Demokrasi di Tanduk KPU

3 Desember 2007 1 komentar »

Sindo Pagi, 3 Desember 2007




Dalam seminggu, kita menyaksikan dua persoalan dengan terminologi dan praksis demokrasi. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menyebut demokrasi hanya alat, sementara tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Tentu pendefenisian itu lumrah saja, mengingat defenisi demokrasi sendiri mencapai 550 lebih di seluruh penjuru dunia. Tetapi, dengan pernyataan itu, kalangan pro-demokrasi akan selalu mengingat betapa model pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Orde Baru yang tanpa demokrasi, justru membawa Indonesia kedalam lembah keterpurukan yang dalam, nyaris tanpa martabat.  Kedua, berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 19 November 2007, KPU memutuskan untuk memberhentikan sementara M. Rahmi Husen  sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Propinsi Maluku Utara dan Nurbaya Soleman sebagai Anggota KPU Maluku Utara karena : (a) terdapat usulan masyarakat dan DPRD Propinsi Maluku Utara No. 270/548.A/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003; (b) melanggar janji dan sumpah jabatan sebagai Anggota KPU Propinsi Maluku Utara; dan (c) dengan sengaja telah mengabaikan rekomendasi, saran dan pertimbangan KPU dalam penyelesaian masalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.Selain itu, KPU juga memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Propinsi dan penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2007. 

Kontan saja, keputusan KPU itu mengundang reaksi banyak pihak, baik dari kalangan yang punya kepentingan dengan hasil pilkada Maluku Utara, partai politik, akademisi, serta praktisi dan aktivis pemilu. Dari sini makin terlihat, betapa keputusan-keputusan KPU mengabaikan sama sekali ketentuan-ketentuan perundang-undangan, selain membuat tensi politik makin memanas. Untuk kedua kalinya KPU berbuat blunder, setelah pertama kali mengusulkan anggaran pemilu 2009 sebesar lebih dari Rp 49 Trilyun.  Keabsahan Rapat Pleno

Rapat Pleno KPU itu sendiri bermasalah dari segi keabsahan. KPU mengadalan Rapat Pleno hanya dengan dihadiri oleh 4 orang anggota, sementara 2 orang lain sedang menjadi pemantau pemilu di Australia. Padahal, Pasal 34 UU No. 22/2007 menyebutkan bahwa: (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir; (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir; dan (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Persetujuan 2 orang anggota KPU atas Rapat Pleno KPU yang dibuktikan dengan fax yang dikirimkan dari Australia jelas melanggar ketentuan UU yang menyebutkan pembuktian lewat daftar hadir. Selain itu, fax dikirimkan dari wilayah hukum diluar Indonesia yang sulit dijadikan sebagai bahan bukti bahwa yang mengirimkan benar-benar kedua anggota KPU bersangkutan dan menjadi persoalan jika dikaitkan dengan kehadiran mereka dalam Rapat Pleno. Dari segi ini saja, Rapat Pleno KPU itu tidak sah, apalagi seluruh keputusan yang diambil yang mendasarkan diri kepada Rapat Pleno itu.  Kejadian ini, selain diakibatkan oleh kekurangjelian anggota KPU dalam membaca UU No. 22/2007, juga implikasi lanjutan dari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk hanya mengangkat 6 (enam) orang anggota KPU. Sedari awal saya sudah mengingatkan betapa dengan cara seperti ini, KPU sudah tersandera sehingga harus selalu berada di kantornya di Jalan Imam Bonjol. Akibat lebih jauh adalah anggota KPU akan kesulitan dalam membangun komunikasi dengan banyak pihak. Kesibukan-kesibukan internal akan menghambat langkah mereka dalam menyosialisasikan diri.  

