KOLOM

Kalla Fokus ke Partai Golkar

Senin, 22 October 2007
Suara Merdeka (Semarang), 22 Oktober 2007 

Silaturahmi politik yang dilakukan oleh Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia, menuai sejumlah komentar. Terdapat pandangan positif atas silaturahmi itu, yakni untuk mendinginkan situasi politik, membangun komunikasi antar tokoh dan menegaskan ciri politik Indonesia yang khas sebagai bangsa yang kental unsur kolektifitasnya. Sementara pandangan negatif justru menyebutkan bahwa Kalla sudah semakin menjauh dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kompetisi menjadi tidak terelakkan.  



Saya sendiri memandang bahwa langkah-langkah politik Kalla tidak terlepas dari “sepengetahuan” Presiden Yudhoyono. Mungkin saja Kalla menjadi semacam “penyampai pesan” atau minimal salam dari Yudhoyono kepada tokoh yang dia kunjungi. Sebagai profesional di bidangnya, Kalla sudah terbiasa membedakan urusan pemerintahan dengan politik. Kalla berulang kali menyampaikan saran-saran apa saja yang diberikan kepada Yudhoyono dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa ini.   Namun, semakin diperhatikan, kian terlihat bahwa Kalla mulai asyik dengan komunitas internalnya sendiri, yakni Partai Golkar dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Rupa-rupanya, sejumlah acara berbuka puasa dan open house yang dijalankan para tokoh KAHMI telah menunjukkan kepada Kalla tentang kekuatan potensial yang dimiliki, sembari membangun peluang pada kekuatan-kekuatan lain. Pada dasarnya, seseorang yang menjalani kehidupan politik, apalagi dalam tataran bernegara sebesar Indonesia, selalu membutuhkan organisasi pendukung, jaringan pertemanan, sampai para donatur politik.  Apa yang dilakukan Kalla ini kelewatan? Tentu saja tidak, mengingat Yudhoyono juga secara terbuka membangun komunikasi dengan kalangan purnawirawan militer sebagai “basis tradisional”-nya. Ketika satu demi satu tokoh purnawirawan militer berpaling dari Yudhoyono, misalnya dengan memberikan dukungan terbuka kepada Sutiyoso sebagai calon presiden 2009, manuver politik kalangan purnawirawan ini juga semakin tidak solid. Peluang menjadi terbuka untuk melakukan proses tawart-menawar kepentingan, sekaligus untuk kemungkinan menjual dan membeli dalam pasar bebas politik.  

Spekulasi Yudhoyono Tiga tahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla ternyata belum mampu memberikan arah yang tepat bagi perubahan yang dijanjikan. Bahkan pemerintahan ini sangat labil, kalau dilihat dari komposisi kekuatan politik pendukung di parlemen. Labilitas itu juga dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan Yudhoyono yang sepertinya terus berupaya menyenangkan semua orang. Yudhoyono sadar betapa kekuatan politik terbesar bukan terletak dalam organisasi yang solid dan loyalitas individual warga negara, melainkan dipengaruhi oleh dinamika dukungan yang naik dan turun dalam waktu cepat. Jumlah massa mengambang yang begitu besar, serta pengaruh suara dari pemilih muda dan pemula yang hanya melihat citra, adalah faktor penentu kemenangan dan kekalahan.  Dalam hal ini, Yudhoyono begitu memperhatikan apa yang diberitakan oleh media massa. Yudhoyono selalu berusaha menjadi pusat pemberitaan media, sehingga tidak segan-segan “menyelesaikan” perkara-perkara harian dan mingguan yang disajikan media. Yudhoyono bagaikan anak panah yang harus meluncur langsung ke pusat pemberitaan media pada lingkaran terdalam. Dengan cara seperti itu, Yudhoyono baru “sadar” kalau ada masalah, apabila media memberitakan masalah itu.

