KOLOM

Soeharto Setelah Sewindu Lengser

Selasa, 29 Januari 2008

Kompas, 22 Mei 2006



Isu kesehatan Soeharto dan upaya untuk kembali memeriksanya oleh Kejaksaan Agung menyelip di antara banyak sekali persoalan negeri ini. Momentumnya tepat, jelang sewindu peringatan lengser keprabon digelar pada 21 Mei 2006 nanti, juga jelang 85 tahun usia Soeharto pada 8 Juni 2006 nanti. Hampir semua pihak yang penting dalam konstalasi dan kontestasi politik nasional bicara atas kasus ini. Mereka yang memiliki kekuasaan hari ini, limpahan dan peninggalan kekuasaan pimpinan Soeharto dulu.   Secara hukum, Soeharto memang menghadapi persoalan. Pemeriksaan intensif terhadapnya berhenti karena alasan kesehatan. Sewindu reformasi justru menunjukkan betapa Soeharto hidup dalam kesunyian, walau secara terang-terangan atau sembunyi, tetap mendapat kunjungan dan dukungan. Sekalipun dalam sejumlah momentum ia hadir dalam kesempatan terbatas, termasuk menerima tokoh-tokoh penting di kediamannya, Soeharto nyaris tidak lagi bisa berkomunikasi dengan publik.  

Kita memang layak memperdebatkan, seberapa banyak jasa dan dosa Soeharto kepada Republik Indonesia. Tetapi, apapun itu, kehadiran Soeharto juga menyisakan tanda-tanya besar tentang makna Indonesia secara keseluruhan. Apakah memang sejarah hanya digerakkan oleh orang-orang besar? Ataukah orang-orang besar itulah yang didorong zaman untuk hadir di depan, lantas melakukan perubahan, baik positif atau negatif? Bagaimana dnegan orang-orang kecil? Benar, Soeharto telah melakukan sejumlah kesalahan, terutama dalam memberikan kemanjaan yang berlebihan kepada keluarganya, anak-anaknya, sehingga menggerogoti pemerintahannya sendiri. Tetapi, kesalahan itu sudah dibayar sejumlah anak-anaknya, oleh hukum dan keadilan, seberapapun parahnya kita memandang kondisi penegakkan hukum dan keadilan yang masih pilih tebang itu.  

Sebagai bagian dari warga terhormat, dari kumpulannya yang terpilih, keluarga Soeharto tidak lagi menjadi pemuncak dari keluarga-keluarga lainnya di Indonesia. Empat presiden sudah menggantikannya. Tidak ada yang setegar dan selama Soeharto dalam memerintah. BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri adalah tiga presiden yang bahkan tidak sampai memerintah selama lima tahun. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonopun terlihat tertatih dalam menggapai garis akhir masa baktinya, Oktober 2009.  Keadilan Bagi Korban

Sewindu sudah Soeharto tidak lagi memberikan senyuman, selain lambaian tangan ketika beberapa kali muncul di rumah sakit. Lambaian tangan yang dipaksakan, kadang di atas kursi roda. Pak tua itu betul-betul kehilangan keperkasaannya, tetapi tidak di mata hukum. Hukum begitu sulit menyentuhnya, karena sebagian besar hukum itu juga berasal dari sabdanya. Hanya karena keadaan “tidak lebih baik”, maka sebagian masyarakat masih merindukan zaman Soeharto. Sindrom SARS (Saya Amat Rindu Soeharto) sempat menggejala menjadi penyakit endemik, dalam benak manusia-manusia Indonesia yang diombang-ambingkan oleh ketakutan kepada manusia lain.  

