada yang mengatakan bahwa pendapat kami membuat resah masyarakat Maluku Utara, dll. apa benar seperti itu? saya cek, tidak. masyarakat yang mana? ketidakpastian hukum justr membuat Maluku Utara akan hancur lebur, kawan. darurat sipil, darurat militer, dllnya. dan itu bisa lewat ketiadaan gubernur defenitif. coba pikirkan lagi dengan luas. lebih mudah memasukkan seorang gubernur yang sedang menjabat ke penjara, daripada berspekulasi terus tentang harta-harta korupsinya. dan lagi-lagi, ini diluar soal sengketa pilkada.

    saya memang lelah akhir-akhir ini. tapi saya tidak hanya menjadi komentator liga maluku, juga liga-liga lainnya, di seluruh penjuru tanah air. saya senang kalau memang ada feedback seperti ini.
  36. john says:
    Saya sempat membaca komentar dari kawan Andi Saifullah pada hari ini Rabu, pukul 16.00 WIB, dan saya sangat tertarik.Ternyata ada banyak hal yang selama ini luput dari amatan saya. saya bukan seorang dengan kapasitas pengamat sebagaimana Indra Pilliang yang begitu sering ulasannya saya baca di Kompas. Bahwa informasi yang disampaikan kawan Andi itu pernah saya dengar samar-samar dari beberapa kalangan. tapi kemudian ditulis oleh Andi dengan begitu bagusnya, saya jadi kaget. bukan saja informasi tentang perilaku para pakar dan aktivis dalam kasus Maluku Utara, tapi Andi juga dengan berani menunjukkan kepada publik, informasi yang selama ini sangat dijaga kerahasiaannya: data dugaan korupsi hasil audit investigatif BPK, dan hasil penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan di kantor Gubernur Maluku Utara semasa Thaib Armayn---calon yang didesak oleh Indra cs untuk dilantik Mendagri. Sebagai anak Maluku Utara saya juga sepakat dengan Indra dan Andi bahwa masalah Maluku Utara tidak mutlak menjadi milik anak-anak Maluku Utara, tapi adalah masalah nasional yang harus kita pecahkan bersama. Dan saya berharap, diskusi di blog ini dapat berkontribusi dalam memetakan masalah Pilkada Maluku Utara, sebagaimana harapan Il Sangaji (Palu ya?).
    sayangnya, pada pukul 22.30 WIB, malam ini, saat saya membuka blok bung Indra untuk mengomentari apa yang ditulis Andi Saifullah, saya kaget. komentar yang begitu bagus dan menarik, tak saya temukan lagi. padahal ia memuat banyak hal. tentang apa yang pada awalnya selalu ditantang kawan Indra: tunjukkan bukti bahwa ia dan para pakar dari Jakarta tidak terlibat dalam paktik kotor di Maluku Utara. saya coba mencari jawabannya dengan berselancar mencari blog Ida Nasim. ketemu. sayangnya, blog Ale Ida Nasim (mantan Sekjen KPP PRD) tidak memuat apa yang ditulis Andi itu.
    kalau si Ale ini, kabar yang saya dengar adalah dia memiliki banyak dokumen kunci dalam masalah Maluku Utara. mulai dari Pilkada-nya, hingga dokumen korupsi sebagaimana ditulis oleh kawan Andi. bahkan kalau tidak salah, data yang sama dengan yang ditulis Andi itu dimilikinya. yang saya herankan adalah, bukankah dia anak YHB yang ikut mendorong diskusi dan expert meeting tentang Pilkada Malut, yang hasilnya disampaikan ke publik bahwa KPU bersalah dalam mengambil alih kewenangan KPUD Maluku Utara. kok sekarang dia menenteng data yang tidak mendukung sikap politik kawannya: Indra?
    Terlepas dari kontroversi sikap sejawat Indra itu, saya berharap, jika forum ini bukan sekadar sebagai forum saling hujat dan fitnah, atau membangun konspirasi antara kami yang berdiskusi di sini (kenal dengan Andi saja tidak, apa yang mau dikonspirasikan?), maka komentar yang bagaimanapun pahitnya, meminjam bahasa Andi: kita baca bersama. dan kita renungkan bersama.
    kepada Andi. sebagai anak Maluku Utara (sekadar informasi, orang tua saya satu suku dengan kawan Il Sangaji dan Thaib Armayn, Makian Ngofakiaha), saya sangat berterima kasih, anda dapat menyajikan informasi yang awalnya cuma kami dengar secara samar, menjadi terang. sehingga apa yang fitnah dan bukan, dapat kita ketahui bersama. untuk Indra, jika anda seorang pengamat yang menghargai kritik (Anda kan jago kritik) maka kritikan dan saran dari orang yang memperhatikan Anda tolong didengar atau dibaca. jangan dihapus. agar menjadi bahan renungan, dan tidak salah langkah hingga masuk dalam kubangan lumpur yang kedua kali.
    salam sejahtera
  37. IL Sangaji says:
    Bung Indra, jujur saja blog anda telah menjadi sebuah media alternatif menarik yang tentunya jika Habermas tahu dia mungkin akan bangga dengan bung! karena konsep public sphere-nya telah begitu menjadi kenyataan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini.
    Saya salut dengan jawaban-jawaban anda menanggapi kritikan dan analisa teman-teman pembaca mengenai persoalan Pilkada Maluku Utara. Sayangnya anda terlihat begitu defensif dan emosional menjawab pertanyaan atau klarifikasi teman-teman pembaca blog anda. Bahkan saya dan teman-teman lain dianggap membangun konspirasi, menghasut, dan menghancurkan. Kenal saja tidak bagaimana cara kita berkonspirasi yah! Saya bukan di pihak yang mendukung atau menolak kedua kandidat gubernur Maluku Utara. Saya hanya sedikit risih dengan pernyataan sikap bung Indra dan teman-temannya yang terlalu prematur mengambil kesimpulan persoalan Pilkada Malut. Kalau bicara hukum di negeri kita itu, siapa sih yang percaya sistem hukum kita telah begitu mandirinya. Sehingga keputusan hukum Pilkada Malut pun adalah murni keputusan hukum tanpa tawar-menawar kepentingan politik atawa uang.
    Saya jujur saja puas dengan jawaban anda terhadap pertanyaan saya mengenai metode pengumpulan data/informasi bagi sumber analisa saudara. Saya percaya dengan metode ilmiah tersebut terlepas dari metode pemilihan sampelnya. Insya Allah saya akan rekomendasikan peneliti LSE itu untuk berbicara dengan anda sebagai nara sumber Pilkada Malut. Saya juga akan pulang Agustus ini dan mendirikan sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan wawasan multikultural di Maluku Utara. Mungkin saya akan banyak meminta saran anda juga sebagai senior dengan pengalaman segudang di lembaga-lembaga penelitian.
    Sekali lagi niat saya hanya satu, membangun Maluku Utara dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan tertib adminitrasi. Jika saja bung Indra dan teman-teman lainnya setuju dengan niat saya ini, insya Allah kita tidak akan memberikan komentar yang menguntungkan pihak-pihak yang sudah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat Malut selama ini. Harusnya kita semua sepaham dengan aksioma politik Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Sekali lagi, perubahan tidak akan terjadi tanpa pergantian kekuasaan walaupun tidak ada jaminan bahwa yang baru bisa merealisasikan perubahan itu.
    Salam hormat dari saya pribadi untuk Bung Indra di Jakarta

