Memelihara Bulir-Bulir Demokrasi

 Media Indonesia, 27 Desember 2007

Demokrasi di Indonesia modern kini bukan hanya benih. Benih itu telah tumbuh, rimbun, dan bersemak. Sebagian besar malahan sudah menjadi buah. Bulir-bulirnya terlihat bernas walau sebagian malah mulai dimakan tikus. Yang sekarang dilakukan adalah membersihkan semak dan belukar demokrasi, menghalau hama-hamanya, memburu para tikus, sembari tetap membangun optimisme.

Namun, masih banyak yang tidak percaya kepada demokrasi. Ia dihadapkan dengan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, terdapat kalangan yang terbelalak, betapa demokrasi di Indonesia justru bisa bertahan dalam keadaan pertumbuhan kesejahteraan yang minim. Pada 2007, demokrasi mendapatkan arti ketika proses institusionalisasi berlangsung di ranah eksekutif dan legislatif. Sejumlah undang-undang di bidang politik diubah. Sebagian ditujukan memperbaiki kekurangan-kekurangan awal yang tidak sempat dipikirkan, tetapi lebih banyak menjadi ajang pamer kekuatan-kekuatan politik yang dominan di DPR dan pemerintah. Yang lainnya karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, seperti masalah calon perseorangan.

Paket undang-undang bidang politik sepertinya lebih diarahkan untuk menyederhanakan sistem politik multipartai. Tanda-tandanya jelas, yakni tingkat kesulitan tinggi dalam mendirikan partai politik, apalagi untuk menjadi peserta pemilu legislatif. Arah lain adalah makin mencoba mendekatkan kalangan legislator dengan rakyat di daerah pemilihan masing-masing dengan menawarkan sistem proporsional terbuka murni alias tanpa nomor urut. Afirmatif politik terhadap kelompok perempuan juga mengalami kemajuan.

Yang belum banyak berubah adalah bagaimana memutus mata rantai oligarki dalam leher seorang politikus. Kekuasaan pimpinan pusat partai politik makin dominan. Pada tiap-tiap parpol, lembaga eksekutif yang dipilih secara demokratis malahan lebih lemah daripada lembaga legislatifnya.

Majelis Syuro di PKB dan PKS, misalnya, jauh lebih berkuasa daripada ketua umum atau presiden kedua parpol. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat malah terlihat berperan dalam pembacaan hasil Rakornas Partai Demokrat di Semarang, yakni menyangkut pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden 2009-2014. Hanya Amien Rais sebagai ketua majelis pertimbangan partai yang mulai mengurangi pengaruhnya di PAN. Surya Paloh di Partai Golkar malah kelihatan tidak lagi diberi ruang melakukan manuver, pascapertemuan Medan dan Palembang. Peranan Bachtiar Chamsyah di PPP juga tidak terlihat menonjol ketimbang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Dalam wujud yang lain, kalangan politikus daerah yang paling menghadapi masalah. Para anggota DPRD dengan mudah bisa dipecat hanya karena dianggap tidak loyal kepada partai atau kalah dan salah dalam mendukung calon pimpinan. Kita sulit menemukan politikus daerah yang menonjol. Sebaliknya, kepala-kepala daerah yang terkenal semakin terlihat, baik karena kebijakannya maupun pengaruhnya. Perkembangan di daerah itu patut diperhatikan lebih maksimal mengingat merekalah yang paling bergelimang dengan persoalan politik dan demokrasi.

***

Perkembangan lain yang juga fenomenal adalah makin berkibarnya peranan lembaga-lembaga survei. Politik di Indonesia semakin matematis. Persentase menjadi ukuran bagi dukungan. Hasil-hasil survei itu menjadi perdebatan luas malah sesekali memanaskan situasi. Survei telah menjadi tulang besi dan kawat baja dalam demokrasi kita. Akibat yang pasti adalah tiap lembaga demokrasi akan lamban mengeksekusi sebuah kebijakan apabila mereka menduga akan turun drastis dalam survei. Kepercayaan kepada filosofi perjuangan politik semakin pudar. Ideologi kepartaian tercampakkan, kecuali dalam partai-partai kecil yang dikelola kaum muda.

Demi mengejar dukungan dalam survei, pencitraan dan komunikasi politik makin berbiaya mahal. Lihat saja bagaimana besar dan meriahnya alat-alat peraga atau media luar ruang di jalan-jalan. Gambar-gambar orang ukuran raksasa memperburuk tata ruang di daerah-daerah. Di Jakarta juga demikian. Menjelang hari-hari kenegaraan tertentu, dinas, departemen, sampai kantor presiden memamerkan gambar-gambar kepala negara dan ibu negara di berbagai media. Mereka berubah menjadi bintang-bintang iklan.

Penggunaan survei dan iklan itu juga akan terus meningkat menjelang Pemilu 2009. Maka, 2008 adalah tahun survei dan iklan politik. Perhatian kepada sektor riil di bidang ekonomi bisa diprediksikan berkurang. Kalaupun ada yang bermain di wilayah itu, antara lain dengan kebijakan populis seperti pupuk murah dan pendidikan gratis, lagi-lagi tujuannya untuk mendapatkan dukungan lebih baik dalam survei.

***

Kejadian yang paling ditunggu pada 2008 adalah siapa calon presiden selain Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Perhatian juga tertuju kepada siapa tokoh yang menjadi cawapres kedua kandidat unggulan lembaga-lembaga survei itu. Personalisasi politik tidak akan terelakkan. Para tokoh yang lain hanya menjadi gerombolan pendukung atau penolak figur-figur itu.

Selesainya paket undang-undang bidang politik pada akhir Januari 2008 juga akan diikuti oleh aktivitas pengadministrasian dalam penyelenggaraan pemilu. Partai-partai akan disibukkan dengan pemilihan para calon anggota parlemen. Politik akan lebih mengalami internalisasi. Penyusunan kriteria calon anggota parlemen, perebutan daerah pemilihan yang menjadi basis, dan kerja-kerja dari Komisi Pemilihan Umum akan menjadi bagian dari agenda-agenda itu.

Beban politik di tingkat nasional sedikit terkurangi, karena 2008 adalah tahun kembali ke daerah, pulang ke masyarakat. Para calon presiden dan wakil presiden akan berkeliling menyapa rakyat. Para calon anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah juga akan lebih banyak menyediakan waktu minum kopi di warung-warung pinggir jalan. Akan semakin banyak gambar dan iklan di jalanan yang disertai bendera parpol.

Maka, bulir-bulir demokrasi akan dengan mudah dikenali lagi. Ada yang betul-betul kelebihan gizi sehingga terlihat bulat, tetapi tidak menarik selera. Ada yang benar-benar dibiarkan terus bersemak, bahkan berubah menjadi padang ilalang ketika area itu tidak signifikan sebagai sumber dukungan politik. Apa pun itu, kita harus merasa terbiasa. Sembari terus menjaga kewaspadaan agar jangan sampai demokrasi dibajak oleh kelompok yang ingin melakukan hegemoni, kita hanya bisa berharap agar bulir-bulir itu ketika dipanen tidak dimakan hama. Siklus seperti itu akan terus akrab dengan kita....