Dibandingkan dengan kekuasaan raja-raja di tanah Jawa, kekuasaan Soeharto memang lama. Bahkan dibandingkan dengan kekuasaan kolonial yang selalu berganti pimpinan. Justru karena itu, Indonesia terlihat bagai raksasa, besar dan penuh dengan kekayaan yang mampu memberi perlindungan keamanan dan peningkatan kesejahteraan oleh sebagian besar penduduknya, namun tidak bagi sebagian kecil yang berani mengajukan alternatif lain.   Bagi yang menjadi korban selama Soeharto berkuasa, kehidupan adalah sesuatu yang sulit dan kematian adalah sesuatu yang mengerikan. Keadilan bagi Soeharto dikumandangkan oleh banyak orang, namun keadilan bagi korban Soeharto tidak juga diberikan. Sejarah, lagi-lagi, berpihak kepada penguasa dan bahkan penguasa yang dikalahkan oleh penguasa berikutnya. Tanpa memberikan  keadilan kepada para korban selama mesin negara Orde Baru menggilas dan merampas tanah, ingatan dan masa depan itu, tentunya keadilan bagi Soeharto juga keberpihakan yang timpang.  Rekonsiliasi Kemanusiaan

Tidak ada yang lebih berhak untuk bicara mengenai keadilan kepada Soeharto selain para korban Soeharto sendiri. Kalaulah memang ada pemaafan dan pengampunan, dengan alasan kemanusiaan, mestinya parameter yang sama juga diberikan kepada para korban itu. Orang-orang yang tidak mengerti kenapa tanahnya dirampas, ganti ruginya kecil, lalu aparat keamanan menuduh mereka sebagai penganut aliran sesat dan pemuja ideologi terlarang. Orang-orang yang malah bisa dikategorikan sebagai manusia tanpa nama, tanpa catatan, dan tanpa ada usaha untuk menyelami pemikiran mereka. Orang-orang yang kini tinggal nisan.  Maka, sebetulnya tidak ada hak bagi pemerintah dan politikus untuk memberikan pengampunan kepada Soeharto, entah atas nama grasi, amnesti atau abolisi. Kalaupun Soeharto harus mendapatkan keadilan hukum dan sekaligus politik, maka cukup memberikan catatan betapa kasusnya tidak bisa diperiksa karena alasan kesehatan. Biarlah itu urusan ahli-ahli kesehatan, para dokter, namun bukan urusan pemerintah atau politikus. Inilah keadilan relatif yang bisa diberikan, ketimbang seluruh bangsa digerakkan untuk membicarakan status hukum Soeharto yang memang pelik itu.  

Dengan tidak lagi dibicarakan, bukan berarti kita melupakan. Banyak bangunan yang belum jadi, ketika puing-puing Orde Baru runtuh. Tetapi, lebih banyak lagi bangunan lama dibersihkan kembali, dikasih cat, lantas dianggap sebagai sesuatu yang baru. Entah itu bangunan politik, ekonomi atau etika dan karakter pemerintahan.  Mengintervensi kasus Soeharto atas nama kemanusiaan justru akan menyibak banyak kasus-kasus lain. Apakah karena alasan kemanusiaan para terpidana di banyak penjara harus diberikan pengampunan?  

Kalaupun ada rekonstruksi dan rekonsiliasi dengan masa lalu atas nama masa depan, sifatnya janganlah pilih tebang. Presiden Yudhoyono mestinya segera mengesahkan anggota Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran untuk melakukan tugas-tugas besarnya. Bukan hanya nama Soeharto yang harus direhabilitasi, melainkan juga nama Abdurrahman Wahid yang dituduh dengan alasan Buloggate dan Bruneigate, namun tidak mendapatkan kejelasan hukum.  Juga banyak kasus dalam mahkamah militer dan sipil yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang dianggap terlibat dalam G 30 S 1965. Juga terhadap tuduhan yang diberikan kepada Sutan Syahrir, Muhammad Natsir, dan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap berada di balik Peristiwa Cikini, PRRI, Permesta, dan apa yang disebut Jakarta sebagai pemberontakan daerah.  

Ketika gajah berkelahi dengan gajah, banyak semut mati terinjak. Bagaimana keadilan bagi semut-semut itu? Totalitas rekonsiliasi dan kebenaranlah yang layak ditegakkan, bukan parsialitas rekonsiliasi dan kebenaran.  Silakan memaafkan Soeharto. Tetapi, maafkan juga banyak orang yang menjadi korban Orde Baru. Lalu, beri mereka kompensasi yang layak bagi kemanusiaan. Momentum kasus Soeharto yang naik ke permukaan ini mestinya menjadi pintu masuk yang lebar untuk menyelami masa lalu yang buruk, bernoda dan penuh rekayasa itu.  
Kolom Sebelumnya
Beri Komentar »
» KOMENTAR (3)
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com