Kesibukan anggota KPU melebihi kesibukan pejabat publik manapun, dalam bulan-bulan mendatang. Yang makin terditeksi adalah mereka menjadi tertatih dalam membangun karakter lembaga. Kini, semakin banyak informasi yang ditulis oleh kalangan jurnalis tentang “centang-perenang” di Jalan Imam Bonjol. Pihak-pihak tertentu dengan mudah masuk ke ruang-ruang kerja para anggota KPU ini. Padahal, sikap menjarak dari lingkungan dan kepentingan eksternal sangat diperlukan dalam menjaga independensi dan kewibawaan lembaga. Otoritas Tafsir

Dengan menonaktifkan dan mengambil alih rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, KPU makin menunjukkan superioritasnya. Persoalannya, apakah sendi-sendi demokrasi bisa tetap tegak berdiri dengan teatrikal superioritas itu? Nyali besar KPU untuk menggunakan otoritas yang lemah dan abu-abu berdasarkan UU akan diuji, apakah benar-benar sesuai atau justru akan menjebak KPU pada sengketa-sengketa yang tidak perlu, justru akibat ketidakjelian dalam membaca ketentuan perundang-undangan.  

Dalam soal pengambialihan, KPU menggunakan pasal 122 (3) UU No. 22/2007 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. Persoalannya, KPU Provinsi Maluku Utara berhasil menjalankan tugasnya, bahkan sudah mengumumkan pemenang pilkada. Kalaupun terjadi persoalan, KPU belum bisa langsung mengambil alih, tanpa konsideran yang jelas pada alasan apa pengambi-alihan itu dilakukan. Penon-aktifan dua orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara tidak dengan sendirinya menyebabkan KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang dinon-aktifkan adalah individu, bukan lembaga. Tiga orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara lain masih bertugas.  Selain itu, pasal 8 ayat (3) UU No. 22/2007 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: (a) menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) mengoordinasikan dan memantau tahapan; (c) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; (d) menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (e) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.  

KPU tidak diberi tugas dan wewenang oleh UU untuk mengambil-alih tugas dan wewenang KPU Provinsi. Kalau KPU hanya bersandarkan kepada pasal 122 (3), berarti KPU mengabaikan pasal-pasal lain secara terintegratif. Apalagi pilkada Provinsi Maluku Utara sudah berjalan, sebelum anggota KPU baru ini dilantik, alias keseluruhan tahapan penyelenggaraan pilkada tidak diikuti dengan tuntas. Apalagi Peraturan KPU No. 12/2007 yang menjadi dasar pengambil-alihan dikeluarkan tanggal 8 November 2007, ketika pilkada sudah mendekati titik-titik akhir. Legalitas dari peraturan itu juga lemah, mengingat hanya tempelan atau perubahan atas Peraturan KPU No. 677/2003 yang digunakan untuk menghadapi pemilu 2004, bukan antisipasi atas pilkada yang sudah dijalankan sejak 1 Juni 2005. Selain itu, otoritas penyelenggaraan pilkada diberikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan oleh UU No. 22/2007.  Masih banyak sebetulnya “misteri” dibalik keputusan KPU tersebut, disamping masalah-masalah yang dihasilkan oleh kekurangjelasan UU No. 22/2007 sendiri. KPU sebaiknya benar-benar mengkaji keseluruhan aturan yang menyangkut lembaga KPU, bukan berinovasi dengan tafsiran sendiri. Kalau tidak, KPU sama saja dengan rezim-rezim otoritaan lainnya di muka bumi atau di Indonesia yang seenaknya menafsirkan konstitusi dan UU berdasarkan keinginan untuk berkuasa. Demokrasi, kini, di ujung tanduk KPU..

1 Komentar

  1. zamzami says:
    permasalahan hukum diindonesia tidak saja pada permasalahan teks/redaksi kata yang sering kontradiksi, tetapi juga pada siapa yang berwenangkan menjalankan, mengawasi dan mengkoreksi sebuah produk hukum. pada kasus UU No.22/2007 terlihat bahwa sebuah undang-undang tidak berjalan karena kurangnya sebuah kesadaran akan sebuah UU, jika tidak segan disebutkan kasar karena tidak membaca dan memahami UU tersebut (UU ini kan baru adanya. kesimpulannya setiap pejabat harus (dalam hal ini KPU) harus memahami undang-undang 22/2007 itu, kalau toh mereka sudah paham barangkali ada dimensi politik yang merasuk pada kebijakan KPU untuk mengambil alih wewenang KPUD maluku tersebut. politik dan hukum tidak sama!tapi berkaitan, kalau kekuasaan sudah ditangan apa peduli terhadap hukum.. yaa nggak.

Tinggalkan Komentar