    Syahril Sangaji,
    Semoga diskusi ini telah berkontribusi secara tidak langsung terhadap pemetaan permasalahan Pilkada Malut.
  38. Andi Syahrullah says:
    Tadinya, saya berpikir tanggapanku tidak akan membuat Bung Indra pusing dan mau "muntah",--seperti respon baliknya. Kepada saudaraku dan kawanku Il Sangaji, meskipun kita belum kenal, saya mendukung nawaitu-mu dalam perdebatan ini dan saya akan mendukung segala rencana-mu untuk Maluku Utara. Kiranya uraian di bawah ini mungkin sedikit menambah referensi untuk Maluku Utara.

    Bung Indra Piliang yang baik,
    Saya cukup kaget dengan reaksi anda. Padahal ini hal biasa saja. Bukankah berdiskusi atau berpolemik adalah pembelajaran yang mencerdaskan? Sekaligus melatih kesabaran dan kedewasaan untuk menjadi pemimpin. Mudah-mudahan anda tidak permisif dan anti kritik.

    Bagi saya, orang mengajak berdebat atau mengajak perang -- seperti kata anda, itu pertanda “perhatian”. Mungkin Anda menjadi orang “penting dan public figur”. Bahkan mungkin lebih jauh, mereka ingin mengingatkan anda agar senantiasa menjaga integritas dan kecerdasan-mu dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

    Pada tataran ini, orang yang mengkritik anda, bisa bermakna mereka tidak menginginkan anda keciprat lumpur korupsi dan kejahatan yang dilakukan Thaib Armaiyn di Maluku Utara.

    Dalam konteks diskusi ini, saya berposisi ingin menjelaskan kepada anda, apa sebenarnya yang terjadi di Maluku Utara, tentu dalam pemahaman dan perspektif saya. Tujuannya hanya satu, agar anda tidak masuk dalam “kubangan lumpur” yang diciptakan Thaib Armaiyn. Karena bisa saja anda “salah membaca atau khilaf” akibat informasi yang menyesatkan.

    Sejujurnya, kasus Maluku Utara ibarat “ilalang kering”. Sedikit saja kena api, akan terbakar dan bisa membumi hanguskan Maluku Utara. Daerah ini adalah daerah bekas kerusuhan. Jadi masih menyisakan trauma saling curiga di antara masyarakat.