Dalam soal Komisi Pemilihan Umum, misalnya, Yudhoyono baru memberi perhatian ketika proses akhir selesai, sementara proses awal yang menjadi kewenangannya diberikan kepada individu-individu yang tidak bekerja secara maksimal.   Spekulasi dan eksperimentasi seperti menjadi ciri terbesar dari Yudhoyono. Para menteri yang didudukkan dalam sejumlah bidang, terlihat didominasi oleh unsur keseimbangan politik, bukan kepada kompetensi yang dimiliki. Maka, seringkali para menteri itu berbicara dan berkomentar yang keluar dari kompetensi yang dimiliki. Lebih ironis lagi, banyak sekali menteri yang tidak pernah dikutip dalam jangka waktu lama oleh media, bahkan tidak dikenal oleh publik. Kalaupun menteri-menteri itu ingin “memperkenalkan diri”, maka sejumlah biaya besar harus disiapkan, berupa iklan di media massa.  Kalla, dalam sejumlah hal, tentu menyadari persoalan ini. Terbukti dari sejumlah “duel” politik yang digelar dengan kantor presiden, mulai dari soal kenaikan harga bahan bakar minyak, pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP3R), penyelesaian masalah Aceh, sampai soal reshuffle kabinet. Tetapi, karena kewenangan yang dimiliki oleh Kalla begitu terbatas sebagai Wakil Presiden, persoalan-persoalan itu lebih mewarnai isu-isu politik tingkat tinggi, ketimbang dibuka menjadi debat publik yang luas.  Fungsionalisme Kalla 

Tiga tahun menjadi wakil presiden terasa cukup untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan menyusun rencana tentang apa yang dilakukan dua tahun ke depan. Dari sumber-sumber internal Partai Golkar yang saya ketahui, mulai terdapat keinginan untuk menyadarkan Kalla bahwa kaki politiknya bukan terletak kepada popularitas Yudhoyono, melainkan berpijak dalam organisasi Partai Golkar dan basis politik tradisional yang sudah dibangun. Apalagi, dalam beberapa waktu lagi, Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional yang notabene akan berbicara tentang pemilu 2009. Kalla harus mulai mengendalikan gerak perjalanan Partai Golkar, demi kepentingan Partai Golkar sendiri dan kesinambungan tatanan demokrasi Indonesia yang berbasiskan partai politik, bukan pesona perseorangan.  Tentu, sebagai seorang profesional, Kalla harus bisa mengukur, seberapa banyak waktu untuk mengurus kewajiban sebagai wakil presiden – bukan seolah-olah mengambil tugas-tugas kepresidenan --, serta seberapa besar tenaga untuk mengurus Partai Golkar. Satu kaki berada di kantor wakil presiden, sementara kaki lain berada di Slipi. Mengingat kewenangan wakil presiden sangat terbatas, sementara kapasitas politik Kalla begitu besar, tentu banyak yang akan menduga bahwa Kalla lebih memilih Slipi ketimbang Istana Wakil Presiden. Prosentase kedekatan ini akan tetap menjadi polemik politik, apabila fenomena rangkap jabatan masih menjadi kebutuhan bangsa ini.   Kalla tentu sadar bahwa Ia tidak bisa mengandalkan angka dibawah 5% untuk dipilih menjadi presiden. Tetapi, Ia bisa saja menjadi penentu utama alias king maker tentang siapa yang menjadi presiden. Kalla tidak terbiasa dengan anugerah menjadi raja, sebagaimana yang diterima Yudhoyono di Sumatera Barat. Sekalipun Ia adalah wakil presiden, di ranah Minangkabau Kalla tetap urang sumando alias orang yang hanya memiliki kekuasaan sebatas pagar halaman rumah mertua. Begitupun di Sulawesi Selatan, Kalla tetap bukan seorang anak raja.  Dengan kondisi seperti itu, Kalla tentu tidak berada dalam lingkungan yang paradoks. Ia hanya sedang menjalankan sejumlah fungsi: sebagai wakil presiden yang mempertahankan dukungan politik, sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang tetap ingin besar, sebagai pengusaha yang berpikiran entrepreneurship, sebagai orang Sulawesi Selatan yang beristrikan orang Sumatera Barat, sebagai tokoh KAHMI yang untuk pertama-kali mampu menjadi wakil presiden, atau sebagai politikus tua yang sedang menyiapkan jenjang kepemimpinan politik berikutnya bagi begitu banyak anak-anak muda penuh talenta. Bergesernya kaki Kalla ke Partai Golkar hanyalah bagian dari tugas fungsional dan strukturalnya, sehingga kurang pantas dinilai sebagai bukan sebuah kewajaran…
Kolom Sebelumnya
| More
Beri Komentar »
» KOMENTAR (1)
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com