KOLOM

Berebut Ruang Politik

Sabtu, 7 Juli 2007
Media Indonesia, 7 Juli 2007

Dua kali pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden ternyata tidak berbuah kepada kejelasan penyelesaian masalah hubungan antara kedua lembaga negara itu. Pertemuan demi pertemuan itu lagi-lagi bersifat kekeluargaan, karena tidak jelas aturan mainnya. Untunglah, DPR dan Presiden bertemu di Istana Negara dan Senayan, bukan di kompleks Darmawangsa yang mahal itu. Akan semakin melenceng dari tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan sehat, apabila pertemuan itu digelar di tempat-tempat diluar kedudukan lembaga-lembaga negara itu.

Substansi pertemuan Presiden dengan DPR itu lebih banyak menyimak tentang politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kalau diingat, dibandingkan dengan persoalan-persoalan kerakyatan lain, seperti pemberantasan kemiskinan, buta huruf, penyakit, dan laju pertumbuhan ekonomi, maka visi dan misi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 lalu menyangkut politik luar negeri sedikit sekali mendapat perhatian. Begitu juga dengan partai-partai politik yang kurang begitu jelas merumuskan platform dan program kerja menyangkut politik luar negeri. Padahal, salah satu magnet dalam meraih pemilih pada pemilu di sejumlah negara, terutama di Iran dan Amerika Serikat, adalah menyangkut visi-misi atas politik luar negeri itu.

Tanpa kerangka, konsep, strategi dan bahkan peta persoalan dunia yang lengkap, mustahil bisa menyatukan pendapat tentang politik luar negeri. Namun, apapun yang menjadi pilihan bagi pengedepanan politik luar negeri itu, tetap saja ia merupakan wilayah eksekutif. Dukungan atas resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB adalah wujud dari visi, misi atau platform pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Partai-partai politik yang menghendaki wujud lain, selayaknya memang berkampanye kepada rakyat Indonesia lewat calon presiden masing-masing untuk meraih dukungan politik dalam pemilu 2009 nanti, lantas mengubah pilihan-pilihan politik luar negeri yang dijalankan oleh rezim ini. Cara-cara seperti itu jauh lebih elegan, daripada mengajukan tuduhan betapa rezim ini telah berada di bawah ketiak negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat.

Dengan cara itupula, “perseteruan” antara Presiden dengan DPR menyangkut Resolusi 1747 dan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan Singapura harus diletakkan dengan upaya penyesuaian antara politik luar negeri pemerintah dengan landasan dan dasar-dasar negara. Rujukan kearah pembukaan UUD 1945, formulasi dalam pasal-pasal UUD 1945, filosofi dalam Pancasila, serta pengalaman historis bangsa Indonesia adalah parameter untuk mengukur seberapa melenceng atau berbelok politik luar negeri Indonesia itu dijalankan oleh pemerintah. Apabila parameter itu tidak digunakan, maka perdebatan apapun pastilah menemui jalan buntu, serta hanya menjadi ritual adu gengsi dan pamor yang kabur substansi dan miskin argumentasi.

Memberi Masukan

Sejauh ini, para anggota parlemen menggunakan klaim-klaim politik, antara lain dengan mengatakan “rasa sakit hati Muslim Indonesia” atas Resolusi 1747. Klaim-klaim seperti itu memang efektif dalam memancing perdebatan, namun menjadi kurang proporsional apabila dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan Yudhoyono. Ujian atas kebenaran klaim-klaim itu bisa dilihat dari survei popularitas Yudhoyono dengan pertanyaan khusus menyangkut Resolusi 1747 atau DCA.

Hanya saja, asumsi yang bisa kita ketahui adalah masyarakat Indonesia tidak memiliki kemewahan dalam mendiskusikan soal-soal berat itu. Sudah banyak sekali hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih peduli kepada isu-isu sektoral di dalam negeri, tinimbang masalah-masalah hubungan bilateral atau multilateral dengan negara lain.

Sehingga menjadi tanggungjawab kedua belah pihak, yakni Presiden dan DPR, untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang tujuan-tujuan di balik perdebatan itu. Akan sangat elegan apabila para anggota DPR memberikan pandangan-pandangan inovatif dan prospektif, dalam memperbaiki politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri adalah bagian dari resonansi politik dalam negeri.

Upaya memberikan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah untuk mencari dukungan dunia internasional atas masalah-masalah dalam negeri menjadi lebih relevan. Persoalan paling krusial yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana melakukan diplomasi menyangkut masalah Papua. Kunjungan delegasi PDIP ke Amerika Serikat, misalnya, salah satunya menjernihkan persoalan ini.