    Konflik pilkada Maluku Utara pada hari ini, telah memunculkan kembali trauma saling curiga itu. Dan pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah dua kandidat yang sedang berseteru ini, yakni Thaib Armaiyn dan Abdul Gafur, tentu beserta sekutu-sekutu di belakangnya. Dan sekutu-sekutu di belakangnya itu, ada tentara, polisi, pengusaha, pengamat politik, pakar hukum, aktifis dan petualang-petualang politik – yang terus terang saja “biadab” karena hanya demi “uang” melakukan segalanya untuk menghancurkan negeri ini, termasuk Maluku Utara.

    Sebagai seorang peneliti, anda tentu dapat membaca gejala dan fenomena yang tampak, seperti peledakan dan penemuan bom di tengah demontrasi, temuan bom dan senjata tajam di dalam ruang pertemuan, di kantor pemerintah; kejaksaan dan kantor walikota, polisi dan tentara yang saling menyerang, polisi yang dipukuli oleh demonstran, perang opini di meja diskusi, seminar, media massa dan sebagainya. Semua ini dengan jelas, hanya membuat kekacauan. Jika anda melakukan wawancara lebih jauh kepada masyarakat, maka sudah dipastikan siapa di balik ini semua. Yang jelas, saat ini angkatan darat berada di pihak Thaib Armaiyn dan sebaliknya kepolisian cenderung mendukung Abdul Gafur. Tidak usah jauh-jauh anda mengamati. Lihat saja, siapa yang berkeliaran di lingkaran Thaib Armaiyn, dan sebaliknya anda juga harus lihat siapa yang berkeliaran di sekitar Abdul Gafur.

    Bung Indra,
    Anda pasti tahu kemana arah fenomena dan gejala ini? Anda juga tentu ahli dalam menghitung anggaran militer di daerah konflik, seperti Maluku Utara ini. Berapa jumlah anggaran untuk pengamanan? Semua ini jelas masuk di kantong para petinggi keamanan, baik itu angkatan darat maupun kepolisian.

    Lalu apa artinya demokrasi di Maluku Utara? Apa makna Pilkada Maluku Utara? Bagaimana peran pakar hukum, pengamat politik dan aktifis? Mereka berpihak kepada siapa?

    Sudah sejak awal dan sangat terang benderang bahwa kampanye Thaib Armaiyn untuk pencalonannya sebagai Gubernur telah menggunakan sejumlah dana masyarakat dan dana ini telah disalurkan ke berbagai pihak untuk mendukung kekuasaannya, termasuk pencalonannya sebagai gubernur.

    Secara sederhana, saya dapat menguraikannya sebagai berikut :

    (1) Hasil penyidikan Kepolisian Daerah Maluku Utara terhadap Realisasi Dana Tidak Tersangka Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2004 menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi sebesar Rp. 35.348.793.995,00. Dalam hal ini kepolisian telah menyeret beberapa pihak dan telah menjadikan mereka sebagai tersangka sekarang, diduga kepolisian memiliki bukti yang lebih dari kasus yang disangkakan pada mereka.

    (2) Hasil pemeriksaan investigative Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Dana Tidak Tersangka tahun anggaran 2004 memberikan kesimpulan terdapat unsure tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan daerah, yang jumlahnya Rp. 16.720.326.250,00. Rinciannya :
    · Dana ini sekitar 7 milyar dipakai oleh pribadi Gubernur Thaib Armaiyn, tidak ada bukti pertangungg jawabannya;
    · 3 milyar lebih diberikan kepada DPRD, tidak ada bukti pertanggung jawabannya;
    · 5 milyar lebih untuk TNI; tidak ada bukti pertanggung jawabannya.
    · Dan sisanya untuk Polda, Kejaksaan Tinggi, KPU, Panwaslu dan Satgas pemilu, semuanya ini tidak ada bukti pertanggung jawabannya.

    Di dalam dokumen ini juga merinci beberapa pihak, termasuk akademisi dan aktifis yang menerima uang dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya.

    Dari keseluruhan dana ini uraiannya secara detail dapat diperoleh di dokumen Audit BPK.

    Lebih lanjut, disamping dana di atas terdapat juga dana pengungsi eks Timor Leste. Dana ini jumlahnya sangat fantastis, Rp. 436.528.759.660,00. Dan paling aneh, dana ini benar-benar tidak tersentuh oleh tangan hukum. (Saya memiliki dokumennya). Untuk dana pengungsi eks Timor Leste, beberapa media sedang mem-blow up-nya, terutama di Belu, NTT.

    Terus terang saja bung Indra yang baik,
    Apa yang saya uraikan di atas belum termasuk dana yang oleh BPK disebut sebagai pelanggaran Disiplin Anggaran Dana Tidak Tersangka. Angkanya cukup fantastis, sekitar 19 milyar. Selain itu juga terdapat dana di luar Dana Tidak Tersangka, sejumlah Rp. 227.000.000,00, yakni pembelian fiktif peralatan dan mesin kebutuhan Mes Maluku Utara di Jakarta. Jika ditotal secara keseluruhan maka angkanya sekitar 472 milyar. Wow angka yang fantastis.

