KOLOM

Golkar Buruk, Konvensi Diubah

Jumat, 23 November 2007

Sindo Sore, 23 November 2007 




Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar tadi malam diisi oleh sambutan Ketua Umum Jusuf Kalla. Pesan yang sudah sering diungkapkan kembali terdengar, yakni metode konvensi dalam penjaringan Calon Presiden akan ditinjau ulang. Selain memutuskan mekanisme yang lebih tepat, Rapimnas kali ini juga layak mengevaluasi kinerja seluruh jajaran fungsionaris partai, baik dewan pimpinan pusat, maupun daerah. Tentu Rapimnas juga akan membahas sejumlah kekalahan yang diderita para kader dalam pilkada.  Tanpa konvensi, Golkar hanya akan mengandalkan mesin partai, terutama dalam pemilu legislatif. Harap diingat betapa “sumbangan” konvensi lebih banyak diberikan kepada perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif, tinimbang pilpres. Organisasi bergerak sempurna, terutama oleh konsistensi pemberitaan dan aktivitas para calon-calon presiden ke pelbagai daerah. Golkar yang menghadapi pencitraan yang buruk, seiring dengan perseteruan antara Akbar Tandjung dengan Abdurrahman Wahid, ternyata secara perlahan tampil spartan dan memenangkan pemilu legislatif.  

Kekeliruan utama dalam pola pandang yang diungkapkan Jusuf Kalla adalah seolah Golkar hanya bertujuan memenangkan pilpres dengan konvensi. Kalau dievaluasi, sebagai partai non incumbent dalam pemilu 2004, Golkar berhadapan langsung dengan mesin politik PDI Perjuangan dan sentimen anti-orde baru yang disampaikan partai-partai “reformis”.  Golkar juga mengusung para figur lama yang cenderung basi secara politik. Dengan gerbong politik yang mulai ditinggalkan oleh para masinis awalnya, konvensi justru berhasil memanggil kembali para kader terbaiknya. Memang, terdapat juga sejumlah dagelan, yakni kualitas para kandidat dalam putaran awal yang terkesan main-main. Tetapi, politik sebagai tontonan menjadi menarik dengan konvensi.  ***  

Posisi Kalla sebagai wakil presiden terasa tidak lebih baik, seandainya Golkar menjadi partai oposisi atas nama Koalisi Kebangsaan. Hanya saja, pemerintah akan sangat lemah, apabila Kalla tidak menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dilema kepentingan pemerintahan dan upaya memperbesar partai akan terus mengikuti. Selama tiga tahun ini, kita kesulitan menemukan agenda-agenda besar kepartaian dalam tubuh Golkar. Yang terjadi hanya proses kandidasi dalam pilkada dan pro-kontra sebuah kebijakan pemerintah. Tetapi sebagai partai politik? Rasa-rasanya, Golkar berjalan tanpa arah. Kepentingan elite Golkar terasa dominan tatkala sejumlah pilkada memaksakan fungsionaris resmi menjadi kandidat. PDI Perjuangan justru meraih sukses dengan mengambil tokoh-tokoh yang sudah dikenal, terutama di kalangan incumbent. Dalam peta pilkada, selain PDI Perjuangan dan Partai Golkar, fenomena Partai Keadilan Sejahtera juga hadir. Dari Golkar kita tahu bahwa menjadi fungsionaris sama saja dengan batu loncatan menjadi eksekutif. Paradigma untuk selalu hadir dalam pemerintahan ini menjadi penyakit bawaan bagi Golkar, justru ketika dibutuhkan semakin banyak politikus penuh talenta seperti yang ditunjukkan oleh Akbar Tandjung.  

Kelemahan-kelemahan Golkar ini tentu membutuhkan perbaikan. Minimal, Golkar harus berani melakukan disiplin partai, terutama kepada orang-orang yang tidak memiliki kinerja bagus sebagai fungsionaris atau yang bertahan dengan lebih dari dua jabatan, yakni sebagai pengurus, sekaligus anggota legislatif atau eksekutif. Golkar akan kehilangan orientasinya, apabila terus memperbolehkan para tokoh kunci menjabat banyak sekali jabatan, termasuk dalam organisasi olahraga. Maksimal, Golkar malah harus mengeluarkan daftar hitam para fungsionaris yang tidak akan dicalonkan lagi dalam pemilu 2009, terutama untuk jabatan legislatif.  ***  

Persoalan Golkar terpenting adalah melakukan regenerasi, bukan sebaliknya, degenerasi. Dengan konvensi Golkar bisa mengundang kader-kader muda partai untuk masuk bursa pencalonan, seperti Fadel Muhammad, Yuddy Chrisnandi, Yan Hiksas atau Ferry Mursidan Baldan.  Tanpa konvensi, Golkar tidak mempunyai mekanisme yang terukur untuk mempercepat pencapaian popularitas seseorang. Kalau biaya menjadi kendala, konvensi bisa dijalankan dengan murah, dengan mengubah sejumlah tahapan, aturan main, sampai mekanismenya. Bukanlah Jusuf Kalla juga piawai dalam mengusulkan pengurangan anggaran pemilu? Menjadi aneh kalau pidato Rapimnas dibuka dengan kekhawatiran soal biaya.  Golkar juga sanggup melakukan semacam pemotongan satu generasi politik dengan meminta tokoh-tokoh senior untuk tidak lagi berkiprah. Walau cara ini tidak demokratis, tetapi kepercayaan diri kaum muda Golkar dengan cepat bisa terbentuk. Para senior dan sesepuh akan sepenuhnya menjadi pengawal. Dari sini juga, Golkar patut mengantisipasi kejadian yang mungkin tidak terpikirkan, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pilpres 2009. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati, siapa yang tahu? Untuk ukuran loyalitas dan soliditas, Yudhoyono makin sulit mempertahankan orang-orangnya.  

Dalam masa Akbar Tandjung, Golkar benar-benar menggeliat sebagai sebuah partai politik. Kini? Golkar makin kehilangan kadar kepartaiannya, karena sibuk membela kekuasaan dan menempuh berbagai cara untuk menjadi eksekutif, baik pusat atau daerah. Artinya, Golkar sebetulnya mengalami kemunduran, yakni mendekati pola-pola korporatisme negara dimana partai politik hanya menjadi aparatus pemerintahan. Demi pembangunan demokrasi di Indonesia, posisi ini tentu negatif. Giatnya Golkar menghempang calon perseorangan dan upaya keras untuk memarginalkan partai-partai menengah dan kecil, semakin menjauhkan Golkar dari publik yang kritis.  Nah, selayaknya Rapimnas kali ini membicarakan soal-soal taktis dan strategis itu. Melanjutkan konvensi dengan perubahan dari aspek teknis dan substantif adalah satu jalan objektif. Melakukan regenerasi kepemimpinan dengan tujuan mengantisipasi bertumbangannya tokoh-tokoh senior dalam pemilu 2009 juga langkah yang arif dan bijaksana, dua kata yang makin jarang kita dengarkan. Bukankah Golkar ingin bertahan sebagai partai politik dominan untuk jangka waktu yang lama? Memikirkan generasi politik baru jauh lebih penting, ketimbang hanya bicara bagaimana merebut posisi presiden dan wakil presiden dengan cara yang mudah. Selamat Rapimnas... 
Kolom Sebelumnya
Beri Komentar »
» KOMENTAR (1)
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com