Dalam hubungan internasional, selalu saja terjadi model dukungan timbal-balik. Sah-sah saja apabila DPR memberikan saran-saran kepada pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri, termasuk misalnya menjelaskan cara Indonesia memperbaiki kualitas dunia penerbangan yang kini menghadapi krisis kepercayaan. Dengan membangun komunikasi seperti itu, nilai pertemuan antara lembaga kepresidenan dengan DPR menjadi lebih positif dan berkualitas.

Upaya menarik persoalan hubungan DPR dengan lembaga kepresidenan sebagai masalah pribadi Yudhoyono juga simplifikasi yang tidak perlu. Politik luar negeri bukanlah personifikasi dari pribadi presidennya. Akan sangat memilukan apabila seluruh persoalan diletakkan sebagai masalah pribadi Yudhoyono. Keinginan mempertanyakan dan mengungkap “hubungan telepon” antara Yudhoyono dengan George W Bush pra-persetujuan Indonesia atas Resolusi 1747 juga menunjukkan bagaimana rumitnya posisi Presiden dalam membangun komunikasi dengan para kepala negara lain. Seolah-olah, persetujuan Indonesia atas Resolusi 1747 itu sudah menjadi skandal politik kelas tinggi, sehingga memancing sikap investigatif kalangan parlemen.

Dalam konteks yang lebih luas, tidak menjadi persoalan juga apabila DPR menyatakan “kasus” persetujuan Indonesia atas Resolusi 1747 atau DCA itu sebagai skandal politik luar negeri Indonesia. Apa memang itu yang akan diputuskan? Dengan sikap seperti itu, parlemen bisa membentuk komite-komite khusus untuk melakukan pengusutan, terutama Komisi I DPR. Eksperimen seperti ini akan lebih baik, karena berlangsung dalam kelembagaan DPR dan menjadi bagian dari riwayat DPR dalam era demokratisasi. Jangan sampai interpelasi dan alasan-alasan dibalik keinginan menghadirkan presiden hanya dilihat sebagai taktik hit and run yang tidak memberikan pelajaran ketatanegaraan apapun.

Memancing Bersama

Langkah penting lain yang bisa dilakukan oleh Presiden dengan DPR adalah dengan cara melakukan rekreasi dalam fase istirahat Presiden dan fase reses DPR. Suhu politik bisa didinginkan hanya dengan cara menjadikan kegiatan politik itu sebatas fungsi dan tugas jabatan, tetapi bukan masalah pribadi yang berlarut. Sekalipun Soeharto dulu tampil begitu manakutkan, kegiatan memancing yang diikuti oleh sanak keluarga dan orang-orang dekatnya selalu menarik perhatian publik. Sejumlah “satire” politik juga mengemuka, yakni ikan yang didapatkan Soeharto dalam mata pancingnya itu sudah “ditautkan” oleh anggota marinir yang menyelam.

Politik dalam iklim kebebasan selalu menyisakan beban berat bagi para aktornya. Apalagi anggota masyarakat menjadi kian otonom, tidak lagi bisa dikelompokkan menjadi bagian dari organisasi tradisional berdasarkan kepentingan ideologi, klan, etnisitas, agama atau bahkan ketokohan. Loyalitas publik barangkali hanya akan makin terbatas pada isu-isu strategis, bukan lagi kepada partai, tokoh atau kepada jargon tertentu. Para elite harus menyadari bahwa para individu warga negara bukan lagi seperti sekumpulan robot yang digerakkan dengan remote control.

Sehingga, sikap rileks dari para penyelenggara negara juga dibutuhkan, sehingga akhir pekan masyarakat luas juga terisi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, bukan berita-berita politik yang menyiptakan mimpi buruk dan sinisme abadi. Alangkah baiknya apabila kegiatan memancing bersama antara tokoh-tokoh politik digelar, bukan kegiatan-kegiatan bakti sosial atau olahraga lain yang bertujuan sebagai ajang kampanye diam-diam. Memberikan sentuhan pribadi kepada hubungan kemanusiaan antar tokoh politik akan mengurangi sikap emosional.

Barangkali, dengan cara memancing itu pula “ikan-ikan besar” berupa penyelesaian masalah-masalah bangsa ikut terkail. Ruang publik-pun menjadi penuh makna...
Kolom Sebelumnya
Beri Komentar »
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com