    Sayangnya Bung Indra,
    BPK RI tidak bisa melanjutkan pemeriksaan karena seluruh dokumen asli dan bukti-bukti pengeluaran asli aktifitas Thaib Armaiyn sudah disita Kepolisian Daerah Maluku Utara. Sehingga apa yang diperiksa BPK RI hanya sebatas pada Dana Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004, yang sudah menjadi penyidikan kepolisian. Padahal banyak kegiatan dan pengeluaran anggaran yang belum diperiksa.

    Terakhir ini, cukup mengagetkan karena beberapa pengusaha/toko etnis China di Maluku Utara melakukan penagihan kepada Tim Sukses karena ternyata atas perintah Thaib Armaiyn, dimintakan sejumlah uang untuk dukungan politik pencalonannya, dengan janji kalau Thaib yang menang maka mereka para pengusaha ini akan mendapatkan kompensasi proyek. Sungguh licik dan kotor.

    Karena itu Bung Indra,
    Untuk mendapatkan data secara meyeluruh dan jelasnya, anda dapat mempelajari dokumen temuan BPK RI maupun dokumen dana eks pengungsi Timor Leste. Di dalam dokumen BPK RI, alur dana mengalir cukup deras, sampai para pengamat, akademisi ikut kecipratan uangnya.

    Dari keseluruhan uraianku, saya hanya ingin menyampaikan kepada anda bahwa Thaib Armaiyn telah melakukan sebuah kejahatan besar yang terorganisir sistematis dan mengajak banyak pihak, termasuk para pengamat politik, pakar hukum yang “cerdas, jujur” dan para petinggi hukum di Jakarta untuk sama-sama menghabiskan uang rakyat Maluku Utara. Sungguh benar-benar perbuatan keji dan biadab.

    Setelah keseluruhan uraian di atas dan jika anda benar-benar berkomitmen untuk menegakkan hukum, seperti yang anda katakan bahwa negeri ini memiliki hukum karena itu kita harus patuh pada hukum, maka saya ingin mengetahui pendapat anda.

    Satu saja pertanyaanku; bagaimana pendapat anda mengenai Thaib Armaiyn?
    Karena anda dan rekan-rekan begitu gigih dan bersikukuh untuk meminta Mendagri segera melantiknya.

    Saya yakin anda memiliki keahlian untuk membaca siapa Thaib Armaiyn dan sekutu-sekutunya karena seperti anda katakan menjawab sdra. Il Sangaji bahwa anda punya metode dan tidak perlu untuk diajari.

    Pada bagian akhir ini, saya ingin menjawab beberapa komentar anda mengenai tanggapan saya dan tanggapan rekan-rekan seperti Bung John, Il dan Uphy. Semoga diskusi ini bisa memberikan kita “pencerahan” dan kita bisa mengembangkan sikap saling menghormati.

    Pertama, saya setuju dengan anda bahwa kasus Maluku Utara bukan hanya menjadi urusan anak-anak daerah Maluku Utara. Sekedar informasi, saya bukan putra dari Maluku Utara. Saya berkelahiran Bone, Sulawesi Selatan. Jadi saya aslinya adalah putra daerah Sulawesi Selatan. Dan saya tidak perlu menjelaskan mengapa saya begitu perhatian terhadap kasus Maluku Utara karena bung pasti tahu jawabannya. Semua generasi di negeri ini harus memiliki sensitifitas untuk melihat masalah ke depan dari NKRI. Jadi bukan hanya melihat Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Suamter Utara tapi semuanya.

    Saya concern dengan gerakan politik local. Kebetulan saat ini saya berada di Jerman mengambil S3. Saat ini saya sedang meneliti Tipology Gerakan Burschenschaften Yang Mendorong Jerman Bersatu. Gerakan ini hidup di tahun 1810 sampai puncak gerakaannya pada Festifal Watburg tahun 1817 yang mendorong gerakan demokratik nasional di Jerman. Burschenschaften ini awalnya asosiasi-asosiasi mahasiswa yang bergerak di bawah tanah dan terus-menerus melakukan pengorganisasian rakyat.

    Kedua, saya melihat anda begitu reaktif terhadap informasi soal kawan anda, sang doctor. Bahkan untuk ini, anda tampak seperti kesal dan dengan gagah memamerkan berapa honor yang anda terima sebagai narasumber ahli politik atau pengamat. Sungguh mengagumkan, tapi sekaligus anda dihinggapi gejala “megalomania”. Bung, bukankah itu mencerminkan “ketamakan”.

    Ketiga, saya berharap anda tidak bereaksi berlebihan kalau memang tidak ada something wrong. Saya ingin anda tahu di Universitas Andalas, ada beberapa rekan bahkan seorang bergelar pakar hukum tata negara berpendapat soal mengenai kiprah perpolitikan anda di tanah air, bahkan di kampungmu sendiri Suamtera Barat.

    Sekitar dua bulan lalu, ada seminar di Barcelona membahas Kondisi Terakhir Politik di Kuba, saya ketemulah dengan orang ini. Kami memiliki minat yang sama. Diskusilah kami mengenai Maluku Utara dan Sulawesi Selatan membandingkannya dengan Rhineland, Porto Alegre dan Nepal. Wah bung, saya sungguh terkejut karena penilaiannya yang miring mengenai pakar politik, pakar hukum dan ahli tata Negara di Indonesia. Itu saja.

