Seputar Indonesa, 21 Januari 2007
Pembahasan rancangan undang-undang tentang partai politik diharapkan mampu menghasilkan perbaikan atas kinerja pemerintahan. Sejauh ini, sistem kepartaian berjalan terpisah dengan sistem pemerintahan. Sistem kepartaian yang bekerja dalam pemilu nasional dan pilkada, tidak diikuti dengan pemahaman yang baik atas sistem pemerintahan. Akibatnya kita hanya sibuk dengan perhitungan-perhitungan menyangkut pemenang atau pecundang dalam pemilu dan pilkada, tetapi kurang memberi perhatian kepada kinerja sang pemenang setelah mengendalikan pemerintahan.
(more…)
Tan Malaka sungguh percaya pada Tuhan. Tan juga cinta pada ibunya. Jejak pikiran Tan berhulu pada ibunya. Lelaki-lelaki Minang memang merasa selalu dikutuk menjadi Malin Kundang oleh ibunya, hingga menjadi batu, apabila lupa pada ibu. Guna menghindari itu, lelaki-lelaki Minang membawa garis keturunan ibunya pada tali darahnya. Lelaki-lelaki yang berubah menjadi pemberang, apabila menemukan ada perlakuan tidak wajar pada ibu, sekaligus ibu pertiwi.
(more…)
Dulu aku bagian dari partai ini, Partai Amant Nasional. Namun, karena sejumlah pertimbangan, aku menyerahkan kartu anggota berikut piagam sebagai Kader Utama Angkatan Pertama, pada tanggal 21 Januari 2001. Aku keluar bersama 15 orang lainnya, antara lain, Faisal H Basri, Bara Hasibuan, Nanang S Dirdja, Ilham Dilmy, dan lain-lain. Beberapa kali aku diundang untuk seminar, pelatihan atau acara-acara lain. Nah, ketika datang pada HUT I Republik Mimpi, bertemu dengan kawan-kawan lama yang masih setia di partai ini, termasuk Pak Son Yuwono yang selalu membawakan acara dalam setiap kali kegiatan. Dia tetap bergairah.
(more…)
Koran Tempo, 14 Agustus 2007
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengabulkan tuntutan bahwa proses pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan itu belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Dengan keputusan itu, berarti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di berbagai daerah wajib mengikutsertakan pasangan calon perseorangan. Tentunya ketentuan-ketentuan teknis pasangan calon perseorangan ini harus diatur lagi, baik melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), penyusunan peraturan pemerintah, maupun keputusan Komisi Pemilihan Umum.
(more…)
Seputar Indonesia, 07 Agustus 2007
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota DPR RI, para ahli ilmu politik tanpa kecuali, juga kalangan masyarakat sipil, bereaksi keras atas surat bernomor 14/TS-KPU/VII/2007 yang dikeluarkan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu telah mengumumkan sebanyak 45 nama calon yang lulus tes tertulis dan rekam jejak.
(more…)
