KOLOM

Golkar Baru, Ter-”ordebaru”?

Jumat, 30 November 2007


Haria Jurnal Nasional, 30 November 2009



Dari sisi infrastruktur, jaringan dan sumberdaya manusia, Partai Golkar jelas mengungguli partai-partai politik lain. Partai Golkar tidak banyak mengalami kesulitan keuangan dan fasilitas kantor, ketika bersaing dengan partai-partai politik lain dalam pemilu 1999 dan 2004. Konsentrasi Partai Golkar lebih banyak kearah pencitraan di tengah dua pilihan: reformis atau anti-reformis. Meski tetap dengan nama Golkar, ternyata Partai Golkar menjalankan sejumlah terobosan politik yang mencengangkan. 

Salah satunya adalah dengan menjalankan konvensi nasional Partai Golkar pada 2003-2004 untuk menjaring calon presiden. Dengan konvensi itu, terbukti perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu legislatif meningkat, bahkan lebih banyak dari partai yang berkuasa kala itu, PDI Perjuangan. Dengan slogan “Golkar Baru, Bersatu untuk Maju”, terlihat sekali Ketua Umum Partai Golkar kala itu, Akbar Tandjung, berusaha terus mengabdikan seluruh langkah-langkah politiknya untuk kebesaran partai.  Dengan Koalisi Kerakyatan, Partai Golkar sebetulnya juga sedang mengupayakan terbentuknya dua pengkutuban politik. Dari sisi itu akan mempermudah dalam mengambil keputusan. Sistem multi-partai selalu menyulitkan ketika digunakan dalam sistem pemerintahan presidensial, apalagi ketika tidak ada partai politik yang memenangkan kursi parlemen melebihi angka mayoritas yang diperlukan, katakanlah 50% lebih di DPR-RI. Ditambah dengan adanya klausul tentang impeachment dalam UUD 1945 lewat MPR-RI, maka presiden terpilih harus didukung oleh 2/3 kekuatan MPR-RI. Tidak dibolehkannya anggota DPD RI dari kalangan partai politik juga menyebabkan ada suara-suara yang mengambang, katakanlah ketika seorang Presiden di-impeach.  

Tetapi, disain politik seperti itu tidak diinginkan oleh partai-partai politik. Kehausan kekuasaan dan kepentingan untuk selalu ada dalam pemerintahan menimbulkan sikap pragmatis. Dengan suara terbataspun partai-partai politik ingin memasuki ranah eksekutif, terutama pada tingkatan menteri dan kepala-kepala daerah.  Akibatnya, terlalu banyak kekuatan-kekuatan politik kecil yang ada di pemerintahan, sebanyak yang ada di legislatif. Hal ini pada gilirannya melemahkan pemerintah dan legislatif, karena berarti semua kekuatan terwakili di pemerintahan.  Sikap oposisi di tingkat nasional yang dilakukan oleh PDI Perjuangan membantu untuk memperjelas pengelompokan kekuatan politik. Akan tetapi, sikap ini juga tidak merambah ke daerah-daerah. Terlihat sekali bagaimana PDI Perjuangan begitu keras berjuang untuk mendapatkan kedudukan politik di daerah. Strategi “daerah mengepung pusat” ini bergerak sangat halus, baru terasakan belakangan dan memunculkan kegusaran di kalangan Partai Golkar. Untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di daerah itu, PDI Perjuangan juga membangun koalisi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PKS dan Partai Golkar.  

Barangkali, penolakan atas konvensi dalam Rapimnas Partai Golkar adalah cara untuk menunjukkan penolakan atas apapun yang dilakukan oleh Akbar Tandjung. Tetapi, cara ini keliru. Bagaimanapun, strategi paling progresif yang dilakukan Partai Golkar adalah dengan konvensi, setelah sebelumnya memutus hubungan struktural dengan Soeharto. Setelah itu Partai Golkar jarang melakukan inovasi. Yang sudah mulai dilakukan adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada generasi muda, seperti Yuddy Chrisnandi, Yan Hiksas atau Ferry Mursidan Baldan, terutama untuk berkiprah secara politik dan ekonomi. Hanya saja, langkah ini sangat tergantung kepada pencapaian individu-individu masing-masing, bukan atas dasar disain yang jelas.  Dengan merebut posisi di pemerintahan, keraguan dalam menentukan apakah akan memajukan tokoh dalam pemilihan presiden tahun 2009, serta ambisi dalam tubuh hampir seluruh ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar untuk menjadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, posisi Partai Golkar makin terordebarukan. Kita tahu bahwa Golkar masa lalu adalah Golkar yang menjadi bagian dari pemerintah, selain birokrasi dan angkatan bersenjata. Tujuan untuk tetap menjadi eksekutif yang dominan di kalangan politisi Partai Golkar ini menunjukkan karakter yang sebenarnya betapa Partai Golkar tidak berani untuk berada diluar pemerintah.  

Padahal, Partai Golkar memiliki segala persyaratan untuk menjadi partai termoderen atau partai Indonesia, terutama dengan platform yang dimiliki dan percampuran dari beragam kalangan yang berkiprah di dalamnya. Kalau kini Partai Golkar hampir memiliki ideolog dan filsuf politik yang ada dalam diri Akbar Tandjung – yang dulu diperankan oleh Suhardiman sebagai “dukun politik” Golkar --, kenapa ide-ide yang dilontarkan Akbar dianggap sebagai manuver politik? Partai Golkar mestinya memiliki kemampuan untuk mengenali pasang surut dari perjalanan karier seseorang dan menghormati produk asli dan paling otentik dari organisasinya, bukan malah melakukan serangan-serangan frontal seperti kacang lupa pada kulitnya.  Sebagai partai yang memiliki pengaruh dan berada dalam jalur aman, penghuni tetap dalam papan atas liga politik nasional, tentu yang terpenting adalah bagaimana mengubah sejumlah pola permainan, melakukan rotasi pemain, kalau perlu mengganti pelatih yang tidak memiliki prestasi. Untuk menuju kemenangan, Partai Golkar tidak perlu segan-segan untuk mencari pemain-pemain baru yang memiliki potensi, profesional dan juga tangguh secara personal. Tugas partai politik antara lain dalam melakukan rekruitmen politik ini, bukan semata-mata mengandalkan pemain dari “University of Slipi”.  

Partai Golkar hendaknya menyadari bahwa mereka adalah partai politik dan menjalankan tugas-tugas kepartaian. Partai Golkar bukan milik dari para pengurusnya dan untuk kepentingan pengurusnya. Sejumlah pernyataan yang menyatakan bahwa demokrasi hanyalah alat, bukan tujuan, sebetulnya tidak perlu dilakukan apabila Partai Golkar memiliki textbook yang jelas dalam menjalankan roda organisasi. Apalagi belakangan makin banyak para senior dalam Partai Golkar yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, sehingga kesan sebagai partai terdidik mestinya makin mengedepan.  Dari sini, mengembalikan posisi politik Partai Golkar sebagaimana Golongan Karya pada masa Orde Baru jelas tinggal sebagai pilihan. Tetapi, saya tidak begitu yakin bahwa Partai Golkar sedang menuju kesana. Dengan perjalanan yang sudah panjang menempuh badai politik selama transisi demokrasi ini, Partai Golkar hanya memerlukan sejumlah pembenahan manajerial, bukan membolak-balik apa-apa yang sudah dicapai dan dijalankan dengan menyatakan sebagai bukan prestasi.

Kolom Sebelumnya
Beri Komentar »
» KOMENTAR (1)
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com