    Keempat, saya ingin cerita sedikit soal tentara di Indonesia dan kesan para pengusaha Asing, terutama dari Amerika, Eropa dan China mengenai hukum di Indonesia. Para pengusaha ini dengan vulgar mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang tidak memiliki hukum. Hukum di Indonesia adalah milik orang atau kelompok yang memiliki kekuatan mengendalikan kekuasaan. Siapakah mereka? Mereka itu adalah Tentara. Jadi kalau mau menanamkan investasi di Indonesia, sederhana saja caranya : kasih makan tentara dan pakar hukum, politik habis perkara. Karena mereka akan membolak-balik yang salah menjadi benar dan sebaliknya yang benar menjadi salah.

    Terus, cerita ini kaitannya apa dengan perdebatan kita?

    Jika anda jujur dan jeli untuk melihat kasus Maluku Utara, seharusnya sudah sejak awal anda menarik garis demarkasi. Tapi tampaknya, anda tidak melakukan itu bahkan anda bersikukuh dengan alasan demi demokrasi dan demi penegakkan hukum dan perundang-undangan di negeri ini. Sungguh luar biasa, walaupun saya tidak menemukan sedikitpun alasan ilmiah atau motivasi mulia seperti yang anda sebutkan, selain karena alasan “uang”. Karena hal ini, maka membuat saya bertanya-tanya siapa sebenarnya anda?

    Kelima, Bung, ada cerita menarik mengenai kejar-kejaran jalan di tol Jakarta menuju bandara Soekarno-Hatta. Antara Imran Jumadil, salah satu pendukung Abdul Gafur dengan Ketua DPRD Propinsi Maluku Utara, Ali Syamsi yang merupakan pendukung setia Thaib Armaiyn. Persis seperti dalam film action Amerika. Cerita ini lucu, tapi esensinya adalah soal sikap politik demi uang. Apa komentar Pak Ali Syamsi pada Imran Jumadil, “jangan menghalangi rejekinya”—maksudnya uang sogokan dari Thaib Armaiyn. Bung, banyak sekali doctor dan pengamat politik, ahli hukum yang “melacurkan diri” demi uang.

    Soal Pak Ali Syamsi ini, kalau tidak salah sepekan lalu, diberitakan oleh media cetak dan TV di Indonesia bahwa dia hilang. Padahal dia sedang bersama dengan Karo Humas Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Slamet Haryanto, mengorganisir wartawan untuk konferensi pers menolak sikap Mendagri yang mengembalikan kepada DPRD Propinsi Maluku Utara.

    Bung, saya kira ini saja dulu. Sebenarnya saya mau diskusi dengan anda mengenai TNI dan Densus 88 ANti Teror di Indoensia, tapi banyak pekerjaan yang menunggu. Jadi nanti di lain kesempatan saja. Terakhir, saya dengan rendah hati menyampaikan bahwa kritikku pada anda di dasari oleh keprihatinan saya pada kebanyakan intelektual Indonesia yang menjual kehormatan dirinya demi uang.
    Selamat berpikir dan merenung.

    Andi Saifullah
    Hamburg
  39. john says:
    hahaha... salut untuk andi saifullah. saya baru tahu bahwa ada pengamat yang gak tahan dikritik. itu tipologi orang yang bersalah kawan.
  40. indrapiliang says:
    satu lagi untuk IL Sangaji dll. ini sebelum ada bertanya lebih jauh yang tidak penting. saya punya rekaman diskusi di Maluku Utara, dalam bentuk CD, juga transkrip, tentu dengan sampling yang terukur. dan anda juga tidak perlu capek-capek cek ke hotel Amara, sy tidur di kamar berapa, dan siapa yang bayarin. sy kesana atas nama UNDP.

    dan kalian juga tidak perlu capek-capek berpikir yang lain. bahwa persoalan Maluku Utara ini menarik karena kasusnya, bukan karena uangnya atau konspirasi yang koba kalian bangun. jadi, "Maluku Utara" hanya soal nama, bung. jangan terlalu ge-erlah. jangan juga saya diajarkan tentang siapa Thayb, siapa Ghafur, juga konstalasi politik lokal disana, dan bla-bla.
  41. indrapiliang says:
    saya tidak perlu jawab beberapa pendapat yang seolah menempatkan soal Maluku Utara sebagai masalah mereka yang lahir di Maluku Utara saja. kalau ini diteruskan, untuk apa pula membawa soal-soal ini ke ranah publik. selesaikan saja sendiri.

    banyak pendapat yang tidak valid dan hanya memancing. untuk Andi Saifullah, misalnya, kalau doktor yang anda sebutkan itu ada dalam daftar nama penandatangan deklarasi, berarti dia menjual doktornya hanya sekadar 2-4 juta. itu kalau apa yang anda katakan benar. kasihan sekali kawan saya itu, kalau benar bahwa ia datang untuk diam, tanda tangan, bawa uang.

    dan bung Andi, harga 2-4 juta itu murah, bung. kalau anda mau tau standar honor saya, anda bisa email ke sekretaris saya. itu kalau anda bicara soal honor.

    saya heran dengan kalian punya pikiran. kalau kalian berpendapat dikatakan karena "idealisme", sementara yang lain berpedapat "karena uang, densus 88" dll, ini pertanda apa?

    Untuk IL Sangaji, darimana saya punya informasi? tentu pakai metodologi, survei, depth interview, FGD, dll. sebelumnya sy juga pernah ke Ternate, mengisi LK II HMI. sekarang juga sedang mengisi LK III HMI di Palembang.

    Andi Saifullah tidak etis mempertanyakan sumber keuangan lembaga kami, sebagamana kami juga tidak etis bertanya atas biaya siapa dia berangkat ke Hamburg itu dan untuk tujuan jangka panjang apa nantinya?

    Saya tentu kenal baik Ale alias Ida Nasim. tentu dia punya analisa, tentang sepak terjang para aktivis, sebagaimana para aktivis juga punya analisa atas sepakterjangnya. biasa-biasa saja. tidak ada yang heboh, dllnya.

    persoalannya sendiri belum terjawab tentang siapa yang menang di Maluku Utara. kalau saya berpegang kepada putusan MA. jelas sekali. kalau ada yang berpegang kepada putusan lain, misalnya pertimbangan DPR, lalu siapa sesungguhnya mau bikin hancur republik ini? apa keputusan DPR bahwa Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM juga kalian setujui?

    anda punya informasi soal "rakyat bawah", silakan sampaikan. tetapi jelas republik ini berjalan di ranah hukum, bukan hanya politik. coba buka www.cetro.co.id, ada juga pendapat mereka soal pilkada Maluku Utara.

    beberapa pendapat disini sudah SANGAT KETERLALUAN. saya mau muntah membacanya. tapi silakan saja kalau memang mau kalian teruskan. yang jelas, saya mengenal banyak elite Maluku Utara, dari semua kubu dan suku. dan yang saya dapat tidak lebih dari apa yang kalian sampaikan disini: SALING MENGHASUT DAN MENGHANCURKAN. kalau itu yang kalian banggakan di Maluku Utara, silakan saja.

    dulu saya urus Aceh dan Papua, ada yang nuduh GAM, OPM, dll. c'mon, sangat konspiratif. heran saya menatap pikiran zaman ini.

    pagi ini byk tlp ke hp sy, mungkin soal kemenangan Hade di Jabar. jadi males angkat satupun, karena "ngeri" dengan tuduhan orang-orang Maluku Utara di sini.
  42. Andi Saifullah says:
    Kawan-kawan, Ikut nimbrung berdebat ya? .
    Diskusi ini mengingatkan saya pada seorang rekan lama saya bernama Ida Nasim MH, yang juga putra dari Maluku Utara. Sekitar empat bulan lalu dia mengirimkan kepada saya sebuah laporan hasil diskusi yang dilaksanakan oleh Yayasan Harkat Bangsa (YHB) mengenai konflik pilkada Maluku Utara. Laporannya ini anda bisa baca di blogspotnya : www.aleidanasim.blogspot.com. Laporannya ini biasa-biasa saja isinya. Hanya merangkum berbagai pendapat peserta yang hadir pada acara diskusi yang mereka selenggarakan.

    Namun ada satu tulisannya, yang dia tidak publikasikan diblognya, tapi dikirimkan pada saya. Tulisan tersebut cukup “mengagetkan” saya. Sudah berulang-ulang saya meminta ijin untuk mempublikasikan-nya. Tapi dia bilang, itu bagian dari isi bukunya, jadi jangan dipublikasikan, nanti katanya bukunya gak menarik lagi.

    Tulisan tersebut sangat mengagetkan saya karena menceritakan “sepak terjang” para aktifis, ilmuwan, pengamat politik, petinggi hukum di Jakarta hingga aparat keamanan dalam konflik Pilkada Maluku Utara. Tulisan dengan judul “Sepak Terjang Para Aktifis di Maluku Utara” ini menyadarkan saya bahwa dalam dunia politik di Indonesia ternyata begitu busuk karena kecerdasan, posisi politik, pemegang amanah rakyat, kehormatan bahkan kekerasan sekalipun bisa dibeli dengan “uang” hanya karena ambisi kejahatan kelompok atau pihak tertentu. Benar-benar negeri yang tidak ada hukum dan orang-orangnya sudah busuk semuanya.

    Dalam kasus Maluku Utara, terus terang saja, masyarakat Maluku Utara “menginginkan perubahan”. Mereka sudah bosan dan muak dengan kepemimpinan Thaib. KKN-nya benar-benar menggurita. Semua pihak kecipratan uang dan kejahatannya. Thaib sudah mengajak semua pihak untuk “korupsi berjamaah” dan melakukan “kejahatan berjamaah”. Karena itu mereka akan bersatu padu dengan Thaib untuk mempertahankan Thaib agar tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan hukum. Kalau tidak, mereka juga akan ikut dipenjara.

    Makanya, siapapun ; entah itu aktifis, pengamat politik, pakar hukum tata negara, petinggi hukum yang ingin CEPAT KAYA? Gampang saja, buka jalan ke pihak Thaib Armain, pasti anda akan cepat kaya karena anda akan dengan mudah dapat uang. Walaupun untuk itu anda tidak lebih dari “sampah”, karena tidak memiliki kehormatan dan kecerdasan lagi.

    Kepada Bung Il, John, Uphy, sebagai putra daerah Maluku Utara,
    Saya setuju dengan kalian, karena itu marilah berbuat sesuatu untuk perubahan di Maluku Utara. Tentu dengan cara anda sendiri.

    Terus kepada rekanku Ida Nasim alias Ale alias Fajar, kapan buku anda terbit? Sudah ditunggu nich. Pasti heboh itu buku. Terus jangan hanya menulis buku, apa yang bisa anda berikan untuk Maluku Utara. Sorry bung, terakhir ini saya mendapatkan informasi, sikap anda berubah setelah pulang dari jalan-jalan di kampungmu, Maluku Utara. Katanya, anda hampir sering bersama Rusli Jalil, yang sikap politiknya sangat menguntungkan Abdul Gafur. Ai..susah..

    Yang paling akhir, buat rekan pemilik blog ini, rekan Indra Piliang. Saya mengenal salah seorang dari rekan anda. Anda tebak aja sendiri siapa orangnya. Yang jelas dia cukup dekat dan kenal baik dengan anda. Seorang Pakar Hukum Tata Negara, bergelar doctor dan memiliki posisi di lembaga tinggi Negara. Dia mengetahui sumber keuangan anda dalam penyelenggaraan beberapa kali diskusi mengenai pilkada Maluku Utara. Meskipun dia tahu anda dapat uang dari salah satu kandidat Pilkada Maluku Utara, dia menyusup diam saja. Karena lumayan dia hadiri diskusi hanya satu jam, pulang dapat uang dua juta sampai empat juta.

    Jangan tersinggung ya kawan. Fakta mengenai anda dan kawan-kawan-mu dalam pernyataan-pernyataan Pilkada Maluku Utara sudah ‘terendus’ karena Thaib Armain menggunakan uang rakyat Maluku Utara untuk memberikan nafkah pada kalian. Hati-hati tidak lama lagi anda dan kawan-kawan nanti seperti Amin Nasution.

    Semoga, negeri ini masih ada orang-orang yang jujur dan memiliki integritas untuk menyerukan yang haq dan mencegah kebathilan.

    Salam hangat,
    Andi Saifullah
    Hamburg
  43. IL Sangaji says:
    Pertanyaan buat bung Indra,
    Saya lihat foto anda dengan latar pulau Maitara dan Tidore, artinya anda sudah pernah ke Ternate. Tapi berapa lama anda berada di Ternate sehingga bisa memberikan analisa seperti yang tercantum di poin nomor 2 di atas bahwa "masyarakat sendiri, sejauh pemantauan kami, tidak dalam posisi mendukung atau menolak siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih." Saya adalah putra asli Makian (suku Thaib Armayin), hidup di Ternate sejak kecil sekarang sedang studi di Amerika. Desember lalu saya pulang ke Ternate dan membantu penelitian seorang mahasiswa Phd di LSE London tentang Pilkada di Malut. Saya keliling Ternate wawancara dengan orang-orang dari semua kalangan (kampus, media, & orang biasa). Hasil yang saya dapatkan adalah bahwa Gafur dimenangkan oleh situasi. Akumulasi kekecewaan seluruh lapisan masyarakat Malut terhadap Thaib telah berimplikasi terhadap kemenangan Gafur. Bayangkan saja 6 walikota/bupati ikut secara politik mendukung Gafur. Bukan karena gafurnya sebenarnya tetapi lebih karena ketidaksukaan mereka terhadap Thaib sebagai gubernur saat itu. Bayangkan juga! Ternate sebagai barometer ekonomi politik dan budaya Malut pun masyarakatnya memenangkan Gafur secara mutlak.
    Ada cerita lucu tentang kampanye Thaib yang ngebon ke toko-toko cina untuk keperluan logistik kampanye Thaib. Disinyalir sekitar 2-3 milyar utang Thaib ke toko-toko ini belum dibayar. Karena saat itu pemilik-pemilik toko tersebut dijanjikan kompensasi proyek. Tetapi setelah melihat situasi dan tanda-tanda kekalahan Thaib, para pemilik toko mulai menagih utang ke tim kampanye Thaib.
    Perlu diingat juga bahwa penolakan PNS di kantor gubernur beberapa waktu lalu sebenarnya lebih disebabkan oleh akan hilangnya jabatan atasan-atasan PNS ini. Saya mendengar hampir setengah pejabat kantor gubernur Malut yang sudah masuk black list Gafur. Mereka-mereka inilah yang dulu banyak melakukan penyimpangan keuangan daerah dan yang pengangkatannya tidak sesuai prosedur standar.
    Jadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah bung Indra telah betul-betul mendalami permasalahan Pilkada Malut ini? Ataukah anda hanya memantau dari Jakarta saja menggunakan data sekunder dari satu pihak?
    -Salam perubahan untuk Malut-
  44. indrapiliang says:
    Untuk Bung John, saya kira anda tidak menangkap apapun inti yang saya sampaikan. Gini aja, kalau anda bisa mengubah pendapat saya, juga para pengamat lain, dengan uang yang anda punya, mari kita buktikan. Kirim uang anda ke saya, entah dari Thayb atau Ghafur atau siapapun, lalu katakan apa yang harus saya katakan. berani nggak anda menjamin bahwa itu akan saya lakukan, bersama teman yang lain?

    Siapa yang berbicara bahwa dirinya yang benar dalam soal ini? Saya atau anda, bung?
  45. uphy banemo says:
    perubahan untuk rakyat maluku utara, sebuah kalimat yang patut kita rasakan dibumi maluku kieraha, negerinya para raja-raja terdahulu.
    pilkada maluku utara sudah saatnya berakhir dan rakyat maluku utara merindukan vigur dan pemimpin yang membawa rakyat ke perubahan kedamaian, kesejahteraan bagi ummat manusia di negeri para raja-raja tersebut.proses pilkada yang terjadi dimaluku utara sangat syarat dengan muatan politik, karena persoalan hukum pun ditafsirkan secara politik, makanya rakyat sudah jenuh, olehnya itu secepatnya bisa diselesaikan untk untuk mendapatkan kepastian politik yang elegan dan berwibawa.

    salam tukperubahan maluku utara.
  46. john says:
    wah bung indra, anda kok tidak mau dikritik. atau takut ketahuan belangnya ya. jangan belagak suci. dalam pertarungan pilkada maluku utara, anak tk pun tahu, duit yang menjadi andalan thaib armayn. gafur bobrok, tapi, dia tak pernah menggunakan duit pengungsi eks rusuh dan eks timtim untuk ana kampanye. dan siapapun yang menggunakan dana itu, mereka menjadi musuh bersama rakyat maluku utara. begitu kawan. so, jangan belagak suci dan sok menjaga integritas diri sebagai ilmuan. jangan sewot dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang rama ini.
  47. John says:
    Wah bung indra, anda kayak malaikat yang hatinya sesuci mutiara saja. yang jelasnya, siapa saja yang bertarung dalam pilkada Malut, entah itu tim sukses yang berlagak kayak pengamat, atau politisi yang mencitrakan dirinya sebagai orang independen, semua keciprat lumpur. mungkin hanya segelintir orang yang agak bersih, dan itu tidak termasuk anda, kawan. karena siapapun yang bersinggungan dengan Thaib Armayn, pasti keciprat duitnya. wong dia kaya raya.
    kalau gafur, dia petinggi orba yang terkenal pelit. hidupnya juga berlumur lumpur, tapi masih lebih mendingan dari Thaib, yang duit pengungsi saja dipakai untuk kampanye. jangan marah sobat. ini ranah demokrasi, silahkan anda mencaci balik saya. saya terima dengan lapang dada.
  48. IL Sangaji says:
    "Better the devil you know than the devil you don't know," kira-kira begitulah istilah yang paling cocok merepresentasikan pemolihan gubernur Malut beberapa waktu lalu. Kedua kandidat "pemenang" sebenarnya bermental setan. Baik Gafur ataupun Thaib adalah produk tulen Orde Baru. Keuntungan Gafur adalah bahwa ia "dimenangkan" oleh rakyat Malut yang sudah muak dengan carut marutnya pengelolaan keuangan daerah ala Thaib, belum lagi pola pengangkatan pejabat daerah yang tidak profesional. Incumbent Thaib pernah mengangkat keponakannya Arif Armayn yang belum cukup pangkat sebagai kepala Dinas Pariwisata, sekarang menjadi tersangka kasus proyek fiktif pemugaran Keraton Jailolo. Begitu juga dengan Kepala Bappeda, dan jauh sebelumnya Sekda (muhajir Albar). Abdul Gafur sendiri juga pernah tersangkut kasus suap anggota DPRD Malut pada pemilihan 2003. Hanya saja, Gafur sangat diuntungkan oleh situasi, pertama kegagalan Sultan Ternate pada tahap verifikasi KPUD pro Thaib yang membuat setengah pendukungnya memilih Gafur. Kedua, dukungan politik yang begitu besar dari 6 walikota/Bupati se Maluku Utara. Jadi siapapun yang terpilih tentu tidak akan menguntungkan rakyat Maluku Utara. Tapi kalau harus memilih tentu saya akan memilih setan yang belum ketahuan keburukan-keburukannya daripada setan yang sudah jelas tidak pernah membuat Maluku Utara maju.

Tinggalkan Komentar